Oleh : Rahmawati Ayu K., S.Pd (Praktisi Pendidikan, tinggal di Jember)


Mediaoposisi.com-Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dua pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur berinisial S dan AR yang menjabat penilik sekolah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Warung Gizi, Kecamatan Sukowono Jember, Kamis pekan lalu. "Mereka mengambil pungutan liar (pungli) dari PAUD penerima dana bantuan layanan khusus dari APBN Tahun Anggaran 2018. Nominalnya variatif. Dari dana yang diterima, diberikan kepada oknum penilik 10-15 persen," kata Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo, Jumat (7/9/2018).

Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 7,2 juta, empat unit ponsel, dan tiga lembar
fotokopi rekening bank. "PAUD yang sudah menyerahkan dana saat itu adalah PAUD Nurul Islam Sukowono dan PAUD Cempaka 100 Sempolan," kata Kusworo. (www.beritajatim.com) Wabah Pungli Kini, istilah pungli alias pungutan liar sudah terlalu jinak terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Praktik ini telah mewabah ke berbagai sendi kehidupan bangsa. Dulu ia hanya muncul pada hal-hal yang bersifat “pasaran-jalanan”, namun kini telah terbiasa di kehidupan yang lain termasuk dunia pendidikan. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Indonesia belum bebas dari pungli, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama, bahkan tingkat menengah atas. Ada begitu banyak pungutan yang tidak berdasar dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pendidikan. Ironinya ini terjadi di saat gaung pendidikan gratis sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS).

Ibarat penyakit yang telah menahun, pungli terkesan payah sembuh dan akan selalu kambuh jika tidak ada upaya preventif menyembuhkannya. Larangan pungli sesuai dengan Permendikbud RI No.44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Pungutan yang dimaksudkan di Permendikbud ini adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langusng yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu.

Namun sayangnya Permendikbud itu lebih menekankan larangan sekolah memungut iuran apa pun di luar ketentuan, tetapi tidak mengatur pemberian sanksi. Dalam teori perilaku disebutkan, masyarakat manusia hanya akan patuh pada larangan jika dan hanya jika ada pemberlakuan sanksi atau hukuman. Dalam hal ini perlu adanya dasar hukum pemberian sanksi pidana bagi yang melakukan pemungutan, termasuk juga untuk yang membayar. Secara prinsip pungli itu harus diatasi dengan memberikan aturan hukum yang jelas. Juga pentingnya pengawasan continue dari pemerintah seperti Ombudsman, Majelis Pendidikan Daerah, komite Sekolah, dan juga masyarakat.

Namun akhirnya, presiden legal menugaskan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berdasarkan Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ini merupakan kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum yang akan memantau sektor pelayanan publik di Indonesia. Satgas Saber Pungli terdiri dari unsur POLRI, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Mereka diberi bertugas memberantas praktik pungli di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan personel, satuan kerja dan sarana prasarana. Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selain intelijen, pencegahan dan sosialisasi serta penindakan dan yustisi. Dengan kewenangan penuh itu diharapkan satgas juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pungli yang muncul di lembaga pendidikan.

Sulitnya Berantas Pungli

Mengapa setelah aturan dan sanksi diterapkan, pungli masih terus terjadi? Bahkan Kepala Satuan Tugas Saber Pungli, Komjen Dwi Priyatno mencatat pungli paling banyak ditemukan di sektor pelayanan pendidikan. Faktor pemicunya pun bisa bermacam-macam. Bisa faktor ekonomi, karena gajinya rendah. Bisa faktor lingkungan, karena harus setor ke atasan, atau karena melihat atasannya mendapatkan setoran cukong di belakang. Bisa karena faktor psikologis, dengan hilangnya qana’ah, sehingga selalu merasa kurang. Selain itu, tentu faktor sistem yang memungkinkan orang melakukan tindakan tersebut. Semua faktor ini, baik sendiri-sendiri, atau bersama-sama telah membentuk mentalitas dan karakter aparat penegak hukum.

Pembentukan Saber Pungli pun sebenarnya bukanlah solusi yang tepat. Bahkan hanya akan menambah beban anggaran negara. Hal ini terbukti dari pungli yang terus terjadi. Pembentukan Saber Pungli tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan jika tidak di barengi kontrol internal dari individu untuk tidak meminta uang pelicin pada saat memberikan pelayanan publik dan selalu menjaga integritas.

Selain itu, sistem sekuler yang di terapkan saat ini adalah akar masalah dari pungli. Sekularisme telah berhasil membawa manusia lari dari perpegang teguh terhadap aturan agama. Sistem inilah yang menyebabkan kontrol kesadaran  individu terhadap aturan  itu lemah. Sementara kesadaran yang kuat itu muncul dari individu yang memiliki ketaatan yang kuat karena merasa diawasi oleh Sang Pencipta. Sekulerisme juga mencetak manusia yang mengagungkan materi, sehingga mereka rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya.

Berantas Pungli Hingga Akar

Pungli sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik saat ini. Harta yang dikumpulkan dari hasil pungli ini jelas haram. Dalam Islam, harta seperti ini masuk dalam kategori “ghulul” atau “suht”. Untuk itu tidak ada pilihan lain, keharaman pungli harus terus di suarakan sebagaimana Imam Adz Dzahabi mengatakan dalam kitab beliau Al Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar dan pungli termasuk dari dosa besar itu. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah firman Allah Ta’ala:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura: 42).

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz Dzahabi dalam Al Kabair.

Senada dengan hal itu, Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa. Karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di Instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, untuk memberantasnya perlu adanya peningkatan ketakwaan individu di kalangan pejabat negara hingga masyarakat itu sendiri. Sebab dengan adanya kesadaran bahwa Allah selalu melihat apa yang telah di perbuat dan adanya ketaqwaan, akan menjadi kontrol masing-masing individu.

Individu yang amanah dan bertaqwa haruslah menjadi tolak ukur dalam perekrutan setiap aparatur negara. Sebab jika tidak, pemberantasan pungli hingga keakar-akarnya hanyalah sebuah mimpi. Terbukti kasus pungli terbanyak justru di kalangan penegak hukum itu sendiri yang sejatinya merekalah yang melindungi masyarakat dari tindak kriminal, tetapi malah menjadi pelaku dari kasus pungli tersebut.

Pemberantasan pungli haruslah sistemik. Sistem islam telah memiliki solusi yang komprehensif terhadap setiap masalah. Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, dan sistem yang di terapkan adalah sistem hukum yang sempurna.

Sistem Islam juga melarang aparat negara menerima hadiah/hibah ketika sedang melayani kepentingan umat. Negara juga menjamin profesionalisme aparat dengan memberikan gaji yang cukup besar. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat berdagang dan memerintahkan kepada semua pejabat untuk berkonsentrasi penuh  pada pekerjaannya. Serta menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya.

Sistem pendidikan adalah pencetak generasi penerus. Bagaimana bisa lahir generasi yang baik, jika aparat dalam lembaga pendidikannya tidak bisa memberi teladan yang baik. Wajah dunia pendidikan di negeri ini sudah sangat kelam dengan berbagai masalah yang menerpa. Pungli yang dilakukan pejabat Dinas Pendidikan adalah salah satunya. Maka, untuk membuatnya kembali cerah adalah dengan mencampakkan aturan sekuler, dan kembali menjadikan Islam sebagai asas dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya. Sebab dengan penerapan Islamlah telah terbukti mampu melahirkan sistem pendidikan yang cemerlang dan aparat yang amanah. Wallahu a’lam bi ash-shawab.[MO/dr]

Posting Komentar