Oleh: Dian Puspita Sari
(Aktivis Muslimah, Pembina Komunitas Remaja Shalihah Kab. Banjar, Warga Pekauman Ulu Martapura)

Mediaoposisi.com- Kalangan perempuan lintas profesi di Kalimantan Selatan berencana membuat organisasi bernama Rampak Sarinah Banua. Menghimpun komunitas-komunitas perempuan lintas agama, profesi, pelajar, dan mahasiswi, hingga perkumpulan para istri. Organisasi ini diharapkan bisa mewujudkan kesetaraan yang merata bagi kaum perempuan.

Hadirnya organisasi perempuan ini, diharapkan mampu menjadi pelopor kebangkitan gerakan perempuan di Kalimantan Selatan. Dan adanya kesetaraan untuk melakukan pembangunan dan lainnya.” ujar Dr Hj Rosiyati MH Thambrin, salah satu penggagas berdirinya Rampak Sarinah Banua, Senin (27/8/2018).

Diungkapkan Rosiyati, Rampak Sarinah Banua adalah sebuah gerakan perempuan yang berdasar Pancasila dan menggunakan Buku Sarinah karya Sukarno sebagai pedoman dalam berkegiatan guna penguatan kaum perempuan. (rekamjejak.com)

Sementara itu, dari panggung perpolitikan sebanyak 662 orang calon legislatif (caleg) akan bertarung untuk memperebutkan 55 kursi DPRD Kalsel pada Pemilu 2019 mendatang.

Dari jumlah itu, sebanyak 255 orang merupakan caleg perempuan atau 41 persen keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan dalam daftar caleg sementara (DCS) Pemilu 2019. Pengamat politik asal ULM, Setia Budhi kepada jejakrekam.com mengatakan qouta perempuan dalam pileg merupakan amanah undang undang.

Para aktivis perempuan Kalsel, salah satunya dosen Fakultas Ushuluddin UIN Antasari, Mariatul Asiah menyambut hangat adanya kesadaran kaum perempuan di Kalsel untuk mengambil posisi di ruang publik. (banjarmasinpost.co.id)


Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Realitas jumlah populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki menjadikan program-program yang berkaitan dengan perempuan semakin diminati. Khususnya bagi para kapitalis. Isu gender dan pemberdayaan perempuan pun semakin gencar dilakukan. Semua dikemas dengan rapi dan dalam bentuk yang cantik.

Terdapat klaim saat ini bahwa perempuan bisa dinilai maju, terhormat, aman dan patut dihargai adalah bila dia dapat bekerja dan menghasilkan materi. Sebaliknya, bila perempuan tergantung kepada suami secara finansial maka tidak membuat dirinya berharga dan terhormat.  Itulah klaim kapitalis terhadap perempuan yang diaruskan secara global.

Pada tanggal 5-7 Oktober 2013 lalu, telah digelar perhelatan puncak APEC CEO Summit  di Nusa Dua, Bali. Satu dari tujuh kesepakatan yang dicapai pada  KTT APEC 2013 tersebut adalah peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi. 

Para pemimpin negara APEC telah sepakat mengadopsi rekomendasi  Women’s Economic Forum 2013 yang mengajukan peran strategis perempuan sebagai pengendali ekonomi keluarga dan bangsa (women as economic drivers). Program pemberdayaan perempuan hingga kini masih  berjalan (Kemenkokesra, Kemeneg PP&PA).

Mengajak kaum perempuan berdaya guna. Membentuk organisasi dan sejenisnya. Saat ini pun dengan mengangkat budaya lokal untuk dilestarikan, kaum perempuan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi demi meningkatkan pendapatan keluarga. Harapannya agar kegiatan-kegiatan kaum perempuan terarah pada kemandirian ekonomi. Sehingga tidak tergantung pada kaum laki-laki lagi.

Kemudian upaya merealisasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengharuskan keterwakilan perempuan 30 persen dalam daftar caleg dipenuhi kontestan Pemilu 2019. Ini merupakan bagian dari cita-cita kaum feminis yang menginginkan kesetaraan gender pada masyarakat.

Termasuk dalam pengambil kebijakan. Harapannya jika legislatif memiliki kaum hawa setara dengan laki-laki, maka kebijakan dari suatu negeri itu akan mampu mengakomodir kebutuhan perempuan. Sehingga tak akan ada bias gender.

Sudut Pandang Islam
Ide kesetaraan menuntut perempuan untuk berkecimpung langsung di ranah publik. Untuk masalah ekonomi perempuan di dorong untuk turut bekerja. Padahal, dalam Islam tidaklah demikian. Bekerja bagi perempuan dalam Islam hukumnya mubah.

Karena sesungguhnya yang berkewajiban menjadi penanggung jawab nafkah keluarga adalah suami, ayah, kakek atau wali lainnya sesuai jalur ayah. Andai pun perempuan bekerja, mereka bukan untuk melepaskan diri dari tanggungan nafkah mahromnya. Apalagi mengambil alih peran suami.

Islam memposisikan perempuan pada kedudukan yang mulia. Perannya sangat besar dalam mendidik generasi. Peran politik perempuan dalam Islam pun diakui. Namun dengan mekanisme yang berbeda dari sistem politik demokrasi.

Kesempurnaan pengaturan Islam terhadap perempuan menghantarkannya menjalani fitrahnya dengan nyaman. Sekaligus peran politiknya yang sebanding dengan laki-laki. Tidak ada diskriminasi.

Asal mula lahirnya wacana kesetaraan gender alias feminisme pun adalah di dunia Barat. Hal ini merupakan akibat dari ketidakmampuan masyarakat Barat dalam menghargai perempuan. Perempuan pada masyarakat Barat dahulu tidak dipandang setara dengan laki-laki. Perempuan hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga saja.

Tidak boleh untuk merasakan kebebasan dan hanya dianggap sebagai pelengkap peradaban. Dalam ranah politik pun, perempuan juga tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dari situ kemudian muncul sebuah pergerakan yang ingin menuntut hak terhadap perempuan.

Sedangkan dari sudut pandang Islam, laki-laki dan perempuan memang terdapat perbedaan perlakuan. Tetapi Islam telah membuktikan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bukan untuk mengunggulkan sekelompok dan menindas kelompok lain. Justru, ada pemuliaan terhadap masing-masing sesuai dengan fitrah yang telah diturunkan.

Islam Memuliakan Perempuan
Islam secara tegas telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Ada hak dan kewajiban yang sama, ada pula yang dikhususkan bagi laki-laki saja atau perempuan saja.

Islam menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah (ummuwarabbatulbayt). Islam mewajibkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perempuan untuk memenuhi hak mereka dengan baik, termasuk negara.

Karenanya, negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah kepada keluarga mereka. Kewajiban mencari nafkah ini tidak pernah berpindah kepada perempuan. Sekalipun demikian, bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja.

Perempuan diperbolehkan bekerja. Tentu saja kebolehan perempuan bekerja di luar rumah akan terkait dengan hukum-hukum yang menyangkut tatanan kehidupan di luar rumah.  Di antaranya seperti hukum berpakaian,  hukum pergaulan laki-laki dan perempuan, pengaturan kehidupan khusus dan umum, serta perijinan wali (ayah/suami).

Hal ini ditetapkan-Nya agar kaum perempuan tidak terjerumus ke lembah kehancuran,  kenistaan dan kehinaan. Melainkan tetap dalam kemuliaan, baik di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah. Bila kapitalisme memberdayakan, maka Islam justru memuliakan. Karenanya untuk merealisasikan kemuliaan perempuan, saatnyalah memperjuangkan penerapan Islam dalam seluruh sendi kehidupan.[MO/sr]





Posting Komentar