Oleh :  Chusnatul Jannah


Mediaoposisi.com-Kisruh impor beras kembali mengemuka. Saling tuding antara Direktur Perum Bulog dengan Mendag pun tak terhindarkan.

Budi Waseso mengatakan cadangan beras di gudang Bulog sudah mampu memenuhi kebutuhan beras hingga Juni 2019, jadi tak perlu impor lagi.

Bahkan dikatakan cadangan itu sudah overload sampai-sampai Bulog menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras impor. Sedang Mendag ngotot impor lagi sebagai realisasi kesepakatan rakor dengan Menko Perekonomian.

Total stok beras mencapai 2,7 juta ton akhir tahun ini. Menurut Buwas, beras impor tersebut tidak terserap ke pedagang-pedagang lantaran rendahnya permintaan.

Menurut mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu, kisruh impor beras terjadi karena perbedaan empat data. Empat data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan. Ketidaksinkronan data ini menimbulkan kegaduhan. Menurutnya kisruh ini membutuhkan ketegasan seorang kepala negara.

Hal ini membuktikan bahwa koordinasi pemerintah bermasalah. Data tidak sama. Antar lembaga kementerian adu mulut di hadapan publik. Masyarakat pun dibuat bingung dengan mereka. Benar dan salah menjadi abu – abu. Kebijakan ini menambah catatan merah pemerintahan Jokowi. Ketika pasokan stok pangan menipis, apa memang solusinya hanya impor? Negeri ini memiliki bentangan alam yang luas untuk ditanami pertanian, tapi malah gemar impor pangan.

Bila mau berpikir mendalam, tentu harus diteliti lebih jauh mengapa produksi petani mengalami penurunan, bagaimana kualitas bibit beras yang ditanam para petani, bagaimana pula fasilitas alat produksi yang dimiliki para petani.

Bila produksi beras menurun tersebab cuaca, dari dulu Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Seharusnya hal ini turut diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga kebijakan impor tidak mudah terlontar begitu saja.

Fakta terkait mafia pangan atau permainan pasar juga harusnya dikaji. Bukan berpasrah diri dan asal bunyi. Beginilah pejabat produk sistem kapitalis. Tak mau ruwet bin ribet. Ora gelem mikir soroh. Akibat salah urus, rakyat tergerus.

Adapun Islam, tidaklah demikian. Pemimpin atau pejabat negara dalam sistem Islam adalah para pelayan umat. Pengurus kepentingan rakyat. Jabatan adalah mandat dari rakyat. Amanah yang wajib ditunaikan. Sayangnya, penerapan sistem kapitalisme manjadikan kebijakan yang keluar justru berpotensi ditunggangi kepentingan tertentu. Dan lagi – lagi rakyat yang dikorbankan.[MO/an]




Posting Komentar