Oleh:Puji Astutik 
(Relawan Opini)

Mediaoposisi.com- Ijtima’ Ulama II telah digelar 16/9/2018. Menanggapi kegiatan ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agama tidak dicampurkan dengan urusan politik praktis (www.liputan6.com, 16/9/2018). Pesan senada juga diterima Ustad Abdul Somad dari Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP Ferdy Irawan melalui panitia Tablig Akbar yang akan diselenggarakan di Tangerang Selatan 29/9/2018 (www.jawapos.com, 9/9/2018).

Berkaitan dengan larangan bicara politik ini, telah dijawab oleh Ustd Abdul Somad dalam ceramahnya di jamuan makan siang  di Gedung Pakuan Jawa Barat beberapa waktu lalu. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya politik dalam ajaran Islam. Tegas beliau, jika ada larangan bicara politik sama artinya larangan berbicara satu diantara ajaran Islam yang paling penting (www.belitung.tribunnews.com, 30/3/2018).

Bila diusut dengan kacamata ideologis, munculnya larangan membawa agama dalam politik praktis ataupun larangan ulama berceramah politik adalah buah dari politik demokrasi.

Politik demokrasi yang gelap –money politik, menjamurnya korupsi, politik kepentingan, biaya pemilu yang mahal, hukum yang tumpul ke atas dan lain-lain- telah membentuk pemahaman politik yang tidak syar’i. Sehingga wajar jika ada yang melarang agama/ulama di bawa ke dalam politik.

Mungkin dikwatirkan ulama yang alim akan berubah menjadi drakula yang menyedot harta rakyatnya.

Fakta politik demokrasi saat ini, haruslah disikapi umat Islam dengan pemahaman politik yang shahih. Bahwa Islam bukan semata agama spiritual tetapi juga memiliki ajaran tentang poliik. Politik Islam inilah yang harusnya dihadirkan dalam situasi saat ini.

Bukan malah melarang ulama berbicara politik. Politik Islam atau siyasah Islam bermakna ri’ayatus su unil ummah –mengurusi urusan umat- berdasarkan hukum Islam. Artinya, politik adalah bentuk riayah pemimpin kepada rakyatnya berdasarkan syariat Islam.

Politik Islam akan menutup jalan kediktatoran, korupsi, money politik, politik kepentingan dan problematika politik demokrasi. Hal itu karena politik Islam berpijak pada halal haram yang telah digariskan oleh Allah Swt dan RasulNya.

Dengan demikian, politik praktis ala demokrasi itulah yang harusnya dihentikan. Kemudian dibangun politik Islam dengan para pengemban yang shalih. Dengan jalan inilah, inshaAllah urusan rakyat pada umumnya wa bil khusus umat Islam akan sejahtera.

Karena tidak ada satupun syariat Allah Swt yang mendzalimi hambaNya. “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. Al Baqarah: 147).[MO/sr]



Posting Komentar