Oleh: Mutiara Rizqi 
(Dosen PTS)

Mediaoposisi.com- Postingan tak biasa muncul di akun Instagram @ustadzabdulsomad, yang merupakan akun resmi pendakwah Ustadz Abdul Somad. Postingan itu bergambar sebuah tulisan yang menyatakan kalau sang pendakwah mendapatkan ancaman intimidasi yang meminta agar ceramahnya di sejumlah daerah dibatalkan.

Di postingan itu, Ustadz Abdul Somad mengaku menerima ancaman dari sejumlah pihak di beberapa daerah, yaitu di Malang, Solo, Boyolali, Jombang dan Kediri. Ancaman juga dia terima di Yogyakarta dan satu daerah di Jawa Timur yang tidak ia sebutkan persis daerahnya (liputan6.com).

Ustadz Abdul Somad pun akhirnya membatalkan kegiatannya di sejumlah daerah itu. Padahal, ia mengaku telah mengagendakannya. Pria asal Provinsi Riau ini mengaku terpaksa membatalkan agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Postingan Somad ini menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah netizen. Mayoritas pengguna internet menyayangkan adanya ancaman berujung pembatalan ceramah ustadz kondang itu. Ustadz Somad pun disarankan melapor ke polisi agar aksi persekusi tak sebatas direspons lewat 'curahan hati' (curhat) di media sosial.

Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan dari Ustadz Abdul Somad terkait ancaman ataupun intimidasi. Setelah dikonfirmasi pun Ustadz Somad mengatakan tidak memiliki rencana untuk melapor ke polisi.

Beberapa tahun ini, kasus persekusi marak dialami sejumlah ulama, intelektual dan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Persekusi disorot lantaran perbuatan itu dapat meresahkan masyarakat. Sebenarnya kata persekusi itu sudah ada sejak dahulu. 

Menurut Damar Juniarto (Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet) mengungkapkan bahwa, Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu.

Adalah tindakan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri,” jelas Damar saat menghadiri konferensi press bersama YLBHI serta Koalisi Anti persekusi, di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (1/6/17).

Maraknya kasus persekusi yang menimpa aktivis Islam belakangan terjadi di tengah-tengah penempatan istilah radikalisme yang akhir-akhir ini dilakukan pemerintah untuk menilai suatu pemikiran atau perbuatan dari individu atau kelompok tertentu, tidak diikuti dengan penjelasan indikator perbuatan atau pemikiran seperti apa yang masuk dalam kualifikasi radikal.

Ketidakjelasan tolok ukur tersebut juga dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena satu sama lain akan saling “mempersekusi” dengan dalilnya sendiri-sendiri yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang dalam skala luas dapat menimbulkan perpecahan di tengah bangsa ini.

Padahal pemerintah harusnya menghitung bahwa tuduhan radikalisme tanpa tolok ukur yang jelas tersebut, dapat memicu sentimen keagamaan di tengah masyarakat, apabila tuduhan radikalisme dilekatkan secara serampangan pada ajaran agama tertentu.

Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator hendaknya menjamin tidak ada pemasungan syiar dakwah Islam di masyarakat. Pemerintah hendaknya melayani masyarakatnya secara berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menghargai hak azasi manusia, nilai agama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Melarang dan mempersekusi sebagian umat Islam yang mengekspresikan syiar dan simbol-simbol Islam adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Di saat radikalisme ditafsirkan secara ambigu, tindakan menempatkan syiar Islam dan penegakan syariah Islam dan mengekspresikan simbol-simbol Islam dengan mengkaitkannya dengan gejala radikalisme, tidaklah berdasar dan berbahaya.

Pada hakikatnya seruan para dai dan kesadaran aktivis dakwah dalam mengekspresikan  syiar dakwah untuk mewujudkan kehidupan Islami adalah bentuk  perwujudan ketaatannya kepada Sang Pemberi Hidup, Sang Khaliq yang telah memberikan seperangkat aturan bagi dirinya.

Pemerintah diharapkan menyampaikan komunikasi publik dengan pendekatan merekatkan ukhuwah sesama rakyatnya, pemerintah harus menjadi bagian problem solving di tengah masyarakat bukan malah menjadi  problem entity. Penggunaan istilah radikalisme tanpa diikuti dengan penjelasan tolok ukurnya, berpotensi menciptakan problem baru dan berpotensi digunakan oknum jahat untuk  memecah belah ukhuwah dan keutuhan bangsa.[MO/sr]

Posting Komentar