Oleh: Aishaa Rahma

Mediaoposisi.com-Berbagai temuan fakta tentang kondisi pemerintah yang tengah menghadapi tekanan fiskal (fiscal stress), yang ancamannya adalah keterpurukan perekonomian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kondisi kas negara yang masih pas-pasan dan diperparah pula dengan berbagai langkah politis Presiden Jokowi dan para perangkatnya yang tidak menghasilkan apapun kecuali kesia-siaan.

Tekanan fiscal selama ini dianggap sebagai kondisi yang membutuhkan pertumbuhan modal (capital) sebesar nilai prosentase tertentu tergantung dari tingkat efisiensi investasi di Indonesia. Karenanya pemerintah mengambil langkah dengan merombak regulasi investasi dan langkah-langkah lain untuk memperbaiki tekanan fiscal yang dialami Negara, bahkan dengan jalan menambah Alagi utang luar negeri (ULN) . 

Pemerintah menerbitkan kembali Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp. 467,3 triliun di tahun 2017.  Anda tentu menilai bahwa angka tersebut bukan angka yang sedikit? Sama, saya juga merasa begitu!

Tercatat fakta posisi utang pemerintah pusat per 30 September 2017, sebesar Rp. 3,866,450.83 Miliar (Vide : www.djppr.kemenkeu.go.id). 

Menurut informasi dari pihak pemerintah, sejumlah hutang yang diterima oleh Negara, sebagian besar dialokasikan untuk jenis-jenis belanja produktif, terutama untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.  Dengan alasan klise, yaitu ‘kita’ tertinggal dari sisi infrastruktur.

Persoalannya, apakah langkah pemerintah yang mengalami tekanan fiskal  dengan kebijakan menambah utang luar negeri adalah langkah yang bijak? Jika dianggap baik, maka dari sisi pemikiran manakah bisa ‘melihat’ utang adalah sesuatu yang baik? Terlebih jika hutang dilakukan dengan menggunakan jaminan.

Jika dianggap buruk, mengapa hingga Negara Indonesia mengklaim diri merdeka selama 73 tahun, proses utang tetap dilaksanakan bahkan bertambah?!  Apakah benar tidak ada pilihan lain untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur?

Perlu ketahui, modal pembangunan utama yang bersumber dari hasil utang bukanlah suatu hal yang sehat karena apapun alasannya, hutang yang besar nilainya tentu mengganggu neraca keuangan negara.  Kita tak sudi, digiring pada alasan perbandingan hutang yang selalu dikatakan “dalam keadaan wajar”, bahkan dikatakan masih aman karena alasan masih berada di kisaran angka 28% terhadap nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh Negara pada periode tertentu.

Padahal, tahukah rakyat semua bahwa perbandingan hutang itu dibuat sedemikian rupa hingga seolah “wajar” dengan alasan nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi negara adalah naik, sedangkan pendapatan negara pada sektor pajak asumsinya ‘progres’. 

Faktanya, secara bisnis masih banyak terjadi manipulasi laporan keuangan oleh pelaku bisnis, sehingga dapat dipastikan bahwa prospek pendapatan negara dari sektor perpajakan tidaklah akurat!

Anda secara akurat akan mendapatkan laporan keuangan pelaku bisnis apabila anda bergaul dengan Advokat yang mempunyai klient pelaku usaha, atau bisa juga ketika anda bergaul dengan konsultan pajak maupun akuntan dari pelaku usaha, baru setelah itu anda benar-benar berani mengatakan tentang fakta manipulasi laporan keuangan. 

Penting untuk diketahui pula, satu unsur pelaksana di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko telah menganalisa tentang jatuh tempo hutang Negara pada tahun 2018 adalah mencapai Rp. 390 triliun dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp. 420 triliun, maka perlu diperhatikan apabila total belanja APBN pada tahun 2018 diasumsikan sekitar Rp. 2.100–2.200 triliun, berapa persen kas negara yang digunakan untuk membayar hutang?

Terlebih anda mendapati rencana lelang utang Negara pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang dapat anda perhatikan dengan seksama siapa-siapa saja peserta lelang Surat Utang Negara tersebut dan anda masih merasa Indonesia merdeka? Merdeka dari apa? Sedangkan solusinya pemerintah selama ini justru dengan terus ber-utang.  Bahkan  kadang hanya untuk membayar bunga utang saja. Inalillahi..

Jerat Utang Luar Negeri (ULN)
Menerima utang, pinjaman, atau investasi berarti harus menerima segala persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi dana (kreditur).  Sudah hal yang dimaklumi, bahwa setiap hutang yang diberikan pasti ada imbal positif dan menguntungkan bagi penyandang dana. No Free Lunch.  Tak ada makan siang yang gratiiis.

Begitu juga dengan utang yang diterima Indonesia, pasti ada sesuatu yang mesti dibayar kepada pendonor selain hutang itu sendiri. Bunga hutang yang tinggi dan persyaratan yang mengikutinya,  sudah pasti akan menambah beban dan merugikan Negara.

ULN menjadi alat campur tangan dan control pihak lain atau asing terhadap kebijakan pemerintah. Ini pasti. Konsekuensi ini harus diterima sebagai persetujuan menerima gelontoran dana dari mereka.  Inilah skema ‘penjajahan’ melalui ULN.

Negara kapital (pemilik modal besar) akan mencari negara-negara yang tidak mandiri dan menganggap utang sebagai salah satu instrumen kebijakan.

Kemudian secara bertahap akan mulai menguasai negara tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Negara Pemodal (capital state), seperti halnya China yang memiliki cadangan devisa yang besar, sudah mulai melakukan investasi dan memberikan pinjaman, terutama pada negara-negara berkembang yang kaya SDA seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Cadangan devisa China sendiri adalah sebesar US$ 3,12 triliun pada awal tahun 2018.

Total cadangan devisa yang besar ini menjadi modal bagi China untuk membangun kekuatan politik dan ekonominya, sekaligus alat untuk menguasai Negara lain melalui pinjaman luar negri.
Di era yang sekarang, hubungan ekonomi dengan China mengalami peningkatan yang tajam.

Termasuk juga gelontoran dana dari Negara Panda ini. Pinjaman yang diberikan diikat dengan dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk asset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke China hingga pengadaan peralatan dan jasa teknis yang harus diimpor dari China.

Mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, Asia’s Foreign Aid and Government-Sposnsored Investment Activities, disebutkan bahwa utang yang diberikan China mensyaratkan minimal 50% dari pinjaman tersebut untuk pembelian barang dari China. Maka tidak mengherankan jika produk atau perusahaan China banyak mendominasi Indonesia.

Seperti terjadi dalam proyek infrastruktur, yang banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan China mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga konstruksi.

Juga tenaga kerja mulai dari yang ahli sampai pekerja kasar membanjir, padahal pembiayaan infrastruktur dengan ULN, pada faktanya tak selalu berjalan mulus, hal ini juga dialami oleh beberapa negara yang mengalami gagal bayar dan akhirnya pailit / bangkrut. Contohnya : Angola, Zimbabwe, Nigeria, atau Pakistan. Bahkan Zimbabwe  terpaksa harus mengganti mata uangnya.

Zimbabwe yang pada tahun 2016 memiliki PDB per kapita 1.008 dollar AS terpaksa harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang sejak 1 Januari 2016.  Dia tidak bisa melunasi hutang sebesar 40 juta dollar AS kepada China yang jatuh tempo pada pada akhir Desember 2015 (Kompas.com, 21/03/2018).

Tidak hanya SDA yang semakin dikeruk oleh asing sebagai konsekuensi dari pinjaman dana yang diberikan. Keuntungan dari produksi SDA yang ada dalam negeri pun ternyata lebih banyak mengalir ke luar negeri melalui berbagai perusahaan asing. 

Contoh yang hits, PT Freeport. Negara hanya mendapatkan komisi yang sedikit dari hasil pengolahan SDA yang ada. Apalagi bagi rakyat, sungguh tak banyak.

Sebenarnya ber-utang bukannya haram menurut Islam. Dibolehkan negara menutup kebutuhannya jika memang sangat dibutuhkan. Terutama jika mengalami defisit anggaran. Syaratnya bukan hutang ribawi (Vide : QS. Al Baqarah : 275), apalagi langkah-langkah yang berpotensi membahayakan kemandirian dan kedaulatan negara sebagaimana Allah SWT berfirman :

"Dan sekali- kali Allah  tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mu’minin “ (QS. An Nisaa’ : 141).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak secara jelas dan terang bahwa langkah pemerintah dengan melakukan Utang Luar Negeri saat ini telah menjadi pintu masuk neo-imprealis (penjajahan gaya baru).

Maka sudah saatnya, umat sadar untuk kembali kepada Hukum Allah, Islam karena dapat dipastikan anda menemukan fakta berbagai pengaturan publik secara detail yang salah satunya mengatur tentang urusan perekonomian dan sumber pendapatan negara agar mampu mengatur dan meri’ayah (melayani) masyarakat, tanpa ditekan kebijakan asing ataupun aseng.[MO/sr]


Posting Komentar