Mediaoposisi.com- Badan Pengawas Pemilu kembali meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi. Bakal caleg tersebut diantaranya berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una.

Sebelumnya, Bawaslu juga meloloskan lima bakal caleg mantan napi korupsi asal Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare. Dilansir kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan membenarkan adanya 12 mantan koruptor yang diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu.

Sebelumnya bakal calge-caleg tersebut awalnya tidak diloloskan oleh KPU karena tidak memenuhi syarat. KPU dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon wakil rakyat.

Keputusan tersebut diambil Bawaslu berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai caleg. Namun setelah mereka mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu mereka dinyatakan memenuhi syarat.

Keputusan tersebut diambil Bawaslu berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai caleg.

Apa yang telah diputuskan oleh bawaslu ini tentu memupuskan harapan masyarakat mewujudkan pemilu yang bersih. Jika mantan koruptor saja diloloskan bukan tak mungkin mereka beraksi lagi ketika sudah terpilih.

Beginilah gambaran demokrasi hari ini, kita tidak bisa mempercayakan seratus persen pemilu hanya akan diisi orang-orang baik saja. Asas kebebasan yang dibawa demokrasi malah jadi boomerang bagi pelaksana demokrasi itu sendiri. Kebebasan inilah yang menjamin siapa saja punya hak dipilih dan memilih, bahkan mantan narapidana atau seorang criminal sekalipun.

Peraturan yang dibuat juga tidak diterapkan secara ketat. Sampai-sampai dua lembaga pelaksana pemilu saja memakai dasar peraturan yang berbeda. Ini juga seharusnya menjadi kritikan atas kerja bawaslu dan KPU yang malah tidak bersinergis dalam meloloskan bakal caleg. 

Sudah menjadi rahasia umum juga money politic selama pemilu berlangsung. Mau diberlakukan peraturan yang tegas atau tidak rupanya KKN memang sudah membudaya dikalangan politisi bahkan sejak masih proses pemilu, belum menduduki jabatannya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya seorang mantan koruptor masuk dalam jajaran caleg dan bahkan terpilih nantinya.

Sudah tidak ada jaminan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan mensejahterakan rakyat. Justru rakyat hanya jadi korban janji palsu. Saya rasa memang mewujudkan pemerintahan yang bersih mustahil di era sekarang. Bukan pesimis tapi faktanya system kapitalisme lah yang justru mendorong suburnya korupsi.

Kita menginginkan pemerintah yang bersih, mengayomi umat muslim, dan yang terpenting sesuai kriteria yang disyaratkan dalam Islam juga. Pemerintahan model seperti ini hanya akan terwujud ketika kita mengganti system kapitalisme ini dengan system Islam yang akan menjamin terwujudnya pemerintahan sesuai dengan Islam. Dengan system Islam barulah aturan perpolitikan, pemerintahan, bahkan system pencalonan kepala Negara tanpa adanya KKN  terwujud.[MO/sr]






Posting Komentar