Oleh: Dede Yulianti A.Md 
(member Revowriter)

Mediaoposisi.com- Pemilihan presiden (Pilpres) masih setahun lagi. Namun hingar bingar pemilihan cawapres sudah terdengar. Aroma menggaet calon sesuai selera pasar tercium. Tak ditanya, semula berkoar-koar jauhkan agama dari perpolitikan. Kini terciduk menggandeng sosok ulama ke panggung politik.

Beginilah watak asli demokrasi. Sekulerisme akarnya merupakan harga mati. Jauhkan agama dari pengaturan dan pengelolaan urusan rakyat prinsip utama. Namun bukan demokrasi namanya, jika tak menjadikan kepentingan di atas segalanya. Umat Islam adalah pemilih utama di negeri ini. Demi sebuah kekuasaan, beri pilihan dari kalangan yang dicintai umat.

Tak jadi soalan aturan apa yang kelak diterapkan. Yang penting kemenangan tuk langgengkan kekuasaan. Akhirnya sosok religius hanya jadi pemanis yang membius. Lalu akankah perubahan sosok mengubah nasib rakyat di negeri yang hampir sekarat ini?

Berpuluh-puluh tahun sejak bumi Nusantara merdeka, rakyat disuguhi rezim yang terus berganti. Nasionalis, kyai, perempuan, kalangan militer, sipil, semua pernah mencicipi kursi kekuasaan. Lalu bagaimana dengan rakyat sebagai pengantar mereka ke singgasana kemenangan? Kenyataan tak semanis perayaan pesta demokrasi.

Janji-janji menjelang pilpres selalu menawan. Membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan akses kesehatan. Menurunkan harga sembako. Menguatkan rupiah. Mengembalikan aset negara. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mendukung usaha kecil masyarakat, dan segudang janji lainnya.

Jauh panggang dari api. Meleset jauh dari harapan. Lapangan pekerjaan terbuka untuk asing. Mengembalikan aset negara, kekayaan alam pada asing. Dollar semakin meroket. Kesehatan malah mencekik dengan asuransi ala BPJS. Harga sembako semakin melangit. Kemiskinan kian menganga.

Berkali-kali rakyat tertipu. Siapapun nahkodanya, jika bahtera yang dinaiki rusak maka tetaplah akan tenggelam. Siapapun sosok pemimpinnya, jika sistem dan aturan yang digunakan bobrok maka hanya akan melanggengkan kehancuran. Sebab sejatinya pemimpin dipilih sebatas pelaksana sistem yang ada.

Demokrasi menjadikan ongkos politik mahal. Kemeriahan pesta demokrasi membutuhkan suntikan dana yang tak sedikit. Maka kolaborasi korporat pemilik modal dan penguasa bagaikan lingkaran hitam yang tak berkesudahan. Sudah tak aneh jika ada balas budi.

Di sinilah rakyat kembali gigit jari. Kebijakan tak lagi berpihak pada rakyat. Rezim berganti hanya mengulang cerita yang sama. Lagi-lagi rakyat bukan pihak yang diuntungkan. Lagi-lagi rakyat buntung.

Meskipun demikian kesadaran di tengah umat kian bertumbuh. Umat semakin kritis dan merasakan kerusakan sistem yang diterapkan. Perlu ada perubahan mendasar untuk mengubah wajah negeri ini. Keluar dari sistem yang telah bobrok di sana sini. Terjadinya perubahan memerlukan dua hal yang urgen, sosok pemimpin yang amanah sekaligus sistem aturan yang benar.

Kembali pada syariat Islam yang terbukti memanusiakan manusia. Menihilkan ongkos politik dan utang jasa pada pengusaha. Satu-satunya sistem warisan Rasulullah Saw yang bertahan hingga 14 abad lamanya.[MO/sr]

Posting Komentar