Oleh:Anggraini Arifiyah

Mediaoposisi.com-Kumi Naidoo Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan laporan tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menambah bukti genosida terhadap Muslim Rohingya. Sebab sebelumnya, lembaganya telah menyusun laporan serupa.

"Sebagai Amnesty International, kami senang dengan perilisan (laporan) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Laporan itu menegaskan nama para jenderal dari militer Myanmar yang diumumkan Amnesty International dalam laporan sebelumnya," kata Naidoo pada Kamis (30/8), dikutip laman AnadoluAgency.

Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida. Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing di ICC.

Sejak Agustus 2017, lebih dari setengah juta etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh. Mereka kabur guna menghindari kebrutalan militer Myanmar yang menggelar operasi pemburuan terhadap gerilyawan Arakan RohingyaSalvation Army. Dalam operasinya, militer Myanmar turut menyerang dan menumpas warga sipil di daerah tersebut.

Laporan, bukti yang diketahui belumlah cukup untuk menghentikan genosida di myanmar. Kondisi saudara-saudara kita, Muslim Rohingya, tidak pernah berubah, bahkan kian memburuk dan makin kompleks; dari mulai genosida di negeri asal mereka hingga persoalan hilangnya hak kewarganegaraan mereka di tengah lautan.

Semua ini disebabkan sistem status quo dunia yang terus memelihara rezim predator Myanmar dan rezim-rezim boneka Muslim yang abai terhadap Muslim Rohingya. Hal ini bukan hanya diketahui saja, tapi haruslah ada tindakan pelaporan dan penghentian yang lakukan oleh PBB dan seluruh umat muslim di dunia.

Namun, dimanakah kaum Muslim Rohingya bisa mendapatkan semua pertolongan itu? Realitanya sangat jauh dari harapan Islam. Selama penguasa Muslim terus menganut rezim negara bangsa, termasuk rezim regionalisme seperti ASEAN hari ini, maka perintah-perintah Islam ini akan senantiasa diabaikan.

Para penguasa ini justru mengadopsi konsep kewarganegaraan sekular yang membedakan manusia hanya dari identitas kebangsaannya. Konsep ini menyebabkan banyak masyarakat yang terabaikan, memacu konflik etnis di dalam negara, juga memicu peperangan antarnegara, yang terdorong oleh identitas etnis dan bangsa.

Di sisi lain, adanya seruan dari beberapa kelompok umat yang menuntut Myanmar memberikan kewarganegaraan pada Rohingya adalah salah alamat. Kewajiban itu justru ada pundak penguasa Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh yang justru harus memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar, rezim pembantai umat Islam.

Muslim Rohingya memiliki hak penuh untuk memulai hidup baru di tanah kaum Muslim. Mereka harus mendapat jaminan penuh atas kebutuhan pokok mereka seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan.

Oleh karena itu, bukan hanya Rohingya dan umat tertindas lainnya yang sangat membutuhkan sebuah model alternatif pemerintahan untuk melindungi mereka dari pemerintahan yang rusak, sakit dan memecah-belah ini, tetapi juga seluruh nilai kemanusiaan di dunia.

Sistem satu-satunya yang mampu memberikan ini semua adalah Khilafah Islam yang berdasar metode kenabian, yang menerapkan sistem syariah Islam secara komprehensif. Khilafahlah yang menjadi solusi hakiki bagi tragedi yang menimpa saudara-saudara kita Muslim Rohingya dan umat secara umum.[MO/sr]



Posting Komentar