Oleh: Arin RM, S.Si
(Member TSC, Frelance Author)

Mediaoposisi.com-  Apa yang terjadi di Lombok sudah terbaca oleh media dunia. Sorot kamera surat kabar dan pemberitaan perorangan terus menggambarkan bagaimana pahitnya kenyataan di medan. Gempa terus susul menyusul dan memakan korban. BMKG menyatakan bahwa hingga 16/8/2018, pukul 05.00 WITA atau 06.00 WIB, total terdapat 698 gempa susulan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (wow.tribunnews.com).

BMKG juga mencatat ada 280 gempa susulan mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat ( NTB) pasca gempa bumi magnitudo 6,9 pada Minggu (19/8/2018). Sangat wajar jika korban terus berjatuhan, korban meninggal hingga sebanyak 555 korban. Sementara itu, 390.529 jiwa mengungsi. (regional.kompas.com, 24/08/2018).

Namun diperlukan waktu lama untuk menetetapkan kejadian Lombok sebagai bencana nasional.  Alasan yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat yang menjelaskan alasan belum ditetapkannya gempa di Lombok, NTB sebagai bencana nasional.

Menurutnya pemerintah pusat menilai pemerintah daerah NTB masih bisa menangani pascabencana gempa itu sendiri (liputan6.com, 25/08/2018).

Lebih menyedihkan lagi adalah adanya pertimbangan bahwa penetapan status bencana nasional bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh wilayah Lombok hingga Bali (cnnindonesia.com, 21/08/2018).

Dengan pertimbangan di atas, hingga saat ini hanya dikeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB (liputan6.com, 25/08/2018).

Full support yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi NTB dirasakan tak sebanding dengan kesibukan Asian Games. Untuk pembukaannya saja 12.000 kembang api menyala, 685 Milyar dikucurkan untuk pesta pembentukan citra Indonesia di mata tamu dunia (kumparan.com, 19/08/2018).

Ketua INASGOC, Erick Thohir, menyatakan persiapan Asian Games 2018 sudah memakan dana yang begitu besar. Tercatat, dana sebesar Rp 7,2 triliun sudah digelontorkan demi menggelar pesta olahraga terbesar se-Asia itu (viva.co.id, 13/08/2018).

Di saat yang sama, dana bagi penanganan gempa di Lombok di bawah gelontoran Asian Games. Dana yang dicairkan itu terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Rp 428,1 miliar melalui sejumlah kementerian atau lembaga terkait (ekonomi.kompas.com, 23/08/2018).

Sangat disayangkan, tatkala Lombok berduka, di pusat justru pesta. Seolah kebahagiaan dan citra di mata dunia lebih diutamakan dibanding tangis derita rakyat. Sensitifitas bencana yang kurang peka. Memang bencana alam yang menimpa manusia merupakan qadha’ dari Allah SWT. Namun, ketika bencana sudah terjadi diperlukan kesigapan penanganan.

Minimal menyelamatkan korban yang terluka dan pemenuhan hajat hidup mendasar bagi korban yang selamat. Lebih baik lagi jika bisa dilakukan upaya mengurangi atau menghindarkan dampak kerugian dari bahaya bencana, menjamin kepastian sampainya bantuan dengan cepat pada korban dan mencapai pemulihan masyarakat yang cepat dan efektif.

Apa yang dipertontonkan pemerintahan negeri ini berbanding terbalik dengan kebijakan sistem Islam dalam menanggapi bencana. Dalam fase tanggap darurat seperti kejadian Lombok, tanggung jawab khalifah sebagai pimpinan utama sangat dominan.

Kepala Negara Islam harus memastikan pemerintahannya bisa memberikan bantuan segera untuk mempertahankan hidup, memulihkan kesehatan, dan dukungan moral untuk penduduk yang terkena bencana alam.

Bantuan tersebut dapat berupa pemberian bantuan khusus, namun bersifat terbatas, seperti sarana transportasi, tempat tinggal sementara, makanan, pemukiman semi permanen di kamp-kamp, dan lokasi lainnya. Fokus pada tahapan ini adalah pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sampai solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan dapat ditemukan. 

Penguasa harus mengambil porsi yang besar dalam tahapan ini, selain karena kewajiban tersebut ada padanya, juga untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang masuk bersama dengan bantuan-bantuan dari pihak asing.

Segala macam bantuan harus diserahkan pada negara sekaligus bertanggung jawab dalam menyalurkannya pada orang-orang yang membutuhkan bantuan beserta jenisnya dengan tepat. Jika di baitul mal tidak lagi tersedia dana untuk masa tanggap darurat ini, dapat menggunakan alokasi dana penanggulangan bencana dari bagian lain.

Sebagaimana ketika khilafah di bawah pimpinan Umar RA mengalami paceklik, yang diriwayatkan oleh Ibn Syabbah dalam Akhbârul-Madînah dari jalan Al-Haitsam bin Adi, juga dari jalan Al-Walîd bin Muslim Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

Aku telah diberitahukan oleh Abdurahmân bin Zaid bin Aslam Radhiyallahu ‘anhu dari ayahnya dari kakeknya bahwa Umar Radhiyallahu ‘anhu memerintahkan ‘Amr bin ‘Ash Radhiyallahu ‘anhu untuk mengirim makanan dari Mesir ke Madinah melalui laut Ailah pada tahun paceklik”.

Dana pajak bisa jadi alternatif ketika baitul mal dan bantuan dari wilayah lain tidak mencukupi. Dengan syarat ditariknya pajak hanya dari golongan masyarakat yang mampu.

Demikianlah gambaran sensitifitas penguasa Islam terhadap bencana yang menimpa rakyatnya. Semuanya dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang Khalifah melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Kebutuhan rakyat adalah tanggung jawabnya. Jauh lebih diutamakan sebelum mencari citra dunia. Maka, merindukan pemerintahan seperti ini adalah kewajaran bukan?[MO/sr]

Posting Komentar