Oleh: Lismawati- Praktisi Pendidikan di Kota Pasuruan

Mediaoposisi.com- Adanya permintaan atas jatuhnya sanksi terhadap Indonesia oleh pemerintahan Amerika Serikat kepada WTO terkait regulasi impor produk hortikultura dan peternakan yang diberlakukan oleh Indonesia. Keberatan yang diajukan oleh pemerintahan AS berhubungan dengan waktu perizinan impor dan pemasukkan komoditas. Mereka menginginkan bahwa waktu perizinan dan pemasukkan komoditas tidak ada lagi. Sehingga barang impor dari AS dapat masuk dengan mudah tanpa menunggu waktu perizinan. Atas keberatan yang dilayangkan oleh AS ini pemerintah melakukan banding kepada WTO. Namun belum membuahkan hasil yang berarti.

Pada 6 Agustus 2018, AS meminta WTO untuk menjatuhkan sanksi sebesar 350 juta dollar AS atau setara dengan Rp 5 triliun rupiah kepada Indonesia atas pengaduan yang mereka lakukan. Pemerintah Indonesia merespon dengan cepat pengaduan yang dilakukan oleh negara AS dengan perubahan peraturan regulasi impor oleh para menteri negeri ini.

Berbanding terbalik, ekspor yang dilakukan oleh Indonesia justru mengalami banyak hambatan. Seperti pada akhir 2017 lalu, Indonesia dinyatakan kalah dari AS dalam gugatannya di WTO terkait produk kertas yang diekspor ke AS. Gugatan yang dilayangkan Indonesia ini terkait pengenaan kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi yang diterapkan AS atas produk-produk kertas berlapis asal Indonesia. Belum lagi ekspor barang lain yang sulit mendapatkan perizinan.

Adanya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) memberi dampak yang besar dalam persaingan dagang Internasional yang dilakukan negara-negara anggota terutama negara Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengambilan keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Namun oleh empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan.

Negara yang menjadi anggota dalam barisan perdagangan dunia ini dituntut untuk selalu patuh terhadap kebijakan yang telah disepakati tanpa dapat menolak. Jika menolak maka akan dijatuhi sanksi Internasional. Padahal organisasi perdagangan itu sendiri dikuasai oleh beberapa negara adidaya hingga mau tidak mau negara-negara anggota WTO harus mengikuti aturan yang menguntungkan negara Kuasa meskipun itu merugikan negara anggota.

Penerapan ekonomi ala kapitalisme yang diemban oleh seluruh negara menyebabkan banyaknya kesenjangan ekonomi dengan klasifikasi berbeda. Mulai dari level negara adidaya, negara berkembang dan negara miskin. Dasar ekonomi kapitalisme adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir pengeluaran. Maka wajar jika negara adidaya mengambil keuntungan sebesar- besarnya dalam perdagangan Internasional dengan waktu yang relatif cepat dengan memanfaatkan negara berkembang dan miskin.

Maka, wajarlah jika akan ada dua kubu yang terbentuk dalam sistem perdagangan ala kapitalisme ini
yaitu kubu negara penguasa dan kubu negara pengikut. Dimana mau tidak mau negara pengikut ini harus mematuhi negara penguasa meski hal itu menyengsarakan warga negara pengikut. Dan kembali masyarakatlah yang akan menjadi korban terhadap pertarungan yang terjadi dalam perdagangan Internasional.

Perdagangan atau jual beli dihalamkan oleh Islam. Termasuk Perdagangan Internasional, dapat dilakukan jika dapat memberi kebaikan bagi kaum muslimin dan tidak boleh adanya transaksi riba. Sementara perdagangan Internasional hari ini salah satu poin utamanya adalah bunga. Seperti yang telah disebutkan dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا
“Dan Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba”.

Dalam Islam Perdagangan Internasional yang dilakukan harus mengikuti kebijakan politik luar negeri
Islam. Dimana negara-negara akan dibagi menjadi negara darul Islam dan darul harbi. Negara darul harbi dibagi menjadi dua yaitu harbi fi'lan (negara kafir yang nyata melakukan perlawanan kepada negara Islam) dan harbi hukman (negara kafir yang tunduk pada aturan negara Islam).

Negara Islam atau disebut juga Khilafah mengkategorikan perdagangan Internasional dalam 4 macam:
1. Pedagang yang berstatus sebagai Warga Negara Islam.
2. Pedagang dari negara harbi hukman yang patuh pada aturan khilafah dan tidak membawa barang
yang menimbulkan mudharat.
3. Pedagang harbi hukman yang terikat pada sebuah perjanjian dengan negara Khilafah.
4. Pedagang dari negara harbi fi'lan. Dimana perdagangan dan perjanjian dengan negara ini tidak boleh dilakukan. Maka negara Khilafah wajib mengembargo secara penuh barang dagang dari negara harbi fi'lan ini.

Semua perdagangan yang dilakukan oleh negara Khilafah baik perdagangan Internasional, perjanjian dan kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kaum muslimin. Dimana tugas penguasa adalah mengurusi urusan umat. Bukan menuruti keinginan negara adidaya yang jelas-jelas tidak memihak pada kaum muslimin bahkan menyengsarakan umat Islam.

Allah telah menciptakan manusia beserta aturan yang menyertainya yang jelas kemaslahatan bagi kaum muslimin maupun nonmuslim jika diterapkan secara kaffah ( menyeluruh). Faktanya bahwa aturan Islam pernah diterapkan dan mampu menguasai 2/3 dunia dan kemaslahatan umat dapat dirasakan. Maka sistem apa yang akan kita gunakan? Ekonomi kapitalisme yang jelas kemudharatannya atau khilafah yang jelas keberhasilannya selama 1300 tahun. Wallahu A'lam.[MO/dr]

Posting Komentar