Oleh: Dariah Nurhayati

Mediaoposisi.com- Kasus korupsi di dunia perpolitikan indonesia tahun ke tahun tidak terlihat mengalami penurunan, banyak anggota  yang terlibat kasus korupsi dan suap- menyuap.

Mirisnya  eks koruptor diijinkan sebagai bakal calon caleg tahun mendatang, hal ini dilansir dari pendapat peneliti forum masyarakat peduli perlemen indonesia (Formappi) yang menyatakan bahwa keputusan Bawaslu (badan pengawas pemilihan umum)  yang mengijikan eks korupto menjadi bakal calon caleg.

"Keputusan Bawaslu ini harus dianggap tidak ada saat ini karena kami tidak ingin masalah-masalah yang melilit DPR saat ini, yaitu korupsi itu akan menjadi pemandangan biasa di DPR yang baru," ujar Lucius dalam diskusi di D'Hotel, Jakarta, Minggu (2/9). CNN indonesia.

Tidak hanya kasus korupsi, KPK juga disibukann dengan kasus dugaan suap atau aliran dana tersembunyi yang dikabarkan beberapa daerah indonesia meminta penambahan anggaran APBN untuk melangsungkan pembangunan daerah.

Dari kasus kasus diatas menggambarkan bahwa demokrasi sistem yang membuka peluang bagi koruptor menjadi wakil rakyat. Inilah jika standar baik buruk  dan terpuji-tercela bila disandarkan kepada manusia maka akan bermunculan pertikaian.

Dan kasus-kasus seperti ini tidak akan berkesudahan jika sistem yang dianut negara masih tidak diganti kepada sistem yang dapat menjamin dewan perwakilan rakyat bersih dari kasus korupsi dan cinta duniawi saja tanpa terbesit dipikiran meraka kerugian yang akan dialami negara dan dampak buruk yang kan terjadi.

Pengalokasian anggaran dalam sistem demokrasi rentan terjadi suap keran mininya dana yang dimiliki derah untuk membangun. Setiap kepala dearah pasti ingin membangun daerah lebih baik dengan infrastruktur yang lengkap namun karena mininya anggaran yang diterima berakibat meminta penambahan dana.

Dan juga ada  proyek yang seharunya tidak perlu tapi diadakan tidak sesuai kebutuhan daerah setempat seperti pembangunan MEIKARTA pada salah satu daerah diindonesia.

Dalam islam standar baik-buruknya suatu perbuatan harus sesuai Al-qur’an dan sunah bukan disandarkan kepada manusia. Sistem negara islam menjamin masyarakatnya jauh dari karupsi karena hukum-hukumnya yang membrikan efek jera/kapok, tidak akan berbuat lagi.

Contoh saja hukuman bagi seorang pencuri yang jelas bersalah makan harus dipotong tanganya, bukan seperti sekarang ini yang tidak menjadikan yang lain takut untuk melakukan perbutan tersebut.

Adapun untuk kasus suap yang terjadi karena mininya anggaran untuk membangun pada suatu daerah dalam islam anggaran belanja negara khilafah untuk membangun sesuai kebutuhan bukan karena potensi kekayaan daerahnya. Khilafah akan melihat apa yang diperlukan untuk daerah tersebut dan pastinya dilihat dari seluruh lapisan masyarkat yang tinggal didaerah tersebut tidak sebelah mata.
Tidak ada sistem lain yang dibutuhkan negara tercinta ini, kecuali satu yakni sistem islam yang sesuai Al-qur’an dan as sunah.[MO/sr]


Posting Komentar