Oleh: Puspita Satyawati

Mediaoposisi.com-“Bancakan” haram. 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi berjamaah. Mereka diduga menerima hadiah untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015.

Menurut sekretaris DPRD Kota Malang, pemerintahan Kota Malang terancam lumpuh. Lantaran proses legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD tak berjalan. Sejumlah agenda pembahasan peraturan daerah dan penyusunan anggaran terhenti. Salah satunya, pembahasan APBD-P 2018 dan APBD induk 2019. APBD yang terbengkalai akan mempengaruhi pembangunan dan anggaran keuangan. Mengganggu mekanisme pelayanan publik dan layanan administrasi. Termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang penting bagi rakyat (bbc.com, 4 September 2018). 

Tak hanya di ranah legislatif. Di kalangan eksekutif, kasus serupa juga menimpa. Menteri Dalam Negeri dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta (11/12/2017) menyampaikan, pada 2004-2017 terdapat 313 kasus korupsi melibatkan kepala daerah di Indonesia (jawapos.com, 11 Desember 2017). Selevel menteri pun tak lepas dari korupsi. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditahan KPK pada Jumat (31/8). Idrus menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 (m.detik.com, 1/9). Data ini menambah deretan mengular korupsi yang dilakukan pejabat negeri ini.

Demokrasi Liar, Demokrasi Mahal

Bagi sebagian kalangan, tren korupsi berjamaah mungkin mengherankan. Bukankah mereka memiliki pendapatan bahkan tunjangan tinggi? Mengapa pelakunya banyak anggota dewan dan pejabat yang berpendidikan tinggi? Bukankah mereka tahu jika korupsi tak diamini dalam hukum negeri dan ajaran ilahi? Mengapa selalu berulang terjadi?

Mari menelisik lebih jauh. Kita akan dapati, bahwa begitu banyak kasus korupsi menjadi bukti problem ini bukanlah kasuistik. Melainkan perkara sistemik. Demokrasi sebagai sistem politik yang lahir dari rahim sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), meniscayakan kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat (manusia). Dalam praktiknya, demokrasi tegak atas pilar kebebasan. Kebebasan beragama, kepemilikan, berpendapat dan berperilaku.

Sekularisme liberal menjadi urat nadi dan aliran darah politik di negeri ini. Dengan menjunjung tinggi kebebasan individu sekaligus abai terhadap nilai agama (halal-haram), manusia bebas meraih kekuasaan dengan berbagai cara. Wajar jika politik ala Machiavelli banyak diadopsi oleh para politisi. Bergumul dengan penerapan kapitalisme yang mengutamakan peraihan materi, maka kekuasaan menjadi tujuan. Tak lagi dimaknai sebagai sarana melayani sang tuan (rakyat). Mereka lupa bahwa hakikat penguasa adalah pelayan. Semua aktivitas politik praktis berada dalam pusaran kepentingan atau kemanfaatan.

Jadilah politik adalah seni meraih kekuasaan. Sayangnya, hanya bagi para pemilik modal. Atau politisi yang bergandengan tangan dengan pengusaha berkantong tebal. Faktanya, demokrasi itu memang mahal. Mark Twain berkata, “Hanya pemerintah yang kaya dan aman yang mampu menjadi negara demokrasi. Karena demokrasi adalah jenis pemerintahan yang paling mahal. Dan paling jahat yang pernah terdengar di permukaan bumi.”

Sudah menjadi rahasia umum. Ongkos politik menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah tidaklah murah. Seorang caleg dipaksa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Selain untuk memberi mahar bagi partai politik pengusung, biaya terbesar lainnya dikeluarkan untuk mendongkrak atau menciptakan popularitas. Seperti untuk sosialisasi atau kampanye. Dari ngopi-ngopi dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi, pasang spanduk dan baliho narsis pengenalan diri, muncul di televisi dengan harga perdetik tinggi, mengadakan konser musik dadakan untuk menjaring massa mengambang sana-sini, hingga membayar saksi. Bahkan demi suksesnya “serangan fajar” di pagi hari.

Beberapa kasus korupsi yang dilakukan kaum legislatif dan kepala daerah ditengarai demi balik modal selama menjalankan proses menjadi caleg dan calon kepala daerah. Korupsi Harus Berhenti Tak dipungkiri. Selama ini berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dijalani. Tetapi hingga hari ini, korupsi terus berulang, marak dan senantiasa terjadi. Mengapa tidak mencoba cara efektif berbasis syariah yang digali dari ayatnya Allah SWT dan sunnahnya Rasulullah SAW?

Berbeda dengan cara apapun. Pemberantasan korupsi ala Islam mendasarkan pada asas yang kuat. Yaitu pondasi akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah SWT. Faktor inilah yang membentuk self control. Menjadikan para pejabat tidak bisa disuap dan takut korupsi. Selain itu, pencegahan korupsi dilakukan dengan :
Pertama, memberikan gaji memadai bagi aparatur negara. Sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier mereka.

Kedua, dalam pengangkatan aparatur negara. Selain syarat profesionalitas, juga dituntut syarat adil/tidak fasik dan takwa. Sehingga tersangka korupsi tidak boleh dilantik menjadi pejabat.

Ketiga, menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka akan diusut.

Keempat, memberlakukan hukuman yang keras. Karena korupsi tidak termasuk mencuri dalam pengertian syariah maka tidak termasuk kategori hudud. Tapi masuk wilayah ta’zir yang sanksinya diserahkan kepada keputusan hakim. Bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah membuat kebijakan agar kekayaan pejabat dihitung. Sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tak segan untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus yaitu Muhammad bin Maslamah untuk mengawasi kekayaan pejabat. Umar juga melarang pejabat berbisnis. Agar tidak ada konflik kepentingan.

Hanya saja penerapan syariah Islam seperti di atas tidak mungkin dijalankan oleh negara asal negara. Bahkan negara yang menyandang embel-embel islami sekalipun. Dia hanya mampu diterapkan oleh institusi yang bersungguh-sungguh menjaga kemuliaan hukum Islam. Yaitu daulah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.[MO/dr]

Posting Komentar