Oleh: Nurhaliza Permana 
(Mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Berbagai persiapan telah dilakukan menjelang pemilu 2019 nanti. Sejak 4 Juli 2018, KPU membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD secara serentak di Nusantara. Sejumlah nama dari Menteri hingga artis nyaleg di pemilu 2019.

Dan telah banyak pula caleg yang dinyatakan lolos tahapan seleksi ini. Dari nama-nama yang dinyatakan lolos tersebut, ada beberapa caleg yang ternyata eks narapidana korupsi.

Saat ini hal tersebut sedang ramai diperbincangkan dan membuat masyarakat bingung. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda sikap terkait polemik tersebut. Dilansir dalam merdeka.com Bawaslu telah meloloskan 12 mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di pemilu 2019.

Bawaslu berpegang pada UU Pemilu Nomor 17 tahun 2017 yang tidak memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Sedangkan KPU berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Pemakaian aturan berbeda dari dua Lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu menyebabkan keresahan di masyarakat. Saat ini semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review atas PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, seperti dilansir dalam kompas.com menyebutkan belum diputuskannya judicial review atas PKPU Nomor 20 tahun 2018 oleh MA menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Banyak para tokoh yang berkomentar mengenai hal ini, seperti dikutip dalam detik.com Mahfud Md menuding Bawaslu yang membuat proses pencalonan anggota legislatif (pencalegan) amburadul.

Masyarakat tentu menginginkan dipimpin oleh pemimpin yang jujur, bersih, serta amanah terhadap tanggungjawabnya. Dengan lolosnya beberapa eks narapidana korupsi menjadi caleg mematahkan harapan masyarakat tersebut.

Karena tidak menutup kemungkinan setelah menjabat, mereka (read. para eks narapidana korupsi) untuk melakukan tindakan korupsi kembali. orang yang bersih tanpa noda sekalipun dapat melakukan korupsi apalagi yang telah memiliki pengalaman berkorupsi.

Saat ini sudah tidak ada jaminan lagi akan pemerintahan yang bersih. Bahkan baru – baru ini kita dibuat prihatin dengan adanya kasus korupsi yang terjadi di kota malang. Seperti yang dilansir kompas.com, Sebanyak 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka.

Dimana-mana koruptor, itulah kalimat yang dapat mewakili fakta yang saat ini tersaji di depan mata. Kebebasan yang diagungkan dalam demokrasi ternyata menjadi bumerang bagi pelakunya. Kebebasan ini telah jelas membuka peluang bagi koruptor menjadi wakil rakyat. Selain itu, polemik antara KPU dan Bawaslu menambah jejak kelam dalam kebebasan yang diagungkan demokrasi.

Dalam slogannya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, demokrasi menyerahkan kekuasaan di tangan rakyat, dimana rakyat bebas menentukan aturannya sendiri. Dengan standar baik atau buruk, terpuji ataupun tercela yang juga diserahkan kepada manusia, sehingga menimbulkan pertikaian akibat berbeda isi kepala.

Ditambah lagi dengan nafas sekulerisme yang diembannya menyebabkan aturan yang lahir di alam demokrasi tidak berlandaskan pada aturan agama yang berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Kini kita sedang dihadapkan dengan kehidupan yang serba amburadul. Kejadian dimana-mana koruptor ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa manusia seharusnya tidak dibiarkan bebas menentukan aturannya sendiri. Kita harus menyadari bahwa selain Sang Maha Pencipta, Allah juga Sang Pengatur kehidupan.

Allah SWT membekali manusia dengan syariat agung yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tugas kita sebagai manusia adalah menerima dan tunduk pada aturan ini. Jangan sampai keluar batas apalagi dengan sombongnya membuat aturan baru yang bersumber dari akalnya yang terbatas.

Sistem kehidupan yang harusnya tertata rapi dengan mengikuti Syariat Allah SWT menjadi amburadul dan rusak karena meninggalkannya.

Dari sini kita dapat menyadari bahwa segala kesemerawutan yang terjadi saat ini adalah akibat dari mencampakkan aturan Allah SWT. Maka sudah saatnya kita mengembalikan hak pengelolaan kehidupan ini kepada pemilik aslinya, karena hanya Allah SWT satu-satunya yang layak membuat aturan.

Jangan sampai kita jatuh kelubang yang sama untuk kesekian kalinya karena tetap mempertahankan aturan yang dibuat oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan didalamnya. [MO/sr]

Posting Komentar