Oleh: Nira Syamil

Mediaoposisi.com-Ribuan guru honorer kategori 2 (K2) tergabung di Forum Guru Honorer Kabupaten Bandung menggugat aturan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Mereka mempersoalkan salah satu peraturan menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 yang menjelaskan usia pendaftar guru honorer K2 di bawah 35 tahun.

Salah seorang guru honorer, Toto Ruhiyat mengatakan pada halaman 11 poin C Sub poin 1, 2 dan 3 menyatakan dalam CPNS 2018 yang diakomodir pada seleksi jalur khusus hanya honorer K2 di bawah usia 35 tahun. Dirinya menilai peraturan tersebut tidak berpihak kepada guru honorer yang sudang mengabdi sejak beberapa tahun kebelakang. ”Honorer K2 membuat surat pernyataan bersama menolak dibukanya Penerimaan CPNS Umum 2018 untuk Kabupaten Bandung,” jelas Toto kepada wartawan di Soreang, kemarin (14/9).

Tak hanya di Kabupaten Bandung, gelombang protes yang sama dilayangkan para guru honorer di sejumlah kota lain seperti Subang, Cimahi, dan Sukabumi. (jabarekspres.com). Di Kudus dan Garut para guru honorer K2 bahkan melakukan aksi mogok mengajar demi tuntutan mereka. Salah satu pemicu mogok mengajar guru Kabupaten Garut adalah pernyataan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Garut bahwa guru honorer adalah guru illegal. Pernyataan ini muncul dari kondisi nyata bahwa guru honorer memang tidak memiliki SK pengangkatan resmi dari pemerintah. 

Guru honorer K2 adalah guru honorer yang diangkat oleh pejabat (kepala sekolah) dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Mereka harus sudah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Januari 2005. Sebagian telah memenuhi syarat pada proses pemberkasan dan seleksi yang dilaksanakan pemerintah pada sekitar tahun 2013 dan telah menerima SK pengangkatan sebagai PNS, namun sebagian lainnya masih bertatus honorer hingga saat ini. Usia mereka bervariasi namun umumnya lebih dari 35 tahun. Karena itu adanya batas usia sebagai syarat pengangkatan guru honorer K2 maksimum 35 menjadi hal yang meresahkan. Hal ini memupus harapan para honorer K2 untuk menjadi PNS.

Rendahnya honor yang diperoleh dalam status honorer menjadi salah satu alasan tingginya harapan untuk diangkat menjadi PNS. Di samping gaji dan tunjangan profesi, guru PNS mendapat tunjangan kinerja dari pemerintah. Sementara guru honorer mendapat upah yang relatif rendah, padahal beban kerja mereka relatif sama dengan guru PNS.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Komisi I,II,IV, VIII, IX, X, dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (4/6) menyatakan jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang. Menurut dia, banyaknya jumlah tenaga guru honorer disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS di Indonesia. Lambatnya pengangkatan guru oleh pemerintah disebabkan oleh rendahnya anggaran.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) resmi melaksanakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2015. Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi menerangkan, alasan moratorium supaya anggaran negara bisa dihemat. Menurut MenPAN RB dengan jumlah PNS saat ini yang mencapai 4,7 juta beban keuangan negara menjadi berat. ( www.liputan6.com diakses 19 Sept 2018).

Pernyataan meneri PAN RB menjadi jawaban sekaligus penjelasan bahwa pemerintah menggunakan asas kapitalis dalam penyelenggaraan kebutuhan rakyat. Guru adalah komponen penting dalam sistem pendidikan. Kekurangan guru selama sekian tahun lamanya tidak mendapat pengurusan memadai dari negara. Kepala sekolah atau yayasanlah yang berinisiatif mengangkat guru dengan upah sekedarnya. Giliran ada seleksi untuk pengangkatan menjadi PNS, para guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun ditinggalkan tak mendapat peluang. Inilah cerminan pengelolaan pendidikan ala kapitalis.

Menuntut ilmu adaah kewajiban setiap muslim. Negara menjamin agar kewajiban ini tertunaikan maksimal. Pendidikan sejatinya merupakan kebutuhan pokok rakyat selain sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Dalam sistem Islam penyelenggaraan kebutuhan pokok rakyat dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan dalam Islam bertujuan mencetak generasi unggul yang berkepribadian Islam, memahami tsaqofah Islam dan memiliki kompetensi untuk mengarungi kehidupan. Proses pendidikan sudah barang tentu membutuhkan sosok guru yang telah memiliki kriteria sebagai pencetak generasi unggul.

Guru dalam khilafah Islam disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan sumber APBN khilafah untuk menggajinya. Af’al (perilaku) Rasulullah yang menjadikan kegiatan mengajari anak anak membaca dan menulis sebagai tebusan bagi tawanan perang adalah contohnya. Pada masa itu tawanan perang dapat ditebus dengan sejumlah harta yang kemudian masuk ke kas negara. Perilaku Rasulullah ini menggambarkan bahwa pendidikan rakyat ditanggung oleh negara. Umar bin Khaththab bahkan menggaji para guru pada masa pemerintahannya dengan uang senilai 15 Dinar (1 Dinar=4,25 gram emas).

Keresahan guru berhonor rendah yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tak mendapat perhatian pemerintah tak akan terjadi dalam sistem khilafah Islam, karena pemerintahan Islam memperhatikan kebutuhan pokok rakyat dan menyelenggarakannya dengan spirit ketakwaan.[MO/dr]

Posting Komentar