Oleh : Ummu Audah

"Anggota Komunitas Revowriter"


Mediaoposisi.com-Sebagaimana dilangsir Republika.co.id, Senin (10/09/2018), dengan dalih perlindungan dan pentingnya asuransi kesehatan serta jaminan hari tua petani dan buruh tani, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan mendorong sekitar 23 ribu yang tergabung dalam 740 kelompok tani (Poktan) supaya masuk dalam kepesertaan asuransi tenaga kerja.

Untuk merealisasikan itu Dinas menggandeng BPJS ketenagakerjaan sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Jika demikian sistematikanya, maka rencana pemerintah mewajibkan kepesertaan BPJS bagi seluruh masyarakat berpeluang akan menjadi kenyataan. Dan kali ini yang disasar adalah petani dan buruh tani yang notabene secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Kebijakan ini tentunya akan menambah derita rakyat. Betapa tidak untuk mendapatkan  hak atas layanan, kesehatan misalnya, rakyat akan dibebani membayar iuran bulanan. Sementara pemerintah memposisikan diri sebagai regulator.

Jelas kebijakan seperti di atas adalah kebijakan khas ala kapitalisme. Dimana hubungan rakyat dengan penguasa layaknya penjual dan pembeli. Rakyat diminta membayar premi untuk mendapatkan layanan publik dari penyelenggara. Dalam hal ini seharusnya pelayanan publik, utamanya kesehatan adalah tanggung jawab dari negara. Ada dan diberlakukan kepada rakyat berbasis layanan murni, bukan dalam bentuk imbal jasa. Jika yang diberlakukan sebaliknya, ada uang ada layanan, maka ini adalah sebuah kedzaliman.

Apalagi kenyataan di lapangan, dari sisi praktik layanan kesehatan, ternyata tidak semua layanan ditanggung BPJS. Ada beberapa bagian saja yang mendapatkan keringanan dengan BPJS, sisanya harus dibayar mandiri oleh pihak penanggung pasien. Sehingga pada akhirnya pasien tetap keluar uang dua kali. Membayar biaya pengobatan dan membayar iuran bulanan. Bagi yang sistem kerja kantoran, maka secara otomatis uang gaji lah yang terpotong setiap bulannya.

Padahal jumlah pekerja di Indonesia sangat banyak sekali. Jika ditambah dengan adanya realisasi dari Poktan seperti yang diwacanakan di atas, maka berapa banyak uang rakyat yang akan terkumpul di pundi-pundi BPJS? Tentu sangat fantastis jumlahnya. Makanya wajar sekali jika upaya menggabungkan setiap rakyat sebagai peserta BPJS terus-menerus digencarkan. Sebab ada potensi aliran dana yang sangat menggiurkan disana.

Model skema pelayanan berbasis pembayaran di atas adalah wajah khas konsep kapitalisme. Sementara Islam memandang bahwa hubungan penguasa dengan rakyat adalah pelayan dengan yang dilayani. Kesehatan adalah kebutuhan yang menjadi hak rakyat yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab penguasa dengan memberikannya semurah-murahnya bahkan gratis. Konsep ini terkesan asing atau bahkan mustahil jika didengungkan saat ini. Namun tidak jika melihat realitas sejarah.

Di masa keemasan Islam lalu, ketika seluruh sistem menggunakan konsep dari Islam, kesehatan gratis adalah kenyataan. Pembiayaan diambilkan dari cadangan keuangan negara yang melimpah karena tidak diambil oleh perampok asing. Semuanya mandiri dikelola negara dengan sistem ekonomi Islam. Pun kebijakan pengaturan dan pendistribusian keuangan diupayakan merata untuk urusan rakyat. Semuanya dikelola dengan sistem politik dan pemerintahan Islam.

Konsep Islam dalam bernegara inilah yang sekarang tiada. Segala pengaturan justru dikiblatkan ke Barat yang notabene kapitalis tulen. Maka wajar jika susah menciptakan pelayanan maksimal lagi gratis bagi warga negara. Dengan demikian jika ingin membalik keadaan, perlu juga untuk kembali berbalik ke Islam. Niscaya tak ada lagi penyedotan uang rakyat untuk urusan pelayanan. Sebab negara berbasis Islam akan bertanggung jawab penuh dalam semua urusan.[MO/an]

Posting Komentar