Pembukaan Art Bali di Nusa, Dua, Bali. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)


Oleh : Nurindah Fajarwati Yusran
” Marketing Khansa Pproperty"

Mediaoposisi.com-Belum pulih dari bencana, Indonesia tetap melangsungkan hajatan Internasional Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual meeting yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali sejak 8 Oktober-14 Oktober 2018. Pertemuan ini dihadiri 189 menteri keuangan dan 189 gubernur Bank Sentral dunia juga lebih dari 15.000 partisipan baik dari CEO perusahaan ternama dunia, orang kaya dunia, hingga pengamat ekonomi dan media internasional. Para pejabat pemerintah merasa bangga sebab ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah sejak dibentuknya IMF pada tahun 1945 di Washingtong DC, Amerika Serikat. 

Bali sebagai tempat perhelatan diharapkan dapat menjadi ajang promosi pariwisata kepada 34 ribu tamu yang hadir. Jauh-jauh hari infrastruktur untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, terowongan dan persimpangan yang ada di Bali diperbaiki dan mengeluarkan dana Rp 4,9 triliun. Menko Kemaritiman menyebututkan seminggu tamu di Bali dapat mendatangkan potensi investasi sebesar US$ 2-3 miliar atau setara Rp 43,5 triliun. 

Managing director IMF Cristine Lagarde mengungkapkan, menjadi tuan rumah rapat tahunan IMF tidak didapat begitu saja, tetapi melalui tahapan seleksi yang ketat. Dalam pertimbangannya beberapa indikator yang harus dipenuhi suatu negara sebagai tuan rumah yakni seberapa siap menanggung akomodasi, transportasi, akses yang mudah, Wi-Fi, keamanaan, serta berbagai hal teknis lainnya.

Walhasil sebagai negara yang menyanggupi persyaratan, Indonesia menyiapkan lebih dari 400 kendaraan mewah yang didatangkan dari Jakarta. Mulai dari merek Mersedes-Benz, Toyota Camry, hingga Toyota Alphard bersama para sopirnya. Berbagai jasa transportasi berupa bus, taksi dan berbagai jenis kendaraan juga turut meramaikan. Mobil mewah yang disiapkan dinilai layak bagi para tamu dari aspek keselamatan, kenyamanan, dan standar tinggi. Semua hotel mewah di Bali di booking,  bahkan restoran mewah menjadi tempat berkumpulnya elite pemerintahan dunia ini.  

48 unit mobil Marsedes-Benz khusus bagi tamu VIP sampai tamu VVIP hingga 10 kepala negara ASEAN juga staf penting IMF. Menurut CNNIndonesia.com jika dihitung rata-rata untuk E-class harga sewa Marsedes-Benz untuk kota besar sekitar 3-3,5 juta/hari. Ini artinya untuk penyewaan mobil saja pemerintah menggelontorkan dana lebih dari 6,5 M.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam pertemuan ini Indonesia mengharapkan dapat mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dalam memperjuangkan prioritas di bidang keuangan. Indonesia juga telah mempersiapkan 4 isu utama diantaranya; kebijakan ekonomi, pembiayaan infrastruktur, ekonomi digital dan yang ke empat ekonomi dan keuangan syariah”, ujar Jerry.

Mewahnya persembahan dalam pertemuan IMF membuat rakyat bertanya-tanya seberapa besar keuntungan yang akan di dapatkan negara. Sebagaimana diketahui kondisi keuangan negeri ini tengah mengalami krisis, ekonomi lesu dan krisis multidimensional lainnya tengah melanda. Tidak hanya itu, Indonesia juga tegah mengalami duka dari bencana alam di Lombok dan  Sulawesi Tengah.

Dalam bencana ini, infrastruktur rusak, masih banyak wilayah terisolir, bahkan ribuan nyawa menjadi korban. Dalam 10 hari pasca gempa dan tsunami Sulteng masih banyak wilayah yang tidak mendapatkan pasokan domestik. Berbagai media dan relawan memberitakan kesulitan hidup para korban bahkan ada yang meninggal dunia efek dari kelaparan. 

Tidak berlebihan jika dikatakan pemerintah rela menghabiskan dana triliunan rupiah untuk para tamu tetapi begitu pelit untuk rakyatnya sendiri. Bencana yang mestinya dijadikan prioritas dialih tugaskan pada relawan, masyarakat dan organisasi sosial. 

Uang yang dikeluarkan untuk menyewa mobil mewah harusnya dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah bencana dan membayar utang negara yang bunganya semakin hari semakin membengkak. Pemerintah harusnya melakukan penghematan dan berpikir kritis jika kebijakan yang mereka usung bukan dari dana pribadi, dana APBN. 

Para tamu internasional tidur nyenyak diatas dipan-dipan yang empuk, bersuka cita di atas kendaraan mewah dan seolah lupa jeritan rakyat yang masih tertidur diatas tenda-tenda pengungsian untuk makan pun harus menelan ludah. Masyarakat Sulteng tidak semuanya melihat, tetapi kira-kira apa yang mereka rasakan ketika mendengar para pejabat tinggi lebih memilih berpesta pora demi mengusung misi besar untuk ekonomi dunia dibanding mengurusi hajat mereka?

Sorotan dari berbagai pihak hingga politisi mantan presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY). “Terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan ini kelewat besar, pemerintah bisa berikan penjelasan & klarifikasi yg gamblang & transparan *SBY*, kicau SBY dalam twitternya pada 8 Oktober kemarin.

Dikutip dari wartakota.tribunnews.com Fadli Zon mengungkapkan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WI 2018 bukanlah bentuk penghargaan karena Indonesia sendiri yang mengajukan diri melalui bidding poposal. Dimana dalam pembiayaannya menyedot uang rakyat milyaran rupiah. 

Sehingga menjadi hal yang wajar atas dasar kepentingan apa pemerintah rela menghabiskan uang rakyat yang begitu banyak untuk 7 hari dan menjadikan mereka anak terlantar dinegeri sendiri?

Dalam realitasnya negara berkembang yang terkungkung dalam paham kapitalisme yang mengadopsi neoliberalisme dan neoimperalisme hanya akan dijerat dalam keuntungan negara maju adidaya. 

Diketahui IMF merupakan organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan serta membantu anggotanya yakni negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan untuk dipinjamkan melalui suku bunga yang telah diterapkan. 

Orientasi pemerintah semakin membuka kaca mata pandang rakyat jika maha karya yang mereka pesembahkan hanya menguntungkan elite tertentu saja. Sebagaimana diketahui, IMF di Bali juga ajang meraih simpati investor menanamkan sahamnya di Indonesia, tidak terkecuali 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan kesempatan investasi senilai US$ 42,1 miliar atau sekitar Rp 638 triliun (asumsi kurs Rp 15.200 per dolar AS) pada 78 proyek hampir disemua sektor.

Jika kerja sama ini terjadi, tentu saja sektor-sektor publik yang merupakan hak semua rakyat akan kembali di privatisasi, subsidi akan semakin dipangkas dan rakyat kembali menjadi tumbal.

Dalam Islam sektor publik seharusnya dikelola penuh oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan negara mestinya terdepan menolak berbagai program utang luar negeri berasas ribawi. Kondisi Indonesia hari ini yang selalu terjerat oleh kebijakan penjajah kapitalis, ikut-ikutan di segala ajang yang telah nyata bertentangan dengan Islam menjadi bukti jika negara belum berdaulat dan menjadi pembebek negari-negeri adidaya.[Mo/an]

Posting Komentar