Oleh : Kartika S.Pdi

Mediaoposisi.com-Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten purwakarta, melansir keikut sertaan petani dalam program asuransi ketenagakerjaan masih rendah. Sebab hingga saat ini belum ada data Valid mengenai petani yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. Padahal, jumlah petani dan buruh tani di wilayah ini sekitar 23 ribu yang tergabung dalam 740 kelompok tani (Poktan). Karena itu, Dinas menggandng BPJS ketenagakerjaan guna mendorong para petani terdaftar dalam asuransi tersebut.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, mengatakan, asuransi bagi petani sangat penting, untuk itu dinas mendorong supaya 23 ribu petani dan buruh tani supaya masuk dalam kepeserta asurani tenaga kerja.“Dengan adanya perlindugan ini, diharapkan masa tua petani bisa cerah, sebab, istilahnya mereka akan punya pensiunan,” ujar Agus, kepada Republika.co.id, Ahad (9/9)

Sudah beban ditambah beban lagi, itulah gambaran saat ini. Dalam kebutuhan keluarga saja dia harus pandai pandai menggolang keuangannya, ditambah lagi ada ujaran dan diharuskan ikut asuransi BPJS. Dimana para petani tiap hari harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang serba mahal, dan banyak kebutuhan pokok lainnya yang harus dipenuhi, sedangkan upah yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkannya.

Tergabung dalam kepesertaan asuransi BPJS, setiap individu rakyat wajib membayar iuran tiap bulan kepada BPJS. Darimana ia harus mendapatkan tambahan upah tersebut. Upah yang didapat cukup hanya untuk kebutuhan sehari hari saja dan terkadang kurang memenuhi kebutuhan pokok sehari harinya. Sedangkan sifat pembayaranya pasti, alias paksaan. Jika rakyat tidak membayar maka akan didenda/dihukum oleh Negara.

Dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 tahun 2011 tentang BBJS, disebutkan pembiayaan JKN berasal dari iuran rakyat yang mengikuti prinsip asuransi sosial yang sifatnya wajib. dan pasal 1 butir ke-3 UU no 40 tahu 2004 disebutkan,” Asuransi social adalah suatu mekanisme
pengumpulan dana yang sifatnya wajib.”

Keikutsertaanan asuransi BPJS ini sangatlah membebani dan sifatnya sangat memaksa. Karana tiap
bulan harus mengeluarkan iuran dengan masa pungutan berlaku seumur hidup. Uang yang diambil tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Kecuali dalam bentuk layanan kesehatan menurut standar BPJS, yaitu saat sakit saja.

Ditengah perjalanan konsep asuransi BPJS kesehatan mulai kisruh, karena rakyat mulai sadar akan kerugian dan tidak sejahteraannya keikut sertaan asuransi BPJS kesehatan. Setelah kisruh pengelolaan BPJS kesehatan, pemerintah menggunakan BPJS ketenagakerjaan sebagai alat baru meraup harta rakyat dengan dalih jaminan kesejahteraan pekerja. Rakyat terbebani dan terjajah dengan iuran BPJS ini karena memang konsep jaminan ini bukan karya anak bangsa sendiri, melainkan konsep dari negara kafir penjajah.

Mana ada penjajah yang tulus ikhlas mensejahterakan masyarakat yang dijajah? Kalaupun seperti itu, sangatlah mustahil. Pasti ada embel-embel ingin meraup materi (uang) secara paksa dan rakus. Konsep ini berakar dari suatu pandangan neolebaralistik, artinya berusaha menghilangkan peran Negara atau pemerintah dalam mengurus rakyat. Dan sangat jelas sekali sistem kapitalisme, rakyat harus mensejahterakan dirinya sendiri (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat), sementara Negara memposisikan diri sebagai regelator. "Pemimpin yang mengatur urusan manusia (imam/khalifah)adalah bagaikan pengembala, dan dialah yang bertangung jawab terhadap rakyatnya (gembalanya).”(HR Bukhari muslim)

Dalam Islam, Negara wajib mengurus rakyat dengan maksimal, tidak boleh membebani umat dengan kewajiban yang memberatkan apalagi merampas hak milik mereka dengan berbagai cara. Hanya sistem Islamlah yang berkah dan di Ridhoi Allah, termasuk Syariat Islam yang mampu menyelesaikan permasalan umat.[MO/dr]

Posting Komentar