Oleh: Marni
(Mahasiswa Universitas Mulawarman)
Mediaoposisi.com- Jakarta, CNN Indonesia - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius menyatakan DPR periode 2019-2024 berpotensi diisi oleh para koruptor. Hal itu menanggapi keputusan Bawaslu mengizinkan eks koruptor sebagai bakal caleg di Pileg tahun 2019. Lucius mengatakan Bawaslu terkesan tidak peduli dengan kondisi DPR saat ini. 

Ia menyebut DPR saat ini diisi oleh sejumlah anggota yang terlibat korupsi. Jika eks koruptor dilanjutkan, Lucius yakin DPR hasil Pileg 2019 akan dihadapkan pada masalah yang sama, yakni korupsi. Selain itu Lucius menyatakan keputusan Bawaslu mengizinkan eks koruptor menjadi bakal caleg juga berpotensi menimbulkan kekacauan di Pemilu 2019. Kekacauan terjadi karena banyak caleg yang akan menjadikan Bawaslu sebagai tameng untuk korupsi (CNN Indonesia 02/09/2018).

Fakta lain menunjukkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) membongkar dugaan  suap terkait usulan tambahan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2018, lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal mei 2018. 

Saat itu, lembaga antirasuah menangkap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono; pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; Direktur CV Iwan Binangkit , Ahmad Ghiast; seorang swasta Eka Kamaludin, dan sejumlah orang lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Amin, Yaya, Ahmad dan Eka sebagai tersangka suap. 

Amin, Yaya dan Ahmad diduga sebagai penerima, sementara Ahmad selaku pemberi suap. Ahmad diduga memberikan uang sebesar RP 510 juta kepada Amin dan Yaya melalui Eka. Uang yang diberikan agar Amin dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran APBN-P 2018 (CNN Indonesia 31/8/2018)

Ahmad dikenal sebagai penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang. Dalam kesepakatan, Amin bersedia membantu proposal penambahan anggaran Kabupaten Sumedang dengan meminta jatah 7 persen dari nilai anggaran yang disetujui. 
Anggaran yang diajukan sebesar RP 25,8 miliar. Seiring berjalannya penyidikan, lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs menduga sejumlah daerah lain turut meminta tambahan alokasi anggaran dari APBN-P 2018 dengan memberikan fee kepada Amin maupun Yaya. Saat ini, KPK tengah mendalami proses pengajuan anggaran dari sejumlah daerah dan dugaan pemberian uang di balik proses pengurusan anggaran tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun anggota DPR (CNN Indonesia 31/8/2018).

Demi mendalami penyidikan, KPK pun memanggil sejumlah kepala daerah yang diduga terkait dalam kasus dugaan suap ini. Mereka di antaranya Walikota Dumai, Zulkifli; Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan; Bupati Srtam Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas; Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Tabanan, Ni putu Eka Wiryastuti. 

Kemudian Bupati Labuhanbatu Utara, Khaerudinsyah Sitorus; Bupati Lampung Tengah, Mustaofa; Walikota Balikpapan, Rizal Effendi; dan BupatiKarimun, Anur Rafiq. Selain itu, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah, seperti Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Way Kanan. 

Juru bicara KPK Febri mengatakan pemeriksaan sejumlah kepala daerah dan PNS dari beberapa pemerintah daerah itu untuk menelusuri proses pengurusan alokasi anggaran dari APBN-P 2018. 

Kasus korupsi dan suap bukanlah hal baru di negeri ini. Meskipun telah banyak cara yang dilakukan berbagai pihak untuk menganulir tindak korupsi dan suap namun hal tersebut nyatanya tidak mampu memberantas hal tersebut. Justru yang terjadi semakin maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara. 

Pertanyaannya mengapa hal demikian terjadi secara berulang bahkan semakin parah? Lihatlah aturan apa yang diterapkan negeri ini. Aturan buatan manusia yakni demokrasi-sekuler yang memberikan kesempatan besar bagi mental-mental korupsi melakukan aksinya secara bebas. Serta memberikan peluang bagi wakil-wakil rakyat menjadi koruptor berdasi. 

Demokrasi-sekuler yang diterapkan negeri ini menjadikan standar baik dan buruk serta terpuji dan tercela diserahkan kepada manusia sehingga menimbulkan dampak pertikaian dari segala lini kehidupan. Lihat saja pengalokasian anggaran dalam sistem demokrasi rentan terjadinya suap Karena minimnya dana yang dimiliki daerah untuk membangun. 

Ditambah pejabat yang menangani keuangan mengambil kesempatan ini untuk menambah pundi-pundi rupiah dalam rekening pribadinya. Mau dibawa kemana negeri yang memiliki kekayaan di antara dua samudera ini jika terus memiliki pejabat yang tidak amanah oleh buah dari sistem demokrasi-sekuler? 

Ditambah lagi negeri ini menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional) yang memiliki konsep penyusunan APBN yang khas. Menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang terlah digariskan. Konsep itu dapat diketahui dengan melihat dua unsur utama penyusunnya yaitu darimana sumber utama penerimaannya dan untuk apa pengeluarannya (belanjanya). 

Selain itu, pemerintah dalam menyusun APBN-nya juga harus mendapat persetujuan dari DPR, untuk selanjutnya akan ditetapkan  sebagai anggaran belanja selama satu tahun, yang biasa dikenal sebagai tahun fiskal. Menurut paham ekonomi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara hanyala berasal dari pajak yang dipungut dari rakyatnya. 

Pengeluaran (belanja) utamanya hanyalah untuk membiayai kebutuhan sendiri, seperti administrasi negara, operasi departemen pemerintah dan pertahanan keamanan. Di samping itu, belanjanya juga akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, waduk, sekolah dan rumah sakit. 

Dalam penyusuanan APBN-nya, pemerintah harus selalu merujuk pada prinsip anggaran berimbang. Artinya, belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah harus seimbang (sebesar) dengan penerimaan dari pajak yang berasal dari rakyatnya. Jika pemerintah harus mengeluarkan belanja yang besarnya melebihi sumber penerimaannya, inilah yang akan disebut sebagai anggaran defisit atau biasa dikenal dengan sebutan defisit fiskal. 

Jika anggaran pemerinta mengalami deficit, biasanya akan ditutup dengan salah satu cara dari empat cara: (1) Penjualan obligasi (surat utang negara); (2) pinjaman dari bank sentral dengan cara mencetak uang baru; (3) Pinjaman di pasar uang atau modal di dalam negeri atau luar negeri; (4) pinjaman atau bantuan resmi  dari pemerintah negara-negara donor. 

Dari penjelasan di atas, jika pemerintah harus menetapkan anggaran deficit, dari keempat sumber dana untuk menutupi kekurangan anggarannya, sesungguhnya hanya bermuara pada satu kata, yaitu utang! Jika APBN memiliki beban utang, siapa yang berkewajiban untuk membayar angsuran utang pokoknya ditambah dengan bunganya (ribanya)? 

Jawabnya tidak lain adalah rakyat! Melalui apa? melalui beban pajak yang akan senantiasa dinaikkan besarannya; atau dengan memperbanyak jenis-jenis pajaknya. Inilah lingkaran setan dari ekonomi kapitalisme yang tidak pernah berujung pangkal. 

Lantas, bagaimana dengan konsep penyusunan APBN di negara Khilafah? Tentunya berbeda dengan prinsip dasar dan kaidah-kaidah penyusunan APBN kenvensional. Konsep yang paling mendasar yaitu menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaannya. 

Sumber-sumber penerimaan negara Khilafah yang lebih dikenal dengan sebutan Kas Baitul Mal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan negara sedapat mungkin tidak memungut pajak dari rakyatnya. 

Sumber-sumber utama penerimaan Kas BaituL Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah islam. Paling tidak ada tiga sumber utama yaitu:
(a) Sektor kepemilikan individu seperti sedekah, hibah, zakat, dsb. 
(b) Sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dsb dan (c) Sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’I, ‘usyur, dsb. 

Jika sumber utama penerimaan negara sudah jelas, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan ketentuan pembelanjaannya?

Seorang kepala negara (Khalifah) dalam negara Khilafah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya tanpa harus meminta persetujuan Majelis Umat (atau DPR dalam sistem ekonomi kapitalisme). 

Anggaran belanja Khilafah untuk pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan bukan karena potensi kekayaan daerah.  Penyusunan anggaran belanja negara Khilafah juga tidak terikat dengan tahun fiskal sebagaimana dikenal dalam sistem ekonomi kapitalisme. Khalifah hanya tunduk pada garis-garis atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan syariat islam. 

Khalifah memiliki wewenang penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya dan besaran dana yang harus dialokasikan dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh syariah islam agar jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja. 

 “Harta rampasan fa’I yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dna bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-nya.” (TQS. AL-Hasyr 59: 7) Wallahu’alam bi ash-shawab

Posting Komentar