Oleh; Siti Rahmah
Mediaoposisi.com-Dagelan yang mempertontonkan buruknya mental pejabat dan bejatnya akhlak mereka, kembali digelar dan disuguhkan ke khalayak ramai. Sepertinya adegan itu adalah hal yang biasa dilakukan pejabat.

Begitupun dengan masyarakat yang menonton pertunjukan mereka seakan tidak kaget dengan cerita muak yang menyajikan maling berdasi. Hanya saja dalam dagelan kali ini ada hal yang membuat nalar seakan terhenti sejenak. Bagaimana tidak, dengan sederatan kasus korupsi yang biasa datang silih berganti aja rasanya kepala ini sudah penat. Lha ini pejabat membuat kehebohan dengan melakukan korupsi secara berjamaah.

Seperti yang dilansir detikNews.com, pada hari senin tanggal 3 September tentang tentang penagkapan anggita DPRD Malang oleh KPK. KPK menyatakan para anggota DPRD Kota Malang diduga menerima duit suap Rp 700 juta dan gratifikasi Rp 5,8 miliar. Gratifikasi itu terkait dana pengelolaan sampah di Kota Malang.

Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9).

Bombastis, aksi yang dilakukan sudah tidak lagi sembunyi-sembunya tapi terang-terangan. Tidak sendiri tapi berjamaah. Berjamaah memang indah kalau dalam ketaatan tapi berjamaah itu musibah kalau dalam kemaksiatan. Begitupun dengan aksi korupsi anggota DPRD kota Malang, dari keseluruhan anggota berarti cuma tersisa empat orang yang tidak atau belum diketahui terlibat.

Realita ini tentu semakin mengukuhkan tentang kerusakan yang sistemik. Sistemik dari sisi pelaksanaan tugas, orang-orangnya juga dari tata aturannya. Dari sisi kepribadian individunya para pengamat telah percaya sifat-sifat pribadi seperti integritas akan menjadi penting untuk persepsi efektivitas kepemimpinan.

Para peneliti telah mengaitkan efektivitas kepemimpinan dengan kejujuran pemimpin, integritas, dan
kepercayaan. Sepertihalnya hasil penelitian Brian Caroll dalam Kouznes and Posner, “Leadership Chalenge” tahun 1995 di Amerika, menunjukkan salah satu ciri khas pemimpin yang sangat dikagumi adalah pemimpin yang jujur (memiliki integritas). Integritas bahkan menempati urutan teratas dibandingkan visi, kecakapan, adil dan cerdas.

Dalam syariat Islam yang penuh keindahan ini, kejujuran adalah akhlak mulia yang sangat dijunjung
tinggi, sedangkan kedustaan adalah dosa besar yang sangat dicela. Wajib bagi seorang Muslim, untuk
berhias dengan kejujuran dan meninggalkan kedustaan. Allah ‘azza wa jalla berfirman; “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan
orang-orang yang jujur.” (at-Taubah: 119)

Selain kejujuran, akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang muslim adalah tidak mengambil harta orang lain tanpa hak. Aktivitas maling atau korupsi masuk kedalam kriteria tersebut. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya.

Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.

Sayangnya akhlak bejat yang bertentangan dengan aturan Islam itu dimiliki oleh orang yang mendapat amanah mewakili rakyat. Parahnya lagi hal tersebut dilakukan secara bersama-sama. Sehingga memberikan indikasi kepada kita bahwa kerusakan akhlak yang merata ditengah pejabat bukan hanya karena kelemahannya sebagai imdividu tapi lemahnya aturan yang jadi acuan. Aturan yang diterapkan hanya mampu mencetak mental pejabat menjadi maling.

Kondisi ini tentu sangat sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh salah satu tokoh indonesia. Profesor Mahfudz MD pernah menyatakan bahwa Malaikat sekalipun yang masuk sistem pemerintahan Indonesia saat ini bisa menjadi iblis. Uangkapan yang menggambarkan bususknya aturan yang diterapkan di negeri ini.[MO/dr]

Posting Komentar