Oleh: Desi Dian Sari*

Mediaoposisi.com-Muncul kisruh yang ramai dalam pemberitaan, terkait peraturan yang dibuat BPJS Kesehatan. Banyak protes dan penolakan berkelanjutan. Berbagai kalangan bersuara -baik tenaga ahli kesehatan maupun masyarakat – terutama pengguna BPJS itu sendiri. Nampaknya hal ini kemudian membuat pemerintah beralih fokus pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai alat baru meraup harta rakyat dengan dalih jaminan kesejahteraan.

Sebut saja di kabupaten purwakerta sebanyak 23 ribu petani “didorong” ikut program BPJS (republika.co.id, 10-09-2018) padahal mayoritas petani sudah memiliki asuransi kesehatan maupun kecelekaan. Tapi masih saja diminta untuk ikut program ansuransi ketenagakerjaan.Tak hanya itu, para pelajar yang sedang ikut program magang di Mimika, Papua “dipaksa” secara halus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan (republika.co.id, 05-09-2018).

Aneh nian dirasa, seolah bukan keamanan dan perlindungan yang ingin tawarkan namun seperti ada target keuangan yang harus segera ditunaikan. Apalagi tidak ada transparasi dalam pengelolaan dana, memunculkan spekulasi atas harta rakyat yang ditampung di sana. Sebab itu pula yang membuat berbagai pihak mempertanyakan.

Ketua Komisi IX DPR , Dede Yusuf misalnya, mempertanyakan penyaluran investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini lebih dari Rp 300 triliun. Menurutnya, dari angka tersebut tidak ada dana negara secara langsung. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana dari pengusaha dan dana dari pekerja yang merupakan dana amanah. (republika.co.id, 03-09-2018). Bahkan diwal tahun 2018 lalu, BPJS Ketenagakerjaan Investasi Rp 73 Triliun di Proyek Infrastruktur (liputan6.com 21 -03-2018).

Dipaksa Mandiri

Seperti itulah gambaran dari kemandirian yang harus dipenuhi oleh rakyat sendiri bila hidup dalam sistem kapitalisme. Benar memang sistem demokrasi ini dibentuk untuk mencipta kemandirian “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Kesejahteraan bukan suatu HAK rakyat tapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara mandiri dengan harta sendiri tentunya.

Sedangkan negara?? Dia hanya bertindak sebagai regulator bukan fasilitator. Maka tak heran dalam sistem kapitalis siapa yang berduit, dia yang terfasilitasi. Maka tak heran segala hal dinilai dengan pundi-pundi rupiah yang kini makin melemah di mata dunia. Segala aspek dicari celahnya, untuk menghimpun dan meraup harta masyarakat. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa.

Lihat saja BPJS ini, yang tadinya ingin meringankan mempermudah dan menyejahterakan kini berubah menjadi alat pencekik dengan segala aturan yang terus direvisi, sehingga makin menyengsarakan. Apalagi nilai tukar rupiah yang semakin terpuruk, berdampak pada perekonomian indonesia yang menjadi tak stabil. Biaya impor semakin mahal, selain itu menyempitnya ruang fiskal , yang berdampak negara semakin berat membayar hutang luar negeri. Lagi-lagi rakyatlah yang akan menanggung. Pemerintah akan mencari segala cara untuk menutupi utang tersebut.

Hal ini berbeda 360 derajat dengan Islam. Negara yang menerapkan Syariah, wajib mengurus rakyat dengan maksimal. Sebab harta negara dihimpun dari sumber daya alam yang ada. Dikelola langsung untuk kemaslahatan masyarakatnya. Tidak boleh membebani umat dengan kewajiban yang memberatkan apalagi merampas hak milik mereka dengan berbagai cara dan alasan.

Negara wajib menyediakan dan menjamin seluruh kebutuhan warga negaranya di hari tua, tak hanya bagi tenaga kerja. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat , terutama kaum lelaki yang harus menafkahi keluarganya. Sehingga tak perlu , rakyat bersusah payah daftar asuransi, agar hidupnya dan hari tuanya terjamin. Sekali lagi, Sistem ini telah membuat rakyat bak “sapi perahan”. Sudah susah cari uang, yang sedikit itupun dipalak.

Cukup, sistem rusak ini harus segera dirombak. Dengan sistem yang mengerti betul bagaimana mengatur dan menjamin segala urusan manusia. Sistem Islam, solusi terbaik dan sempurna. Allah berfirman : “ Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Ku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku dan telah Ku ridhoi Islam menjadi agama kalian “ (TQS. Al Maidah : 3)[MO/dr]

Posting Komentar