Oleh: Rina Indrawati (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-BPJS kembali mengeluh ‘sakit’. ‘Sakit kronis’ yang selalu dikeluhkan BPJS adalah defisit anggaran keuangan. Pada 2014 tercatat defisit BPJS sebesar Rp 3,3 triliun dan naik menjadi Rp 5,7 triliun di tahun berikutnya. Tahun 2016 angka defisit membengkak Rp 9,7 triliun (viva.co.id/ 7/8/2018). 
Tahun ini (2018) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) merilis hasil audit keuangan BPJS Kesehatan yang menyampaikan bahwa defisit anggaran penyelenggara jaminan kesehatan tersebut sebesar Rp 10,9 triliun. Meningkat dari defisit tahun lalu sebesar Rp 9,75 triliun. Angka PBKP berbeda dengan hasil hitungan manajemen BPJS Kesehatan sebesar RP 16,5 triliun (detikfinance/21/9/2018). Atau selisih sekitar Rp 5,6 triliun.

Atas defisit yang semakin merongrong, pihak PBJS dan pemerintah selalu melakukan berbagai upaya
untuk mengatasinya. Pihak BPJS telah mengatur efisiensi biaya hingga Rp 360 miliar hingga akhir tahun 2018 dengan memperketat layanan yang diberikan. Setidaknya ada tiga layanan yang diperketan dengan peraturan tersebut, diantaranya pelayanan katarak, penjaminan layanan persalinan dan bayi sehat, serta penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ada batasan tertentu yang dilakukan pada ketiga pelayanan tersebut.

Efisiensi pihak BPJS yang jauh dari cukup untuk menutup defisit, menjadikan pemerintah turun tangan. Pemerintah memberikan dana talangan sebesar 4,9 triliun bagi BPJS yang cair Senin, 24 September 2018. Tak berhenti di situ demi menambal kekurangan dana talangan, presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) mengenai pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang akan memberikan kontribusi Rp 5 triliun.

Hal ini tentu mengejutkan. Jika selama ini salah satu kampanye kesehatan ‘No Smoking’ beredar di berbagai tempat. Bahkan kental tagline ‘merokok membunuhmu’ atau merokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya. Kini kampanye seolah berubah menjadi, ‘merokok menyelamatkan ‘nyawa’ BPJS’ dan semisalnya.

Berbagai tanggapan bermunculan. Sebagian orang di media sosial mengaku bangga menjadi perokok, karena aktivitasnya yang selama ini ditentang ternyata memberi sumbangsih bagi pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Sudjiwo Tedjo turut berkomentar, bahwa perokok adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selain itu, di media sosial juga muncul beragam gambar bungkus rokok yang diedit sedemikian rupa menampilkan gambar-gambar terkait BPJS Kesehatan menggantikan bagian yang semestinya bergambar ilustrasi bahaya merokok. (kompas.com/21/9/2018)

Sungguh sangat memprihatinkan. Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan pemerintah seolah menyuruh rakyat merokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan dengan alokasi pajak rokok tersebut. “Ironi. Mengobati orang sakit tetapi dengan cara mengeskplitasi warganya untuk tambah sakit” ujar Tulus, kamis, 20 September 2018 seperti dilansir kantor Berita Antara.

Solusi pemerintah selalu membuat rakyat geleng kepala. Bagaimana tidak, cara-cara kontradiktif seperti ini seringkali menjadi tawaran solusi yang dirasa paling jitu. Jika sebelumnya untuk mengatasi
harga cabai dengan menanam cabai sendiri, kenaikan harga garam diatasi dengan mengurangi penggunaan garam dalam resep makanan, kini kembali pemerintah membuat kontroversi dengan menjadikan rokok sebagai solusi atas defisit keuangan BPJS. Sangat menyedihkan.

Inilah akibat yang terjadi jika pemerintah melepaskan tanggung jawabnya kepada lembaga swasta. Lembaga yang hanya mengejar profit semata. Padahal seharusnya layanan kesehatan adalah kebutuhan komunal masyarakat yang harusnya difasilitasi oleh negara, bukannya swasta. Hal masyarakat yang harusnya didapat cuma-cuma, bukanya dikomersikal untuk kepentingan swasta.

Kapitalisme tidak akan pernah benar-benar serius menyelesaikan masalah negara. Yang ada justru menambah masalah dan selalu memperparahnya. Konsep jaminan kesehatan yang mensyaratkan profit, tidak akan terjadi jika pemerintah mengadopsi prinsip Islam sebagai ideologi negara. Karena Islam mengharuskan beberapa hal bagi pemerintah demi kesejahteraan raknyatnya termasuk kesehatan. Pertama, pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar publik. Allah SWT telah menetapkan bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat. 

Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi milikinya.” (HR. Bukhari)

Kedua, negara bertanggung jawab penuh memenuhi hak rakyatnya, termasuk kesehatan. Pemimpin muslim yang menerapkan syariat Islam akan sadar akan kewajibannya kepada rakyatnya. Dengan ketaqwaannya, seorang pemimpin akan berhati-hati dalam memimpin umatnya. Karena setiap keputusannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. 

Rasulullah SAW. bersabda, “Imam (khalifah) yang menjadi pemmpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Sudah saatnya akhiri penderitaan masyarakat dengan tinggalkan kapitalisme. Allah sudah menawarkan sistem terbaik bagi umat manusia. Lantas mengapa kita masih bertahan dengan sistem yang hanya menawarkan penderitaan dan kesengsaraan kepada kita semua?[MO/dr]

Posting Komentar