Oleh: Citra Yanuary AS, SS
(Woman Movement Institute)

Mediaoposisi.com- Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (5/9) pagi melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada 2018 di Istana Negara, Jakarta. Ada sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik saat itu.

Yang menarik adalah 8 dari 9 pasang gubernur yang baru di lantik tersebut menyatakan dukungan politiknya pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Diantara mereka adalah Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Gubernur Sultra Ali Mazi dan Gubernur Kalbar Sutarmidji. Kemungkinan besar masih akan bertambah banyak lagi dukungan pada pasangan ini.

Dukungan Dua Periode
Mengapa para gubenur baru ini rame-rame dukung Jokowi? Jika melihat kecenderungan mereka seolah-olah para gubernur baru ini memang disiapkan untuk mendukung Jokowi dua periode.

Memang begitulah adanya. Seperti yang dinyatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mamastikan gubernur Jawa Timur Khofifah I‎ndar Parawansa dan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Cak Imin menyakini, Khofifah dan Ridwan akan sangat berperan dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi Pilpres 2019 ( Tribunnews.com)

Dengan adanya dukungan dari orang nomor satu di tiap provinsi tentunya kekuatan politik dan sumber daya mereka untuk memengaruhi masyarakatnya memilih pasangan yang didukung bisa maksimal. Apalagi di antara mereka baru saja menang dalam pertarungan pilkada. Jaringan yang pernah dipakai saat bertarung kemaren itu bisa mereka gerakkan lagi.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah pasangan yang paling banyak di dukung oleh pemerintah pada saat ini. Tentunya peluang untuk menang sangatlah besar karna dukungan motor politik yang kuat. Bisa jadi inilah yang menjadikan para gubernur baru merasa sangat mungkin bagi Jokowi untuk menang dua periode.

Meskipun diantara para gubernur ada yang jelas-jelas di usung oleh partai lawan kini malah berbalik mendukung Jokowi dua periode. Bahkan mereka rela meninggalkan partainya demi berada di kubu yang sama.

Begitulah yang terjadi pada Ridwan Kamil dan Lukas Enembe. Kita ketahui keduanya adalah kader dari parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Masih ada gubernur Papua Lukas Enembe yang juga ketua DPD Partai Demokrat ini, siap mengamankan tiga ribu suara.

Yang paling fenomenal adalah TGB gubernur NTB yang secara pribadi langsung menyatakan dukungannya pada Jokowi. Dalih pilihan politik adalah hak masing-masing mejadi alasan mudahnya mereka berpindah ke partai lain.

Dari sini kita bisa melihat bahwa partai politik hanyalah kendaraan menuju kekuasaan bagi para politisi. Jadi tidak masalah jika harus berpindah partai ke kubu lain bahkan ke kubu lawan sekalipun. karena begitulah demokrasi.

Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Asalkan posisinya masih bisa di atas, dan bisa bertahan di atas maka apapun akan mereka lakukan. Apalagi perubahan pilihan dukungan dan kelompok itu sah dan dijamin kebebasanya oleh demokrasi.

Pragmatisme Politik
Fakta-fakta diatas memang lumrah terjadi di dalam pemerintahan yang menerapkan demokrasi di dalamnya. pemerintahan yang mengatakan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat pun hakekatnya hanya omong kosong belaka. Uang dan kekuasaan tetaplah yang menjadi junjungan utama.

Jangankan berpindah ke kubu musuh atau lawan, berpindah ke kelompok yang mendukung penista agama pun akan tetap mereka lakukan asal mereka masih bisa mengamankan posisinya.

Mereka lupa bahwa mereka adalah hamba Allah yang sudah seharusnya menjadikan hukum Allah sebagai standar perbuatan dan ridho Nya sebagai satu-satunya tujuan. Politik dalam Islam adalah bagaimana cara mengurusi urusan umat, bukan sekedar meraih kekuasaan. Jadi bagaimana usaha kita agar hukum-hukum Allah bisa diterapkan dalam kehidupan.

Selain itu, Partai Politik bukan sekedar kendaraan politik untuk meraih kekuasaan. Mencerdaskan umat tentang politik islam, memperjuangkan agar hukum-hukum Allah bisa diterapkan, serta mengoreksi pemerintah adalah tugas lain dari partai politik. Ketika kaidah ini dipinggirkan,
mengambil politik tidak berdasarkan Islam, maka wajarlah jika mereka hanya menjadi politisi-politisi pragmatis yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan partai politik sebagai kendaraan mereka.[MO/sr]

Posting Komentar