Oleh: Hana Annisa Afriliani, S.S
(Penulis Buku)

Mediaoposisi.com- Ulama laksana mutiara di hati umat. Keberadaannya berharga. Kiprahnya dinantikan. Maka, keberadaan ulama dalam setiap masa adalah penting adanya. Dari lisan ulama lah mengalir nasihat kebaikan, ajakan ketaatan, dan peringatan atas kemaksiatan.

Namun, apa jadinya jika ulama hari ini dipolitisasi? Mereka dirangkul untuk berkoalisi dalam sebuah perhelatan politik praktis ala demokrasi.

Sebagaimana tengah ramai diperbincangkan publik pasca agenda ijma ulama dan tokoh nasional di Jakarta (27-29 Juli 2018) yang menghasilkan 2 nama ulama: Abdul Somad dan Habib Salim Segaf Al-Juhri. Kedua nama tersebut direkomendasikan sebagai cawapres untuk mendampingi wapres Prabowo Subianto dari parta Gerindra.

Tak sedikit pihak yang menyayangkan adanya wacana tersebut. Lebih-lebih ada nama UAS di sana. Bagaimana tidak, UAS adalah ulama yang dicintai umat berkat dakwahnya yang tegas dalam menyampaikan Islam. Tak bermanis muka. Jika haram katakan haram, jika halal katakan halal. Namun tiba-tiba umat dikejutkan dengan adanya pemberitaan tersebut.
   
Mengapa ulama diminati ? Jika kita menengok sedikit beberapa tahun ke belakang, tentu kita sepakat bahwa persatuan umat Islam mulai terbangun pasca aksi 212.

Dalam persatuan itulah tergambar betapa umat Islam memiliki kekuatan massa. Adapun yang mampu menggerakkan dan menghimpun kekuatan mereka adalah para ulama. Maka, sangat dimungkinkan bahwa para politisi hari ini melihat peluang atas hal tersebut.
   
Bisa jadi, dirangkulnya ulama dijadikan alat untuk mendongkrak suara umat Islam saat pemilihan. Ini persis seperti kekhawatiran KH.Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym yang disampaikan dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada selasa 7 Agustus lalu,

"ulama jangan hanya dijadikan alat untuk mendorong mobil. Ketika mobilnya sudah jalan, ulamanya ditinggal." begitu Aa Gym memberi perumpamaan.

Bagamaimapun juga sistem demokrasi tak memiliki ruang untuk syariat Islam. Jika ulama dirangkul untuk menjadi pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan yang tak akan memberi ruang untuk menerapkan Islam, lalu untuk apa? Sedangkan seorang ulama sejatinya adalah pewaris para nabi.

Dia mengemban amanah langit, yakni sebagai penyampai dakwah Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan. Maka, menyeret ulama ke dalam sistem demokrasi sama saja membungkam dakwahnya.
 
Oleh karena itu, biarkan ulama kembali ke atas mimbar-mimbarnya. Agar lisannya tetap lurus menyeru umat kepada Islam kaffah. Bukan malah terjebak ke dalam politik praktis ala demokrasi yang akan mematikan idealisme, bahkan mencerabut militansi islami hingga ke akarnya.
   
Demokrasi hanya memberi ruang bagi kepentingan-kepentingan segelintir elit dan penguasa. Aseng dan asing. Politik transaksional terjadi di sana. Maka sungguh tak akan mungkin berpadu dengan keshalihan.

Sejatinya keberadaan pemimpin yang shalih harus diiringi dengan keberadaan sistem yang syari. Yakni sistem Islam yang didalamnya hanya menjadikan Islam sebagai undang-undangnya dan pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Bukan yang lain.
   
Dengan demikian ulama bersama umat wajib berada di garda terdepan untuk mewujudkan keduanya. Bukan dengan menceburkan diri ke dalam sistem yang ada. Melainkan lewat jalan umat. Sebagaimana dahulu Rasulullah saw pun melakukannya. Wallahu'alam...
Allah Azza wa Jalla berfirman.
اتَّبِعُوا مَآأُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ
"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya)." [Al A’raf :3]. [MO/sr]




Posting Komentar