Oleh : Erlina YD, S.Hut
"Pengamat Kehutan IPB "

Mediaoposisi.com-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kembali beberapa wilayah di Indonesia. Hampir bisa dipastikan, kejadian karhutla berulang setiap tahun. Beberapa waktu lalu di Kalimantan Barat ada 3 kabupaten yang menjadi cukup besar dan menjadi fokus akibat  karhutla yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya serta kabupaten Ketapang.

Sedangkan di Sumatera Utara ada dua daerah yang paling banyak titik hotspot-nya adalah Labuhanbatu dan Simalungun. Dua daerah ini adalah daerah dataran rendah yang berbeda dengan daerah pegunungan dengan curah hujan yang lebih tinggi. 

Titik hotspot juga tersebar di provinsi lain di Sumatera. Hal ini tentu akan menjadi potensi kebakaran hutan lebih besar lagi jika tidak ditangani segera.

Cuaca Juli - September diprediksi lebih kering sehingga potensi mudah terbakar meningkat. Perubahan cuaca dari terik di siang hari hingga hujan di malam hari akhir-akhir ini disebabkan gangguan cuaca yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia.

Selain itu, pembakaran hutan masih sering dilakukan oleh masyarakat untuk pembukaan lahan perkebunan karena masih dianggap cara yang paling mudah dan murah untuk membuka lahan menjadi perkebunan.

Eksploitasi terhadap hasil hutan khususnya kayu juga berlangsung masiv sejak lama. Teringat saat sebelum krisis moneter dan bahkan setelah krisis moneter tahun 98, hutan masih menjadi primadona bagi kami untuk tempat berlabuh paska lulus kuliah.

Bahkan banyak di antara teman-teman kuliah yang mengambil kesempatan di sela-sela mengerjakan skripsi, menerima tawaran bekerja di perusahaan yang mendapat HPH (Hak Pengelolan Hutan) di Kalimantan dan Sumatra. Karena menerima penghasilan yang lumayan, skripsi banyak yang terbengkalai. 

Di satu sisi, kami mahasiswa kehutanan memahami bagaimana konsekuensi banyaknya HPH yang dikeluarkan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha bermodal besar, namun juga tak kuasa menerima penghasilan lumayan besar jika bekerja di perusahaan HPH.

Hasil dari eksploitasi hutan yang tidak terkendali, bisa kita lihat bersama. Hutan menjadi gundul yang akhirnya banjir besar pun sering melanda di wilayah-wilayah tersebut. Efek dari kebakaran hutan juga tak kalah parah. Asap sebagai hasil dari efek terbakarnya hutan menyebabkan banyak dampak negatif di berbagai bidang. Asap menyebabkan jarak pandang sangat pendek. Sekolah dan perkantoran banyak ditutup hingga jalur penerbangan pun di tutup sementara.

ISPA, sesak napas dari ringan hingga akut, bahkan batuk berdarah juga banyak menyerang penduduk di dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatra. Bahkan asapnya juga pernah terasa hingga negeri-negeri tetangga.

Gagalnya  Negeriku yang Kaya

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) serta keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Indonesia memiliki hutan seluas 126,8 juta hektar (Walhi.or.id).

Masih menurut laporan WALHI 1993, rata-rata hasil hutan Indonesia tiap tahunnya 2,5 miliar dolar AS. Pada tahun 2005 diperkirakan hasilnya mencapai sekitar 7-8 miliar dolar AS (Agustianto, 2005).
Namun, semua orang juga tahu kini Indonesia menjadi negara bangkrut.

Dari hasil hutan sejumlah itu, yang masuk ke dalam kas negara ternyata hanya 17 %, sedangkan yang 83 % masuk ke kantong pengusaha HPH yang tidak bertanggung jawab (Sembiring, 1994). Kini kerusakan hutan sudah melebihi sepertiga dari total luas hutan di Indonesia.

Alih-alih rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan dari hutan, namun yang terjadi justru hutan yang semakin rusak akibat salah kelola. Pun hasil yang sudah di dapatkan dari hutan hanya bisa dirasakan oleh pemilik modal besar.

Sebab Gagalnya Pengelolan Hutan

Arah pandang penguasa yang bermental instan serta idelogi kapitalis yang mementingkan kemanfaatan semata,  kebijakannya pun akan selaras dengan kemanfaatan semata.

Pemberian HPH pada swasta akan memberi peluang eksploitasi besar-besaran dan mengabaikan aspek kelestarian serta keberlangsungan hutan itu sendiri. Hutan dipandang sebagai milik individu sehingga pengelolaannya pun akan diserahkan ke individu/swasta (privat property).

Yang terjadi adalah pembabatan hutan melebihi kapasitas serta tidak ada upaya pelestarian paska pembabatan tersebut. Aspek sosial dan lingkungan diabaikan  karena sekedar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Negara pun abai serta tidak mempedulikan atas kerusakan hutan yang semakin parah. Hutan yang seyogyanya bisa mendatangkan kemakmuran rakyat, namun justru kerusakan alam yang terjadi.

Pengelolaan Hutan Menurut Syariat Islam

Syariah telah memecahkan masalah kepemilikan hutan dengan tepat, yaitu hutan (al-ghaabaat) termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah) (Zallum, 1983:25).

Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW :

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1140).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa hutan dan tidak boleh dikelola oleh individu/swasta, namun negaralah yang berhak dan wajib mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara akan memanfaatkan dan mengelola hutan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlangsungan ekosistem hutan. Hasil dari pengolahan hutan akan dimasukkan ke dalam Baitul mal yang kemudian akan dialokasikan pada pos-pos yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan Khalifah untuk kemaslahatan bersama.

Namun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tetap diperbolehkan manfaatkan hasil hutan lainnya seperti ranting-ranting atau kayu yang jatuh ataupun selain kayu semisal getah, biji-bijian, dedaunan, dan produk hutan lainnya dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem hutan. 

Negara juga akan menjatuhkan sanksi berupa ta'zir kepada para pelaku perusakan hutan seperti  pembalakan liar, pembakaran hutan dengan sengaja, penebangan pohon yang bukan pada tempat yang diijinkan, dan jenis  perusakan-perusakan hutan lainnya. Sanksi tersebut bisa berupa hukum cambuk, penjara, bahkan hingga hukuman mati sesuai dengan tingkat kerusakan yang sudah dilakukan.

Dengan pengaturan tersebut, maka hutan akan termanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan rakyat serta tetap bisa terjaga kelestariannya.[MO/an]


Posting Komentar