Oleh: R. Dinda Siregar
(Koordinator Lingkar Studi Mahasiswi Peduli Negeri)

Mediaoposisi.com-Penetapan 41 dari 45 DPRD kota Malang oleh KPK semakin menambah daftar panjang rentetan kasus suap yang sering melibatkan wakil rakyat di negeri ini. Hal ini memang tidak mengagetkan, mengingat hasil survey yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII).

Dari data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 versi Indonesia yang diterbitkan TII, ada 54 persen responden menilai lembaga yang mewakili rakyat sebagai lembaga terkorup. Penilaian public atas survey ini didukung dengan fakta sejak tahun 2004 hingga 2013 terdapat 74 anggita DPR yang tersangkut kasus korupsi. Sementara untuk tingkat DPRD yang terjerat kasus korupsi sebanyak 2.545 orang dan 431 anggota DPRD Kabupaten/ kota. Data tersebut diolah TII dari Kementerian Dalam Negeri dan KPK. (Transparency.org, 13 Maret 2017)

Diketahui saat ini sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. (Republika.co. id, 06 September 2018)

KPK menetapkan 22 anggota DPRD kota Malang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Total jumlah anggota dewan diduga menerima duit suap rp 700 juta dan gratifikasi rp 5,8 miliar. (m.detik.com, 05 September 2018)

Penetapan 22 tersangka ini tahap ketiga setelah sebelumnya ada 19 orang anggota DPRD yang lebih dulu jadi tersangka. Tidak tanggung-tanggung korupsi massal tersebut membuat kantor dewan di Kota Malang kosong melompong. Hal ini sungguh memalukan dan memuakkan, sebab di saat rakyat negeri ini terus menerus terceki dengan beban hidup yang semakin mahal, dirundung kemiskinan, pengangguran, dan berbagi problem akut lainnya para wakil rakyat justru bermain-main dengan amanah yang diberikan.

Terjadinya kasus penangkapan terhadap 22 anggota DPRD Malang dan sebelumnya 19 anggota dewan jelas semakin menunjukkan kebobrokan sistem demokrasi sekuler kapitalisme. Demokrasi dengan landasan akidahnya yakni sekularsime (pemisahan agama dari kehidupan) menghasilkan pejabat-pejabat yang bermentalkan maling. Meskipun jika dilihat dari sisi persoalan yang ada, tentu korupsi massal bukan faktor individu semata, melainkan pasti ada kaitannya dengan mekanisme politik yang diterapkan di negeri ini. Korupsi massal di kalangan pejabat menjadi konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi yakni adanya kompromi antara legislatif dan eksekutif. Baik dari lembaga legislatif dan eksekutif ini terbiasa dengan kompromi atas bisikan pemilik modal. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya (Ongkos) untuk menjadi wakil rakyat atau pejabat dalam sistem demokrasi mahal maka untuk duduk di kursi parlemen tak jarang seorang anggota dewan harus mencari dukungan dari pemilik saham atau pemilik modal. Konsekuensinya ketika mereka naik maka akan ada politik balas budi yakni melayani kepentingan pemilik modal . Sehingga tidak jarang aturan yang dibuat adalah aturan yang tidak selalu objektif untuk memenangkan kepentingan rakyat atau kebijakan yang dibutuhkan rakyat tetapi boleh jadi adalah kepentingan untuk memenangkan pemilik modal atau partai-partai tempat mereka bernaung. Aturan-aturan yang bersifat kompromistis tadilah penyebab terbukanya celah korupsi. Demokrasi meniscayakan terpilihnya seorang wakil rakyat bukan karena dedikasi dan ketaqwaan nya kepada Allah swt, tetapi karena ada partai yang mencalonkan, ada yang menyokong dan mendapatkan suara. Ini adalah kelemahan dari sistem hari ini dalam mekanisme politiknya dan banyak peluang terjadinya korupsi.

Korupsi massal bisa terjadi karena aturan dalam system hari ini lahir dari buatan manusia. Dari sisi individu keserakahan dan kerakusan para pejabat dalam system saat ini muncul karena kekosongan jiwa mereka dari nilai-nilai keruhanian, akhlak dan kepahaman akan hukum syara’ atas setiap perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan terlebih sebagai sebuah amanah mengurusi kepentingan rakyat yang seharusnya menjadikan mereka takut kepada Allah SWT. Sedangkan dari sisi sistem sanksi yang diterapkan hari ini kepada para pelaku koruptor sama sekali tidak memberikan efek jera dan keadilan. Para koruptor tidak lagi malu ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku korupsi mereka malah mengganggap itu masalah biasa. Hal inilah yang justru menjadikan budaya korupsi dalam sistem demokrasi semakin tumbuh subur.

Sebaliknya sistem Islam dengan segala mekanisme penerapannya mencegah para wakil rakyat atau pemangku kebijakan menyalahgunakan amanah yang dibebankan rakyat kepadanya. Melalui sistem sanski yang tegas dan adil yang diterapkan oleh Khalifah dalam sebuah negara dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Dalam Islam ada ta'zir bagi mereka yang memakan harta rakyat, atau ghulul. Oleh karena itu, maraknya korupsi massal tidak akan terjadi dalam sistem yang menjalankan aturan Islam.[MO/dr]

Posting Komentar