Oleh: Asma Rida
Mediaoposisi.com-Dikutip dari detiknews.com (4/9) KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka penerima suap. Rombongan wakil rakyat itu menyusul 19 rekannya yang lebih dulu dijerat KPK. "Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,"; kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9).

Suap ( risywah) dan korupsi seakan tiada henti menerpa para pejabat pemerintahan saat ini. Nyaris karisma pengayom negara yang jujur, melayani mayarakat dengan sepenuh hati, dalam membangun bangsa telah langka dan nyaris hilang dari para pejabat di negeri ini. Kata risywah menurut bahasa dalam kamus Al-Mishbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla ibnu Hazm yaitu:
“Pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.” Atau pengertian risywah menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith yaitu: “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu."

Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (Ibtholul haq), merealisasikan kebathilan (ihqoqul bathil), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (almahsubiyah bighoiri haq) , mendapat kepentingan yang bukan
menjadi haknya (al hushul ‘alal manafi’) dan memenangkan perkaranya. Tentu Islam mengharamkan
perilaku demikian.

Uang pelicin dan hak preman penguasa, telah menjadi rahasia umum yang terus menerus terjadi tanpa
solusi. Penjara tidak pernah membuat jera para koruptor yang ada, justru setiap tahunnya pelaku koruptor semakin bertambah. Karisma seorang pejabat pemerintahan yang layaknya jadi panutan telah hilang di negeri ini, perilaku jujur dan idealis menjadi sesuatu yang langka. Bahkan bisa jadi karisma
orang-orang yang jujur dan idealis amat sulit untuk tetap sejalan dengan biduk sistem pemerintahan
kapitalis-sekuler. Maka wajar, sistem inilah pada dasarnya mendidik dan melahirkan para pejabat pemerintahan yang tamak akan kekayaan, tahta dan jabatan. Tak heran, untuk satu kota Malang, sebanyak 41 anggota DPRD ditetapkan tersangka oleh KPK.

Karisma Lembaga Legistatif Dalam Islam
Pemerintahan Islam dan demokrasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak bisa disamakan kiprah
keduanya, termasuk tidak bisa mempersamakan Majelis Umat (Majelis Syuro) dengan lembaga legislatif ataupun perwakilan rakyat dalam Demokrasi.

Majelis Umat merupakan majelis yang terdiri atas orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) kaum
muslimin, agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-
urusan kaum muslimin. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (kontrol dan koreksi)
terhadap para pejabat (hukkam).

Dalam Majelis Umat terdapat Hak Syura, yaitu hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Maksudnya kaum muslimin berhak memberikan pendapat kepada Khalifah dan para Pejabat namun masih dalam koridor Syari’at. Dalam melakukan syura yang boleh dimusyawarahkan adalah hal teknis dan strategi. Hal yang sudah jelas dan gamblang dalam Al-Qur’an, Hadits, Ijma, dan Qiyas tidak boleh diperdebatkan lagi.

Dalam sistem demokrasi hal yang sudah jelas dalam Islam masih tetap diperdebatkan, seperti batasan
porno, minuman keras boleh atau tidak yang menghabiskan waktu yang panjang untuk memperdebatkannya, padahal dalam Islam hukum khamr dan aurat sudah jelas diterangkan dalam Al-
Qur’an. Majelis Umat tentunya ada dengan proses tertentu. Majelis Umat dipilih dengan pemilihan umum, bukan dengan penunjukkan atau pengangkatan. tujuan adanya ahli syura itu adalah mewakili semua orang secara representatif, maka dasar yang dijadikan pijakan dalam memilih anggota majelis umat itu adalah harus mewakili semua orang secara representatif (tamtsil lin nas), sebagaimana yang menjadi pijakan Rasulullah saat memilih para pemimpin. Serta harus mewakili jama’ah, sebagaimana yang menjadi pijakan beliau saat memilih sebagian kaum Muhajirin dan sebagian yang lain dari Anshar.

Sedangkan agar orang-orang yang tidak dikenal itu bisa mewakili individu dan kelompok-kelompok, maka hanya bisa dilakukan dengan cara pemilihan. Karena itu, pemilihan umum untuk memilih anggota majelis umat itu merupakan suatu keharusan. Sedangkan pemilu dalam Demokrasi untuk pemilihan calon legislatif tujuannya untuk membuat Hukum ataupun Undang-Undang, seperti yang tertera dalam UUD 1945, Pasal 20 ayat 1 berbunyi ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” padahal dalam Al-Qur’an telah disebutkan ”Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ” [QS. Al-Maa’idah : 50]. 

Manusia tidak berhak membuat hukum, hanya Pencipta Manusia yang berhak membuat hukum bagi ciptaannya. Beberapa poin yang bisa diambil dari perbedaan Syura (Majelis Umat) dengan Demokrasi :
Pertama, Aturan syura berasal dari Allah dan selalu berlandaskan di atas syariat-Nya. Sementara demokrasi sumbernya adalah suara mayoritas walaupun itu suaranya orang-orang fasiq bahkan kafir.

Kedua, Bahwa syura dilakukan pada perkara yang belum jelas ketentuannya dalam syariat, dan jika ada ketentuan syariat maka itulah yang ditetapkan. Adapun dalam demokrasi, perkara yang sudah jelas dalam syariat pun dapat diubah jika suara mayoritas menghendaki, sehingga dapat menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Ketiga, Dalam sistem syura, kebenaran tidak dapat diketahui dengan mayoritas tapi dengan kesesuaian terhadap sumber hukum syariat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kebenaran adalah suara mayoritas walaupun menentang syariat Allah yang jelas.

Keempat, Syura adalah salah satu wujud keimanan, karena dengan syura kita mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan demokrasi adalah wujud kekufuran kepada Allah, karena jika mayoritas memutuskan perkara kekafiran maka itulah keputusan yang harus diikuti menurut mereka.

Kelima, Syura bukan merupakan kewajiban di setiap saat, bahkan hukumnya berbeda sesuai dengan
perbedaan keadaan. Sedangkan demokrasi merupakan suatu yang diwajibkan oleh Barat kepada para
penganutnya dengan kewajiban yang melebihi wajibnya shalat lima waktu dan tidak mungkin keluar
darinya.

Keenam, Sistem demokrasi jelas menolak Islam dan menuduh bahwa Islam lemah serta tidak
mempunyai maslahat, sedangkan keadaan syura tidak demikian.

Dari perbandingan yang telah diuraikan di atas, maka terlihat perbedaan yang sangat jauh antara DPR
dan Majelis Umat. Kiprah dan karisma keduanya tentu saja sangat jauh berbeda. Maka mengembalikan karisma penguasa yang bisa mengayomi rakyat dengan sepenuh hati, hanya akan terjadi ketika Islam diterapkan di negeri ini. Dan lebih dari itu, tugas utama majlis umat (syura) adalah penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa akan selalu berjalan dan muhasabah (mengoreksi) penguasa akan selalu di lakukan, dengan tujuan agar penerapan hukum Allah tidak keluar dari koridor syariat-Nya.[MO/dr]

Posting Komentar