Oleh : Sarah Madani -  Aktivis KOMUSTA Yogyakarta.

Mediaoposisi.com-Sindikat perdagangan anak mengincar anak-anak korban gempa Sulawesi Tengah yang dievakuasi ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dilansir dari situs online Batamnews.co.id (4/10/2018) terdapat kasus seorang anak korban gempa di Kota Palu nyaris menjadi korban sindikat tersebut.

Sang anak dikabarkan terpisah dari orang tuanya di Palu yang  entah kenapa ia terbawa rombongan pengungsi sehari pasca tsunami. Saat di Makassar, sang anak yang ditampung di camp pengungsian sementara mengalami trauma dan sempat di rawat di rumah sakit.

Saat di rawat inilah datang seseorang yang mengaku keluarganya anak yang masih tampak trauma juga tidak memberikan penolakan dan justru mengiyakan pengakuan pelaku.

Untung saja sebelum korban dibawa pelaku, datanglah keluarga si anak dan memberikan bukti bukti otentik soal sang anak. Dilansir dari Hidayatullah.com,  kepala Bidang Pemantauan dan Kajian Perlindungan Anak  Lembaga Perlindungan anak (LPA) Indonesia.

Amsyarnedi Asnawi mengatakan salah satu modus sindikat perdagangan orang adalah memasuki daerah bencana dengan berpura-pura sebagai pembawa bala bantuan lalu mengincar anak-anak.

Biasanya dengan disertai iming-iming membawa anak ke wilayah yang lebih aman ditambah janji memenuhi kebutuhan si anak dan berbagai upaya lainnya.

 Untuk itu, LPA Indonesia mendorong semua pihak agar lebih memproteksi anak-anak yang terpisah dari orangtua atau keluarga mereka agar tidak dipindahkan, diperdagangkan, dan dieksploitasi.

Permasalahan perdagangan manusia seperti fenomena gunung es yang belum mampu teralkulasi datanya dengan pasti sampai ke dasarnya. Padahal, untuk kasus terhadap anak saja terdapat empat UU yang memiliki poin-poin krusial.

Berkenaan dengan permasalahan hak asasi anak, yakni UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Konservasi Anak, serta UU Hukum Pidana.

Namun, penerapannya terbukti banyak hambatan yang katanya karena berbenturan dengan sistem sosial dan akar budaya Indonesia yang sebagian besar masih mendiskriminasikan anak-anak dan wanita.

Inilah gambaran sistem kapitalisme yang telah mencabut aspek kemanusiaan, mencari keuntungan bahkan  di tengah bencana sekalipun serta menjadikan anak-anak yang terguncang jiwanya akibat bencana sebagai sasaran empuk mereka.

Sehingga negara dalam hal ini lalai memberikan perlindungan terhadap anak-anak di dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah yang terhormat. Allah menyatakan dalam firman-nya : “Sungguh Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia).

Kami sediakan bagi mereka, sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”.(Q.S. al Isra 70).

Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ummatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”.

Dalam Islam, anak merupakan buah hati dan juga harus mendapatkan hak haknya secara utuh dan benar sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Islam menetapkan bahwa keselamatan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi keluarganya saja tetapi juga masyarakat dan negara. Negara memberlakukan seluruh syariat islam untuk menjamin terwujudnya perlindungan anak dan perempuan, apalagi di daerah bencana alam.

Islam pun mengatur manajemen penanganan bencana alam yang disusun dan dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang pemimpin melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Pasalnya, pemimpin adalah seorang pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan yang ia lakukan. Jika ia melayani rakyatnya dengan pelayanan yang baik, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah.

Sebaliknya, jika ia lalai dan abai dalam melayani urusan rakyat, niscaya, kekuasaan yang ada di tangannya justru akan menjadi sebab penyesalan dirinya kelak di hari akhir.

Instrument hukum ini sejalan dengan cita-cita Islam, sebagaimana diuraikan di atas. Semua regulasi ini cukup menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dan seluruh warga Negara.

Untuk melakukan upaya-upaya sindikat perdagangan terhadap anak-anak dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Yang diperlukan kemudian adalah, implementasinya secara sungguh-sungguh, tegas dan konsisten, terutama oleh para penegak hukum.

 Penghapusan tindak kekerasan dan penindasan terhadap manusia secara umum, anak-anak dan perempuan secara khusus, merupakan kewajiban konstitusional, tugas besar kemanusiaan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga bagi setiap insan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa baik saat keadaan mencekam seperti bencana alam atau dalam keadaan apapun.

Dan itu semua tidak benar-benar mampu teratasi apabila Islam dengan segala ruang lingkupnya yang menenangkan hati dan memuaskan akal tidak diberi kesempatan untuk diterapkan, bukan hanya pada skup lokal tetapi juga seluruh dunia. [MO/gl]


Posting Komentar