oleh: Maya
Mediaoposisi.com-Bancakan uang rakyat. Fenomena menyedihkan inilah yang tengah menimpa negeri tercinta. Berdasarkan temuan KPK, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Malang terlibat kasus suap pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. Para pengerat tersebut ditetapkan tersangka dalam tiga gelombang. (Kompas 4/9)

Gelombang pertama melibatkan Moch Arief Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang dan mantan Kepala Dinas PU-PPB Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. Gelombang kedua melibatkan mantan Wali Kota Malang, M Anton serta 18 anggota dewan yang saat ini masih menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Menyusul gerombolan tersebut, Senin (3/9) kemarin KPK kembali melabelkan status yang sama terhadap 22 anggota dewan lainnya. Tak heran jika kemudian Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menandai korupsi massal ini sebagai tragedi yang merusak demokrasi di Indonesia.

Ralat, bukan merusak demokrasi. Tapi menambah daftar kerusakan yang dihasilkan demokrasi. Ironis, anggapan demokrasi sebagai sistem terbaik harus berhenti sebatas gaungan semata. Karena faktanya, bukan representasi suara Tuhan yang ada di sana, melainkan representasi kerakusan manusia.

Pengagungan berlebih terhadap nilai materialisme (hasrat akan kemewahan), menjadikan manusia berani menceburkan diri ke kancah perpolitikan demokrasi yang didalamnya melekat stigma kekuasaan mampu menghantarkan kekayaan. Alhasil, penjiwaan mereka terhadap filosofi politik pun berhenti sebatas semangat yang pragmatis dan transaksiona. Untung rugi. Bukan kepengurusan umat.

Belum lagi tingginya biaya politik demokrasi, makin besarlah stimulus yang mendorong pejabat melakukan korupsi guna pengembalian modal. Fakta ini sejalan dengan ungkapan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina. Ia mengatakan, "Bila mengkaitkan dengan agenda kampanye politik, salah satu penyebab dari korupsi ini adalah tingginya cost of fund kegiatan kampanye. Pasalnya bila membandingkan kemampuan keuangan kepala daerah dengan pengeluaran selama kampanye, maka angka akan tidak seimbang.

Sayangnya, prosedural demokrasi yang mahal ini masih saja diminati. Wajar jika kemudian persekongkolan jahat yang mengiringi nya (korupsi) terpelihara secara sistematis dari waktu ke waktu. Bahkan sudah menjadi suatu budaya bagi demokrasi. Belum lagi lemahnya sanksi yang menjerat para terdakwa, juga praktik jual beli hukum yang sudah menjadi realitas tak terbantahkan. Bagaimana hendak memerangi korupsi, jika hukum saja bisa dibeli?

Sungguh, memang beginilah akhir dari sistem yang mati matian meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Segala kebijakan/aturan berpeluang untuk goyah bergantung pada kepentingan dan keuntungan. Dari sini jelas, tidak ada pilihan lagi selain merubah mindset individu. Mental maling dan haus uang harus segera dicerabut, untuk kemudian ditanamkan pada nya nilai nilai Islam yang mengedapankan halal-haram dalam berkehidupan.

Kedua, kesadaran akan fungsi dan karakter berpolitik pun perlu diluruskan sebagaimana penafsiran
Islam, bukan penafsiran sekuler yang cenderung mengabaikan eksistensi agama.

Terakhir, sebagai perisai terbesar, negara harus berdiri di garda terdepan dalam memberikan edukasi keimanan sebagai upaya preventif pertama, evaluasi, serta pemberian sanksi tegas dan menjerakan kepada penyeleweng. Lebih dari itu, negara juga harus hadir dalam menjamin terselenggaranya suasana birokrasi yang bersih dan kondusif dengan meletakkan islam sebagai pondasi dasar. Rekrutmen kepegawaian/perpolitikan pun harus didasarkan pada profesionalitas dan integritas, yang kemudian dipadu-padankan dengan kualitas kepribadian.[MO/dr]

Posting Komentar