Oleh: Hany Handayani Primantara 
(Pemerhati Ekonomi)

Mediaoposisi.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun 2019 pemerintah menghadapi tantangan cukup berat, khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sri Mulyani mengungkapkan saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 16 Agustus 2018. "Jatuh tempo tahun depan sekitar  Rp 409 triliun."

Walau demikian menteri keuangan menyebut kisaran utang yang ada masih dalam katagori aman. Pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (bisnistempo.com)

Berbeda dengan pandangan sang menteri Sri Mulyani, Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati tidak setuju dengan pendapat tersebut. karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%.

Seperti halnya Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja. Enny menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang".

Sejalan dengan pendapat Eny Sri Hartati. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli juga mengingatkan dengan istilah 'lampu kuning' buat utang Indonesia yang waktu itu masih di angka 4000 T, bahkan pemerintah dikatakan ‘sudah gali lubang tutup jurang’.

Begitu besarnya kisaran utang Indonesia. Jika dibagi jumlah seluruh rakyat Indonesia yang totalnya sekitar 265 juta jiwa, maka kurang lebih satu kepala termasuk bayi yang baru lahir sudah menanggung beban utang sekitar 1,9 juta. Itu hitungan utang tanpa bunga,  jadi bisa dibayangkan berapa utang yang harus dibayar jika ditambah oleh bunganya.

Jeratan Utang Akankah Indonesia Dilelang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang terjebak oleh buaian manis para komparador Barat. Barat menawarkan kucuran dana segar berupa utang bagi pembangunan nasional.

Utang adalah salah satu taktik dan metode Barat dalam mencengkeram negeri-negeri jajahan mereka agar tetap tunduk patuh terhadap segala kebijakan yang mereka keluarkan. Sebagai salah satu syarat digelontorkannya kucuran dana yang telah disepakati bersama.

Termasuk didalamnya kebijakan menjual aset-aset negara yang notabene milik umat, sebagai kompensasi atas ketidakberdayaan negara yang tak mampu melunasi utang beserta bunganya. Jika hal ini terus dibiarkan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi adalah bangkrutnya negara yang memiliki aneka sumber daya alam ini.

Tak menutup kemungkinan pula jika negara ini kelak akan dilelang karena ketidakmampuannya mempertahankan diri dari jeratan utang yang begitu banyak.

Maka, sudah jelas bahwa yang menjadi problem utama jeratan Utang bagi Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem kapitalis sekuler. Sistem kapitalis sekuler adalah sebuah sistem yang digawangi oleh Barat. Walaupun Indonesia tak serta merta menyatakan diri bersistem kapitalis sekuler, namun pada faktanya sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang diamini oleh Barat.

Seperti Intervensi kebijakan Pemangkasan subsidi, privatisasi layanan publik, dan lain-lain. Bahkan, tidak sedikit disertai dengan privatisasi BUMN. Akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, pangan, listrik, air bersih, dll.

Definisi Utang dan Aplikasinya dalam Islam
Utang piutang dalam sebuah interaksi muamalah masyarakat adalah hal yang memang dibolehkan dalam Islam. Hal ini tak jarang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Baik dalam sekup pribadi maupun sekaliber aktivitas antarnegara. Namun Islam menjelaskan ada perbedaan mendetil tentang pengutang sebagai individu dan negara.

Utang dalam Islam disebut oleh para fuqaha dengan istilah al qard. Dalam konteks individu, sebagai pribadi, utang hukumnya mubah dengan catatan utang tersebut meniadakan adanya riba yang didalam Islam sangat jelas diharamkan. Selain itu utang tersebut tidak mendatangkan kemudaratan (Abdurrahman al maliki,as siyasah al iqtishadiyah al mutsla,316).

Dalam konteks Negara statusnya dikembalikan kepada hukum Negara. Negara tidak boleh melakukan pinjaman kecuali dalam urusan yang jika ditangguhkan akan menyebabkan mudarat, kerusakan atau kehancuran baik terhadap Negara maupun rakyatnya dengan catatan tidak boleh berbentuk riba.

Pinjaman Negara tidak boleh disertai syarat-syarat yang melanggar hukum syariah seperti liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi, pembukaan investasi asing, dll. Harus dipastikan pula,  dengan utang tidak akan membahayakan Negara dan umat Islam. Selain itu tidak boleh berutang kepada Negara kafir harbi fi’lan (Negara yang secara nyata memusuhi Islam dan umat Islam) seperti AS, Rusia, Cina dll.

Adapun dalam pengelolaan APBN, Islam telah memberikan solusi dengan struktur dan format penyusunan APBN yang berbeda. APBN-nya tidak bertumpu pada pajak dan utang, melainkan dari sumber-sumber lain yang ditetapkan oleh syariat, seperti kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Semua disusun untuk memastikan terjaminnya seluruh kebutuhan rakyat, individu per individu.

Maka bisa tergambar bahwa dalam Islam, utang merupakan aktivitas yang memang akan dilakukan oleh negara, jika negara benar-benar dalam keadaan urgen. Bukan seperti sekarang ini, utang dijadikan sebagai sumber utama untuk menyejahterakan serta melakukan pembangunan bagi perkembangan sebuah negara.

Walhasil, pembangunan negeri pun akhirnya bersifat rapuh, karena dibentuk dari landasan utang yang berbau ribawi. Kembali pada jalur sistem ekonomi Islam adalah jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Agar bisa terlepas dari jeratan utang yang menggurita selama ini. Tak ada jalan lain untuk selamatkan Indonesia dari jeratan utang selain kembali pada sebuah sistem yang berasal dari sang pemilik bumi dan seisinya, yakni  Allah Subhanahu Wata'ala.[MO/sr]






Posting Komentar