Oleh : Meti Nur Hidayah
(Anggota Komunitas Muslimah Peduli Generasi Brebes)


Mediaoposisi.com-Kembali rakyat Indonesia disuguhkan kenyataan yang memalukan dan memilukan dari bobroknya roda sistem pemerintahan. Tontonan yang sangat tidak bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-41 wakil rakyat di Kota malang tersebut diduga menerima suap dan gratifikasi kasus pembahasan APBD-Perubahan di Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang yang sudah berstatus tersangka baru saja diumumkan KPK pada Senin (3/9/2018), sementra 19 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Total ada 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 (https://suara.com).

Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan bahwa kasus ini merupakan pendalaman dari perkara yang menyangkut Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyowati. Masih menurut penuturan Basaria, kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal, melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan anggaran. (https://Medcom.id)

Kasus seperti ini menjadi lagu lama dan bukan hal baru sepanjang berjalannya roda pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corrupton Watch (ICW) Donal Fariz menjelaskan anggota lembaga pemerintahan secara terbuka melakukan korupsi berjamaah. Ini membuktikan budaya permisif korupsi tumbuh karena tidak ada mekanisme internal dan seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah mengingat kasus korupsi berjamaahnya terjadi di lingkungan yudikatif dan eksekutif sudah pernah terjadi di beberapa daerah. (https://nasional.kompas.com)

Donal memberi contoh kasus korupsi yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Mereka diduga menerima suap terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan periode ini. Kasus lainnya terkait seluruh anggota DPRD Jambi. Mereka diduga mendapatkan uang “ketok palu”terkait pengesahan RAPBD Jambi 2018. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut anggota DPRD menempati urutan ketiga terbesar pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi. Dan korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah. Bahkan dioleh Alex bahwa hal tersebut telah menjadi tren di kalangan anggota DPRD di beberapa daerah.

Munculnya kasus korupsi pejabat negara yang notabene adalah wakil rakyat dan melakukannya secara berjamaah tentu membuat miris. Betapa tidak, sebab DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Apalagi besarnya fungsi dari anggota DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan APBD. Dan amanah tersebut adalah dalam rangka representasi rakyat di daerah. Pejabat negara adalah kalangan yang sangat berpengaruh dalam memberikan keteladanan kepada masyarakat. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka orientasi bagi anggota DPRD Kapubaten/Kota periode 2014-2019 Angkatan IX menyampaikan pesan agar anggota DPRD selamat mengemban tugas sampai akhir masa jabatan maka harus bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang memiliki tiga tanggungjawab yaitu tanggungjawab terhadap pemilih/rakyat, terhadap konsitusi dengan segenap turunannya dan tanggungjawab kepada partai.

Senada dengan yang disampaikan wakil Gubernur, Kepal Pusat Diklat Managemen Pembangunan, kependudukandan Keuangan Daerah Badiklat Kemendagri Drs. Budi Antoro, MBA juga menyatakan
bahwa karena yang memilih anggota DPRD adalah rakyat melalui pemilu, maka anggota DPRD mempunyai tugas mengemban amanat rakyat.(https://kabargress.com).

Maraknya kasus tindak korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pejabat negara menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di negeri ini adalah sistem bobrok yang penuh dengan kerusakan dan merusak. Pejabat negara yang seharusnya memberikan keteladanan di garda terdepan terhadap rakyatnya malah memperlihatkan buruknya moral dan etika. Sebagaimana yang ditulis oleh Sudjiwo Tedjo dalam akun twitternya yang mengatakan bahwa ia pura-pura tidak tahu soal biaya politik untuk mencalonkan diri jadi wakil rakyat itu mahal, sehingga bagaimanapun caranya modal harus balik. Sudjiwo Tejo juga menyidir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pura-pura tidak tahu bahwa hulu korupsi adalah mahalnya biaya politik. (https://tribunjambi.com)

Nah, jika pejabat negara yang merupakan wakil dan representasi dari rakyat memperlihatkan buruknya moral dan etika maka kepada siapa rakyat mencari sosok teladan? Adalah Islam, sistem yang di dalamnya dibangun atas dasar aqidah Islam yang melahirkan kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah dan melahirkan ketaqwaan pada politisi, pejabat , aparat, pegawai dan masyarakat. Sistem yang memiliki aturan berpolitik termasuk dalam hal pemilihan pejabat dan kepala daerah tidak dengan biaya yang mahal sehingga faktor penyebab maraknya korupsi yaitu untuk mengembalikan modal biaya politik jelas tidak ada. Sistem Islam menegaskan bahwa peran partai politik adalah fokus mengoreksi dan mengontrol penguasa. Andaikan terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan pejabat negara ataupun masyarakat maka hukum syariah akan memberantas dengan tuntas bahkan mencegah terlebih dahulu agar tidak terjadi.

Sebagaimana yang diteladankan oleh salah satu pemimpin kaum muslimin yaitu Umar bin Abdul Azis. Baginya, jabatan bukanlah alat untuk meraup kekayaan, melainkan amanah dan beban yang harus ditunaikan secara benar. Beliau sadar bahwa kekuasaan mengandung konsekuensi yang sangat berat, terutama menyangkut bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan sendi-sendi keadilan dalam pemerintahannya di akhirat kelak. Beliau memberikan keteladanan dalam penerapan aturan
Pencipta dimulai dari diri sendiri, keluarga, istana termasuk memperlihatkan upaya sungguh-sungguh pembersihan diri dari gaya hidup yang mewah dan korup.

Sudah saatnya kaum muslim mencampakkan dan membuang sistem pemerintahan demokrasi yang menumbuhsuburkan budaya permisif korupsi di lingkungan pejabat negara. Saatnya beralih kepada sistem yang memberikan jaminan dan keteladanan kebersihan pejabat dan masyarakatnya.[MO/dr]

Posting Komentar