Oleh : Bagas Kurniawan
"Aliwa' Institute"

Mediaoposisi.com-Kebebasan dengan mengungkapkan pendapat di muka umum adalah satu hal yang sah-sah saja di mata hukum. Karena kebebasan salah satu pilar dalam berdemokrasi. "Freedom Of Opinion" memang sering di lakukan oleh banyak pihak, dan tentu dengan kebebasan berpendapat memang telah dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada soal, dengan berbagai macam pendapat rakyat mengungkapkan di muka umum.

Tapi aneh, jika berpendapat berujung persekusi hingga menelan korban berkali-kali. Seperti baru-baru ini terjadi penghadangan di Riau yang mempersekusi Bunda Neno Warisman. Dengan deklarasinya "Ganti Presiden". Tak hanya itu, Ulama, Ustadz, menyampaikan dakwah tak luput akan hal ini. Sampai anggota DPR pun terpaksa ikut merasakan. Terlebih lagi jika persekusi menimpa rakyat biasa, apalah daya ?

Minimnya peran negara awasi serta melindungi kasus persekusi yang sering terjadi. Di era Orba (Orde Baru) jangankan mengungkapkan pendapat, hanya sekedar menggelar pesantren kilat justru ditangkap. Tak beda dengan hari ini. Rakyat berdeklarasi justru menuai persekusi, OPM ingin merdeka dari Indonesia hanya di nilai Kelompok Kriminal Bersenjata ? dimana yang katanya negeri ini berdemokrasi dan berkedaulatan ?

Artinya dengan maraknya persekusi, menunjukkan kepada dunia bahwa sistem demokrasi yang menjamin hak berpendapat, malah di tuduh makar, dan anti NKRI.

Pihak berwenang ketika menangani hal ini, justru terkesan memihak, bukan untuk melindungi serta mengamankan kondisi, agar acara dapat di laksanakan dengan lancar, damai, dan tertib. Karena setiap warga negara wajib untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, sangat disayangkan kasus persekusi marak terjadi di akhir-akhir ini.

Disaat kebebasan berbicara dibungkam, maka yang terjadi adalah ketidakadilan terhadap hukum. Dan negara menuju kepada 'machstaats'  berdasar penguasa. Inikah yang dikatakan sebagai kemunduran berdemokrasi ? Semua pihak pasti mempunyai pendapat masing-masing.

Ketika demokrasi dianggap sebagai sistem politik terbaik, setidaknya paling baik diantara yang buruk 'the best among the worst'. Sedemikian rupa orang percaya pada demokrasi, seolah ia adalah pangkal dari segala kebaikan serta senjata pamungkas untuk setiap persoalan. Segala yang baik pastilah demokratis, sedang segala yang buruk pastilah tidak demokratis. Benarkah ?

Demikian demokrasi yang mendasarkan pada prinsip entrosentrisme paham yang menganggap manusia sebagai makhluk terunggul. Padahal kenyataannya manusia adalah makhluk yang lemah.

Lihatlah, bagaimana peraturan perundang-undangan buatan manusia yang lahir dari kesepakatan demokratis selalu berubah-ubah. Yang dulu dibenci sekarang disukai, yang dulu bergandeng mesra kini saling mencerca, yang dulu menghadang dan menolak aksi 212 sekarang mendekat untuk menjadi juru kampanye rebutkan suara.

Ketika sebuah opini ganti Presiden disampaikan, seharusnya opini 2 periode pun bisa juga. Karena kebebasan berpendapat, berbicara, sampaikan gagasan telah dijamin oleh konstitusi. Dengan beradu ide, gagasan itulah yang seharusnya di capai. Mengungkapkan pendapat di muka umum. Bukan justru menggunakan kekuasaan agar ketika siapa yang bersebrangan di anggap ancaman, lukai konstitusi.

Paling tidak dalam berdemokrasi selalu memunculkan peran pemain, antara koalisi dan oposisi mempunyai cara tersendiri. Yang terpenting untuk kita sadari bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang tidak akan pernah membawa kepada sebuah kebaikan. Karena ia akan membunuh dirinya sendiri, pelan namun pasti, negeri ini sudah merasakan.

Oleh sebab itu, ketika hukum yang ada tidak berlandaskan kepada aturan pencipta manusia. Maka, manusia akan dengan mudah tergelincir nafsu menguasai. Benarlah apa yang disampaikan menurut Winston Churchill, mantan PM Inggris "Demokrasi merupakan alternatif terburuk dari bentuk pemerintahan manusia".[MO/an]

Posting Komentar