Oleh: Alif Shaleha

Mediaoposisi.com- Permasalahan kesehatan di negeri ini belum menemui titik terang. Banyaknya aduan terkait pelayanan kesehatan yang tidak layak, pengurangan anggaran untuk pasien BPJS pada jenis penyakit tertentu karena devisit anggaran, serta kekurangan stock obat di rumah sakit tertentu, adalah masalah yang tak kunjung selesai dalam dunia kesehatan. Terlepas dari hal itu semua, BPJS sebagai lembaga yang diberi amanah oleh pemerintah untuk menangani asuransi kesehatan, sedang membuat program baru terkait BPJS ketenagakerjaan.

Setelah gaduh soal pengelolan BPJS Kesehatan, kini pemerintah kembali membuat program BPJS untuk tenaga kerja. Para petani diharapkan untuk menjadi anggota BPJSTK ini. Dengan premi Rp16.800 per bulan per jiwa. Selain itu para pelajar yang sedang menjalani PKL juga diharapkan untuk menjadi bagian dari BPJSTK. Dengan keanggotaan selama menjalani PKL dan akan berhenti keanggotaannya secara otomatis setelah masa PKL berakhir. Hal ini dikarenakan para pelajar yang sedang PKL sama dengan tenaga kerja yang harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

BPJSTK Cara Baru Meraup Untung Dari Rakyat

Petani dan buruh tani, merupakan mayoritas masyarakat dengan golongan menengah ke bawah. Mereka mendapatkan penghasilan dari buruh dan bertani. Jumlahnya tak tentu. Tergantung kondisi dan situasi politik negeri ini. Jika pemerintah mengambil kebijakan impor disaat panen raya seperti pada aawal tahun lalu, maka petani mengalami banyak kerugian. Begitupun jika pemerintah memilih untuk mencabut subsidi pupuk. Lagi-lagi, petani dan buruhnya yang mendapat imbasnya.

Dan sekarang, dengan penghasilan yang tak tentu petani diminta untuk membayar premi yang menurut pemerintah ‘hanya’ Rp16.800. Jumlah itu masih dikalikan dengan jumlah anggota keluarga yang tertanggung dalam KK. Misal keluarga tersebut terdiri dari 5 orang, ayah, ibu, dan 3 orang anak. Maka premi yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 5 x Rp16.800 = Rp Rp84.000. belum lagi untuk biaya makan, pendidikan, listrik, air, dan biaya lainnya. Berapa banyak beban yang harus ditanggung oleh kepala keluarga dalam satu bulan?

Rakyat sedang berjuang untuk hidup. Tanpa dibebani dengan angsuran BPJSTK saja, beban yang harus ditanggung sudah sangat besar. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, membuat rakyat tak mampu menjangkau kehidupan yang ‘layak’. Sementara pemerintah dapat meraup untuk yang banyak dari program ini. Jika hal ini dikatakan sebagai jaminan terhadap rakyat, bohong besar. Faktanya rakyat justru harus menambah pengeluaran baru. Padahal pemasukan yang diperoleh tidaklah bertambah. Inilah sistem kapitalis. Rakyat diminta untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Rakyat harus berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sekaligus untuk jaminan kesehatannya. Hal ini jelas bertolak belakang dengan prinsip Islam.

Islam Menjamin Kesehatan Rakyat

Kesehatan adalah kebutuhan asasi bagi seluruh rakyat. Jaminan kesehatan adalah tanggung jawab Negara. Dalam Islam, jaminan kesehatan diberikan kepada seluruh warga Negara tanpa memandang suku, ras, warna kulit, status sosial dan agama. Negara memberikan jaminan kesehatan dari baitul mal dan pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum.

Hal ini pernah dicontohkan pada masa kekhilafahan Islam selama berabad-abad berkuasa di muka bumi ini. Layanan kesehatan banyak didirikan pada masa itu. Diantaranya rumah sakit di Kairo yang berdiri tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur dengan kapasitas 8000 tempat tidur. Dilengkapi masjid pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Ada musik untuk terapi pasien dengan gangguan jiwa, dan setiap hari melayani 4000 pasien. Layanan kesehatan diberikan secara gratis tanpa memandang statul sosial.

Para pasien diberikan pakaian dan uang saku selama perawatan. Mereka mendapatkan layanan yang sama. Tidak ada perbedaan kelas. Tenaga medis yang berkualitas memberikan pelayanan maksimal kepada para pasien. Hanya mereka yang lolos seleksi yang bisa menjadi tenaga medis. Mereka lulusan kedokteran dan mampu bekerja penuh dalam menangani pasien.

Begitulah seharusnya Negara menjamin kesehatan bagi seluruh warganya. Bukan sebaliknya. Warga diminta membayar sendiri biaya pengobatan dengan perbedaan kelas layanan sesuai dengan uang yang dimilikinya. Kesehatan adalah hak warga. Jamianan atasnya adalah kewajiban pemerintah. Maka sudah seharusnya kita kembali pada sistem Islam yang mampu memberikan jaminan kesehatan gratis dengan layanan yang berkualitas.[MO/dr]

Posting Komentar