Oleh: Rina Yulistina, S. E

Mediaoposisi.com- Dua negara besar pengikut ekonomi Kapitalisme saat ini masih beradu kekuatan. AS dan Cina perang dagang. Berawal dari tuduhan Cina terhadap AS terkait pencurian hak kekayaan intelektual (HAKI), AS pun membalas hukuman dari Cina dengan cara memberlakukan produk-produk Cina dengan pajak US$ 200 Miliar.

Akibat perang dagang ini, barang AS tertahan masuk ke Cina dan juga sebaliknya. Indonesia menganggap ini sebagai peluang. Menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag RI Oke Nurwan, Indonesia bisa mengisi kekosongan ini. Dengan cara mengekspor barang ke AS.

Langkah ini pun segera ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan melakukan pertemuan bilateral bersama Menlu AS, Michael Pompeo.

Bahkan bukan hanya Menlu, Menteri Perdagangan RI juga bertolak ke Washington DC pada Juli lalu untuk bertemu dengan rekannya Menteri Perdagangan AS serta perwakilan dari kalangan pebisnis dan sektor swasta AS. Hasil dari kunjungan tersebut ialah keinginan kedua pihak untuk memperkuat hubungan kerja sama perdagangan dan investasi. (Tempo.co)

Berhasilkah Indonesia mengisi kekosongan perdagangan di AS?

Banyak yang berharap produk Indonesia dapat memasuki pasar AS, menggantikan posisi Cina selama perang dagang ini. Seperti produk tekstil, pertanian, alat pertanian, dan perikanan.

Namun ternyata hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak arang melintang. Donald Trump belum-belum sudah mengancam akan mengenakan tarif bea masuk bagi 124 produk asal Indonesia. Disebabkan Indonesia memgalami surplus di neraca perdagangan tahun ini. (merdeka.com)

Padahal Indonesia merupakan salah satu negara GPS (Generalized System of Preference) yaitu mendapatkan keringanan bea masuk untuk negara berkembang dan miskin.
Bisa dibayangkan jika bea masuk tinggi, produsen Indonesia mana yang sanggup membayarnya? Pada akhirnya angan untuk menggantikan posisi Cina di AS hanyalah angan-angan kosong.

Inilah watak dari negara Kapitalis. Tidak akan pernah memberikan kesempatan sedikitpun pada negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan. Karena selama ini mereka bisa hidup dari memeras keringat negara berkembang.

Kerjasama apapun yang dilakukan Indonesia dan melibatkan AS, baik secara bilateral maupun lainnya, adalah salah satu trik untuk memaksakan hegemoni mereka atas tanah air kita, Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dalam pertemuan antara Mike Pompeo, Menlu AS,  dengan Menlu Retno Marsudi di Gedung Pancasila pada 4 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang hebat bagi AS. Merekapun sedang menantikan perayaan 70 tahun hubungan diplomatik diantara kedua negara tahun 2019 nanti. (idntimes.com)

Pernyataan Menlu AS ini menunjukan bahwa  Indonesia adalah negara yang sangat strategis dimanfaatkan untuk kepentingan AS. Intervensi AS terhadap kebijakan ekonomi, politik, keamanan di Indonesia sangat jelas. Negara tidak lagi berdaulat, tak lagi mementingkan kehidupan masyarakat. Hanya fokus memenuhi kebutuhan tuannya, yaitu AS.

Apa yang membuat hegemoni AS semakin mencengkram kuat dinegeri ini?  Mantan Presiden AS, George W Bush sudah memberikan jawabannya. Dalam pidato kenegaraan 2013 lalu, menyatakan: “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal yang terbaik dilakukan ialah menyebarkan kebebasan dan Demokrasi”.

Untuk itulah 5 Agustus lalu, pasca pertemuan dengan Menlu AS seperti dilansir dilaman Tempo.co, Jokowi menjelaskan Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan negara Muslim paling besar di dunia.

"Kami juga bangga bahwa demokrasi berkembang pesat di Indonesia" ujarnya. Menurut dia, saat ini tantangan yang dihadapi semua bangsa adalah menjaga keberagaman satu sama lain dan saling menghormati. "Memang keberagaman dan toleransi terus saya kembangkan saat ini." ujar Presiden Jokowi.

Apa yang disampaikan Presiden seolah menegaskan bahwa negeri ini sedang dalam proses "on the track", kondusif, seperti yang diharapkan AS.

Demokrasi lahir dari rahim Kapitalisme. Dengan demokrasi, semua kebijakan melenggang dengan mudahnya. Dengan demokrasi, Muslim menjadi enggan menerapkan aturan illahi. Karena standar halal haram bukan lagi oleh syariah, namun tergantung keputusan badan legislatif.

Oleh karena itu upaya untuk menjegal penerapan Islam kaffah semakin diaruskan. Berbagai cara dilakukan. Perjuangan Islam kaffah dinarasikan sepihak seolah memecah belah bangsa, pemicu disintegrasi dan anti negeri. Termasuk juga beragam pihak masif mempromosikan Islam Nusantara. Yakni Islam yang toleran, ramah dan mau berlemah lembut dengan penjajah.

Adu domba ditabuh genderangnya di Bumi Pertiwi. Cara yang sama, yang pernah dilakukan Belanda supaya Indonesia tak merdeka. Sembari VOC mengeruk SDA sebanyak banyaknya.

Mereka lupa bahwa selicik apapun kezaliman pada akhirnya akan binasa. Rakyat sudah bisa menyaksikan ini dengan kasat mata, jelang perayaan HUT kemerdekaan. Berharap merdeka bukan lagi khayalan.

Sebetulnya Indonesia akan bisa benar benar merdeka. Asal mencampakkan ideologi Kapitalisme buatan manusia dan melepaskan diri dari ketergantungan pada negara Kapitalis Penjajah, termasuk AS dan Cina. Serta membuang semua kerjasama diplomatik bersama mereka.

Negeri ini hanya akan betul-betul merdeka, ketika mengambil ideologi yang berasal dari Allah, yaitu Islam. Dalam naungan Khilafah, bukan negara demokrasi.[MO/sr]

Posting Komentar