Oleh: Astia Putri, SE (Member Komunitas “Pena Langit”)

Mediaoposisi.com-Masih basah rasanya wajah para korban gempa Lombok dengan air mata hingga saat ini. Betapa tidak, kehilangan orang tercinta, harta yang hancur tertimpa, hingga luka trauma yang belum kunjung sirna. Belum lagi penanganan pasca gempa pun masih belum nampak optimal diterima.

Namun tampaknya, air mata ini tak serta merta mengalir di mata dan hati pejabat publik. Tersebutlah salah seorang anggota DPRD Kota Mataram yang justru memanfaatkan proyek rehabilitasi fasilitas pendidikan pasca gempa untuk memperkaya diri sendiri. Ia tertangkap OTT oleh KPK ketika menerima suap proyek pengadaan (tribunnews.com, 14/9)

Meski presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti agar tak terjadi kasus korupsi pada dana bantuan, nyatanya kejadian memalukan ini masih saja terjadi. KPK pun menegaskan akan memberikan pemberatan hukuman kepada pengelenggara negara yang menyelewengkan dana bantuan.

Tak bisa lagi disebut fenomena, nyatanya korupsi adalah sebuah budaya yang masih melekat pada sistem demokrasi di negara ini. Bagaimana tidak, kasus ini bukan kasus “WOW” pertama yang diketahui oleh masyarakat. Sebelumnya bahkan korupsi berjamaah terjadi di DPRD Kota Malang yang melibatkan lebih dari 90% anggota.

“Nikmat”nya Menjadi Koruptor

Lahirnya perilaku korupsi sudah tak bisa lagi dikatakan hanya akibat rendahnya kualitas diri individu tersebut. Problema sistematis dan struktural telah menjadikan korupsi tak lagi bisa dipandang fenomena individual. Jika secara teoritis, Wolf dan Hermanson dalam penelitiannya memperkenalkan istilah fraud diamond yang mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan seseorang terlibat korupsi yakni tekanan, peluang, rasionalisasi dan kapabilitas. Maka nampaknya tak salah pula dikatakan faktor internal dan eksternal menumbuhsuburkan korupsi. Tengok saja bagaimana gaya hidup “apa-apa materi” telah mematikan hati nurani para tikus berdasi ini. Inilah buah dari sistem kapitalisme. Tolak ukur kebahagiaan telah teracuni oleh kesenangan yang sifatnya duniawi. Wajar saja akhirnya terbentuk orang-orang yang justru tetap senyam-senyum tanpa rasa malu dan bersalah dengan white-collar crime yang mereka lakukan.

Ditambah lagi, sejauh ini peluang terjadinya korupsi masih terbuka dengan masih belum efektifnya pengendalian yang dilakukan, karena tak bisa dipungkiri, kejahatan sudah merambah bahkan pada tataran aparat pengawas sekalipun. Belum lagi, dengan semakin menjamur dan terbiasanya aparatur pemerintah menemukan korupsi dilingkungan kerja menjadi rasionalisasi korupsi adalah perilaku biasa, toh sama-sama juga.

Fakta menjamurnya korupsi sejatinya sudah terjamah oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan. KPK dibentuk dan telah berkiprah puluhan tahun demi memberangus bibit-bibit korupsi. Hasilnya usaha preventif dan represif yang dilakukan masih belum mampu secara optimal menahan derasnya arus korupsi di berbagai instansi. Berkaca pada sistem sanksi yang diberlakukan, ternyata tak pula mampu memberikan efek jera. Penjara hanya menjadi wisata hunian, bersantai ria bak hotel berbintang. Bahkan penanganan kasus korupsi nampak sangat dilindungi dan ditutupi.

Tidak berhenti sampai disitu, bahkan Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Artinya keputusan ini membuka ruang yang lebih luas kepada eks koruptor untuk masuk lagi dalam pemerintahan.

Terlepas apakah akan terpilih lagi oleh rakyat, rupanya eksistensi para koruptor dan eks koruptor masih menjadi perhatian penting dalam sistem saat ini. Nikmat bukan? Jika telah paham bahwa korupsi adalah buah dari kekacauan sistem demokrasi, maka tak ada solusi lain yang lebih tepat selain membuka peluang alternatif sistem lain yang mampu memberangus korupsi. Ialah sistem Islam. Setiap aspek kehidupan akan selalu disolusikan secara radikal (baca: mengakar).

Islam mensinergikan peran individu, masyarakat dan negara dalam mengatur kehidupan. Individu didorong untuk menjadi pribadi yang bertakwa dengan pendidikan akidah Islam yang mendasari tingkah laku. Inilah yang juga ditekankan kepada pemimpin dan pemegang amanah.
 “Kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung-jawabannya tentang apa yang kamu pimpin,……” (H.R. Ahmad, Muttafaq ‘alaih, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar). 

Setiap individu didorong untuk memahami
konsekuensi memegang amanah yakni adanya hisab Allah dan siksa yang pedih bagi
mereka yang melalaikan amanah.

Masyarakat pun didorong untuk bersikap peka tidak hanya fokus pada amar maruf namun juga upaya nahi mungkar dengan senantiasa mengawasi setiap perbuatan maksiat. Namun, pengawasan ini takkan cukup jika tak ada upaya tindak lanjut. Inilah fungsi negara penerap syariat. Dengannya setiap hukuman mampu ditegakkan dengan tegas. Bukan dengan ketegasan fleksibel ala undang-undang buatan manusia, melainkan ketegasan sanksi dan efek jera yang mutlak dari aturan Allah SWT pencipta diri manusia yang amat tahu cara mengatur hambanya.

Secara teknis negara akan memastikan warganya terpenuhi secara penuh dan merata kebutuhan mendasar mereka hingga menutup celah untuk berlaku kejahatan. Negara juga akan mensuasanakan hawa ketakwaan fastabiqul khoirot lebih besar daripada mengejar kekayaan dunia. Para pegawai akan diberikan upah yang layak dan adil. Pengawasan ketat juga diberlakukan dengan benar-benar memastikan tak ada sumber pemasukan ilegal pada harta kekayaan pegawai pemerintah.

Jika melihat kekacauan sistem kehidupan sebagaimana sekarang, nampaknya sangat pesimis untuk mewujudkan kehidupan tanpa kecurangan, tanpa kejahatan, dan tanpa korupsi. Kenyataannya Islam selama 13 abad mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera yang dengannya amat minim terjadi tindakan kriminalitas termasuk didalamnya korupsi. So, masih mau terkungkung dalam sistem yang kacau begini?[MO/dr]

Posting Komentar