Oleh: Srikantun, SPd

Mediaoposisi.com- "Gemah ripah loh jinawi," itulah sebutan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya  akan SDA dan SDMnya. Dengan luas tanah 5.193.250 km² yang mencakup daratan dan lautan, sumber daya alamnya melimpah baik yang ada dipermukaan bumi maupun yang ada di bawahnya, didukung oleh penduduknya yang memadai. Hal ini menambah lengkapnya kekayaannya. 

Indonesia disebut juga sebagai  negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Padi yang menguning bak intan dan emas terhampar luas selalu menghiasi ibu pertiwi Indonesia.  Setiap jengkal tanah yang ada tidak lepas dari potensi yang menambah kayanya indonesia. Di Indonesia panen padi terus estafet ada, hingga stok beras memadai di BULOG. Sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) .Buwas mengatakan bahwa stok beras aman hingga Juli 2019. TEMPO.CO, Jakarta

Begitu  gambaran Indonesia tanah air pusaka , hingga Indonesia bisa disebut lumbung padi di Asia. Hal inilah yang seharusnya menjadi penjamin atas kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kenyataan mengatakan lain, impor beras terus dilakukan.  Ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko, menegaskan keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras sudah bulat dan tidak perlu diributkan. "Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam, 20 September 2018.

Impor adalah kegiatan mendatangkan (membeli) beras dari luar negeri. Apa yang terjadi jika negara agraris membeli beras dari luar negeri? Hal ini tentu beras yang ada di Indnesia akan melimpah yang  berdampak tidak baik untuk banyak kalangan. Salah satu diantaranya seperti yang dikatakan Budi Waseso dalam tempo.co. Jakarta. Sampai Menurut pria yang akrab disapa Buwas ini, jika impor tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen kan Mendag kantornya siap jadi gudang," ujar dia.

Tidak sekedar tempat, bagaimana nasib petani yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia? Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran. Jika penawaran tinggi maka harga beras akan turun. Sementara kita tahu cost (biaya produksi yang dikeluarkan petani) sangat tinggi, harga pupuk melambung dibarengi dengan biaya obat-obatan dan tenaga kerja yang tak kalah meninggi. Hal ini tentunya sangat dirasa sebagai cambuk terberat bagi petani sebagai penduduk terbesar di Indonesia.

Belum lagi melemahnya nilai mata uang kita yang mencapai Rp.15.000,00.

Menjadi tamparan terbesar bagi rakyat indonesia yang cerdas dan mau berpikir. Bagaimana sesama pejabat pemerintah, pengurus, pemelihara, tameng dan  pelindung rakyat (yaitu antara BPS dan Kementrian Pertanian) mampu berselisih data yang sangat berarti dalam  pengambilan pandangan, kebijakan, dan keputusan dalam mengurus rakyatnya soal pangan (yaitu beras)? Padahal kita tahu beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia.

Seperti yang dikatakan Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  dalam TEMPO.CO, Jakarta Jumat, 21 September 2018 20:06 WIB ,Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional, termasuk impor beras, berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok. Sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.

Sungguh disayangkan kebijakan instan yang dilakukan pemerintah dengan impor, justru membuat negara ini dalam jangka panjang akan menjadi negara pengimpor. Ditambah lagu sektor pertanian melemah, sektor perdagangan dan industry dalam negeri bangkrut, pengusaha asing  menguasai panggung politik , ketergantungan pada Negara eksportir. Semua ini akan menyebabkan  negara dikuasai pihak asing.

Kondisi lebih parah adalah melemahnya ketahanan politik negara. Tentu ini menjadi jalan yang mudah bagi Imperialisme menguasai sektor perdagangan dan pertanian yang masih dijalankan oleh rakyat kecil ditataran  hilir. Karena sebelumnya merek sudah menguasai sektor perindustrian dan seluruh SDA, bahkan aset-aset Negara. Inilah penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan para pengusaha berkolaborasi dengan penguasa untuk mencari keuntungan secara legal.


Islam Pemberi Alternatif Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Melihat kekayaan indonesia yang melimpah, dan kenyataan impor yang terus dilakukan tentu ini adalah hal yang tidak seimbang. Jika melimpahnya kekayaan sementara masih ada yang kekurangan barang kebutuhan maka alternatif yang bisa dilakukan adalah menejemen produksi. Dalam hal ini adalah negara akan melakukan optimalisasi sektor pertanian dan industri dengan cara: 

1. Sektor pertanian  dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam 3 perkara yaitu:

-Meningkatkan produksi bahan makananan. Baik di sektor pertanian dan peternakan. Mengingat bahan makanan adalah kebutuhan primer penduduk yang semakin bertambah. Menjauhkan dari bahaya kelaparan  ketika datang musim paceklik dan berkurangnya hujan. Ataupun saat ada bencana, serta jika negara menghadapi embargo ekonomi akibat peperangan atau jihad. 

-Meningkatkan produksi bahan tambahan. Yaitu yang dibutuhkan untuk pakaian seperti wools, kapas, pohon rami dan sutra. Sebab bahan ini sangat penting. Karena merupakan kebutuhan primer dan harus disediakan oleh Negara sehingga Negara tidak perlu mengimpor.

-Meningkatkan produksi komoditi yang memiliki pasaran luar negeri. Baik berupa bahan makanan dan bahan pakaian  atau yang lain ( buah-buahan ) dll.

2. Sektor Industri,  yaitu menciptakan   industri alat-alat (penghasil mesin) terlebih dahulu. Karena industri ini yang akan menopang produktifitas sektor pertanian dan sektor lainnya. Dalam hal ini maka pembangunan proyek infrastruktur  tidak dibangun bersamaan dengan industri. Kecuali yang sangat mendesak dan diperlukan untuk distribusi pangan ke seluruh wilayah negara.


Dengan dua cara ini diharapkan negara bisa memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Akan tetapi jika masih terjadi kelangkaan bahan pangan atau kebutuhan primer lainya karena kondisi tertentu maka negara bisa melakukan:


Analisis dan penelitian dengan melihat hasil  produksi di semua wilayah, hingga bisa  mendistribusikan  kebutuhan pangan ke wilayah yang mengalami kekurangan. Dalam hal ini negara harus mendorong pada pelaku bisnis dalam negeri untuk bisa menjangkau seluruh wilayah negara. Dengan memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai hingga mudah bagi mereka mendistribusikan komoditas yang dibutuhkan rakyat.


Jika seluruh upaya sudah dilakukan dan  masih terjadi kekurangan dan kelangkaan bahan pangan maka Negara  memungkinkan  untuk melaksanakan  perdagangan dengan pihak luar negeri. 


Pandanagn Islam dalam Perdagangan luar negeri (Ekspor Impor)
Perdagangan dalam negeri adalah aktifitas jual beli antar individu umat yang sama. Berlangsung sebagaimana mekanisme pasar tanpa memerlukan campur tangan Negara secara langsung. Tetapi hanya memberi pengarahan secara umum agar bisa memaksa setiap individu agar terikat pada hukum syara’ dalam jual belinya. Serta memberikan sanksi pada individu yang melanggar hukum syara’.

Perdagangan luar negeri adalah aktivitas jual-beli yang berlangsung antar  bangsa dan umat. Bukan antar  individu dari satu negara. Baik perdagangan antar dua negara maupun antarindividu yang masing-masing berasal dari negara yang berbeda untuk membeli komoditi yang akan ditransfer ke negaranya. 

Berbeda dengan asas perdagangan kapitalis yang menggunakan asas komoditas. Dalam Islam Perdagangan Luar negeri menggunakan asas pedagang. Dalam hal ini karena perdagangan merupakan aktivitas jual beli sehingga diterapkan hukum jual beli.

Hukum jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Yaitu hukum terhadap penjual dan pembeli  bukan hukum terhadap harta yang dijual  atau harta yang akan dibeli  . Allah SWT berfiman dalm Al Qur`an surat Al Baqoroh(2) : 275” Allah telah menghalalkan jual beli”Selajunjutnya  status hukum komoditas yang diperdagangkan mengikuti hukum pedagangnya. 

Negaralah yang memiliki kewewenangan mengatur secara langsung impor maupun ekspor barang. Juga mengatur pedagang dari negeri kafir  harbi (yang memerangi daulah islam) atau mu`ahid (Negara kafir yang mengadakan perjanjian dengan daulah islam. Dalam kondisi ini, negara akan campur tangan secara langsung terhadap perdagangan tersebut. Tujuannnya adalah untuk mencegah dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi lain, serta campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir harbi  dan  mu`ahid . Jadi secara mutlak Negara akan campur tangan dalam perdagangan dan para pelaku bisnis warga negara asing.

Pelaku bisnis perdagangan luar negeri yang keluar masuk wilayah-wilayah negara Islam, antara lain ada tiga kelompok yaitu:  (1)  warga Negara Islam, baik Muslim maupun ahludz- dzimmah , (2)orang-orang kafir mu` ahid dan (3) orang-orang kafir harbi. Yang tentunya bagi mereka saat  mengimpor barang dari luar negeri dan mengekspor barang ke dalam negeri (baik berupa hasil pertanian maupun hasil industri) harus tunduk sepenuhnya pada pengaturan negara secara langsung antara lain:

Warga negara kafir harbi mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di Negara Islam dengan visa dan paspor khusus baik yang terkait dengan dirinya maupun harta mereka. Adapun Ekspor-impor ke negara kafir harbi fi`lan seperti Israil apapun komoditas dan barangnya tidak diperbolehkan

Warga negara kafir muahid maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antar Khilafah dengan negara mereka

Warga negara Islam baik muslim maupun non muslim mereka bebas melakukan perdagangan. Baik domestic maupun luar negeri. Hanya saja mereka tidak boleh megekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara khilafah dan menguatkan musuh. 

Perdagangan adalah salah satu sarana strategis dalam pendistribusian SDA dan SDM. Perdagangan sebagai salah satu sumber perekonomian negara memainkan peranan strategis dalam proses distribusi barang (komoditas). Perdagangan juga menjadi sarana penting dalam memediasi petani sebagai penghasil  pertanian dengan konsumen. Demikian juga produsen sebagai penghasil hasil industri dengan konsumen. Maka melalui perdagangan ini aktifitas produksi distribusi dan konsumsi ditengah-tengah masyarakat bisa ditingkatkan.


Kepada pemerintah, mengharap dengan jeli, tegas dan pasti mampu mengkoordirir para petugas pengakumulasi data produksi  di masyarakat di masing-masing propinsi. Agar bisa memberi data yang akurat. Sehingga bisa diambil kebijakan yang baik, oleh kepala negara dalam  pemenuhan pangan, mensejahterakan  dan melindungi masyarakat .

Kepada masyarakat, mengharap lebih mampu mengedukasi diri agar menjadi masyarakat yang cerdas. Faham akan semua lini kehidupan termasuk mampu memahami hak, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat .

Kepada semua jajaran baik  pemerintan dan masyarakat diharap saling amal ma`ruf nahi munkar dalam menjalankan tugas masing-masing. Sehingga ditemukan keselarasan, keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dan dicapailah negara yang baldatu toyibun warobun ghofur. Mampu bertanggung jawab secara horisontal dan vertiakal. Terutama mampu secara bersama-sama bertanggung jawab kepada sang Maha Kuasa. Gapai surga bersama.[MO/sr]













Posting Komentar