Oleh : Zumrotul Khoiriyah, S.Si
(Komunitas Muslimah Pantura)

Mediaoposisi.com- Setiap manusia  memiliki kebutuhan hidup asasi yang wajib terpenuhi. Sandang, pangan, papan yang layak adalah suatu impian dan keharusan. Sehat adalah asa. Agar dapat aktif bekerja dan berkarya. Saat seseorang terbaring sakit , ia butuh obat dan dirawat dengan baik. Namun, dimana pelayanan kesehatan yang memberikan jaminan itu?

Biaya rumah sakit tentu tak ada yang murah bagi rakyat level menengah ke bawah. Seolah rakyat kecil yang miskin tak boleh sakit karena gak cukup uang untuk membayar. Rakyat tak perlu gusar. Karena pemerintah sudah memberikan jaminan layanan kesehatan.

Melalui program BPJS, dapat menjadi solusi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan murah dan berkualitas. Namun, ini berlaku jika seseorang itu menjadi anggota BPJS. Syaratnya dengan membayar iuran setiap bulan sesuai dengan tipe kelas layanan yang dipilih.

Kelas I, kelas II atau kelas III. Kapanpun peserta BPJS sakit, ia tak perlu keluar uang karena ia telah dijamin dalam pelayanan dan pembayaran. Benarkah demikian?

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan per 25 Juli 2018 telah mencabut tiga layanan medis dalam hal penanggung biaya pengobatan. Yakni layanan pengobatan katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. (Republika.co.id)

Nopi Hidayat, Kepala Humas BPJS Kesehatan menuturkan bahwa kebijakan ini mengacu pada perundang-undangan. UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa "BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas jaminan kesehatan".

Sedang pasal 22 menyatakan bahwa, "luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan BPJS".

Nopi Hidayat menjelaskan bahwa implementasi kebijakan baru ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mencabut pelayanan kesehatan yang diberikan. Namun, penjaminan pelayanan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan.

Ini berarti meski peserta BPJS sudah membayar iuran perbulan. Ia tetap akan mendapat tagihan tambahan diluar pembiayaan yang dijamin oleh BPJS atas penyakit yang dideritanya saat perawatan dan pengobatan.

Jelas ini sangat membebani masyarakat yang sakit dengan kreteria penyakit katastropik (penyakit dengan penyembuhan waktu lama) atau pun para ibu hamil dalam persalinannya. Karena pembiayaan ditanggung oleh pasien sendiri. Sungguh sedih dan kecewa dirasakan oleh setiap orang. Hidup sehat yang didamba ternyata bersyarat dan makin menambah beban berat hidup rakyat.

Meski hidup di negeri zamrud khatulistiwa, melimpah sumber daya alam dan kekayaan hayati, ternyata  nasib rakyat kian tambah berat. Sehat jadi barang mahal. Akibat dari penerapan jaminan kesehatan kapitalistik.

Kesehatan dan layanan kesehatan dikomersialkan. Pembiayaan layanan berbasis asuransi wajib. Kendali mutu berdasarkan pembayaran sistem paket dan berjenjang. Jika sistem kapitalis liberal yang diterapkan tidak mampu menghadirkan hidup nyaman dan ideal, maka adakah pilihan lain sebagai solusi atas problem ini?

Islam memberikan jawaban atas persoalan layanan kesehatan. Islam menjamin kebutuhan dasar individu dan masyarakatnya. Kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang akan dipenuhi oleh negara secara mudah, murah bahkan gratis dengan kualitas terbaik.

Berlaku untuk setiap warga negara tanpa memandang status sosial, suku, ras dan agamanya. Tak ada dalil atau pun dalih 'tuk mencari keuntungan di dalamnya. Karena negara adalah pelayan umat bukan pedagang. Amanah yang dimandatkan Allah SWT kepada setiap pemimpin rakyat harus dilaksanakan penuh tanggungjawab.

Sebagaimana hadits Rasulullah, "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya". (HR Al-Bukhari)

Mari cermati masa kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau langsung bertindak cepat untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk layanan kesehatan pasien lepra secara gratis. Inilah gambaran layanan kesehatan berdasar syariat yang senantiasa membawa maslahat bagi seluruh umat.

Pembiayaan jaminan kesehatan dalam islam tidak bersyarat. Rakyat menerima layanan kesehatan secara cuma-cuma tanpa membayar iuran atau sejenisnya. Ini karena dana pembiayaan berasal dari pengelolaan SDA milik umat oleh negara. Hasilnya masuk ke dalam kas negara.

 Digunakan dan distribusikan ke  rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan publik salah satunya layanan kesehatan. Jaminan kesehatan dalam islam terbukti telah menjadikan setiap individu warga negara sehat tanpa bersyarat.

Tidakkah kita mengidamkan sistem mulia ini ada? Tentu ini akan segera terwujud jika negeri ini mau kembali kepada syariat Allah. Terterap dalam kepemimpinan bersistem Islam kaffah.[MO/sr]





Posting Komentar