Oleh: Lailin Nadhifah 
(Pengurus MT KhoirunNisa’ Jember)

Mediaoposisi.com- Agenda tahunan  Jember Fashion Karnaval (JFC) yang digelar Kabupaten Jember, Jawa Timur 7-12 Agustus 2018, selalu melakukan terobosan baru tiap tahunnya.

Tujuannya membuat daya tarik bagi turis asing semakin tinggi  berkunjung ke Jember menikmati suguhan karnaval  terbesar di tanah air ini. Tahun ini Bupati Jember Faida, membuat terobosan dengan merangkul "wong cilik"  atau dhuafa.

"Ada banyak hal baru di JFC tahun ini. Kami akan mempercantik Kota Jember," kata Bupati Jember Faida. Pemerintah Daerah setempat menyediakan 2.000 becak hias atau becak wisata. Ribuan becak ini bakal menjadi salah satu alternatif transportasi dalam kota yang mengantarkan wisatawan keliling Kota Jember.

Keberadaan becak hias, kata Bupati Faida, akan mengimbangi tampilan Jember yang kini menyandang predikat sebagai kota karnaval. Selain becak, dihadirkan 1.000 rombong pariwisata. Rombong tersebut berisi jajanan lokal yang bakal dioperasikan oleh usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM daerah setempat.

Dihadapan Menpar,  Bupati Faida juga menyampaikan bahwa Kota Jember sejatinya  akan bicara 5C antara lain,  Coffe,  Cocoa,  Cigarette,  Caffè dan Culture. Di samping C yang sudah ada yakni Carnaval. Sehingga even yang ada berdampak buat yang lain karena Jember di kelilingi dengan perkebunan dan pemandangan yang indah.

Program city tour alias keliling kota selama sehari juga bakal disediakan selama agenda JFC berlangsung. Turis akan diajak berkeliling ke destinasi-destinasi wisata dekat kota, seperti ke pusat penelitian kopi dan kakao. Konon, pusat penelitian tersebut tergolong yang paling besar di Indonesia.

Tentunya event tahunan ini ibarat rejeki nomplok bagi kaum dhuafa; sopir kendaraan umum, pedagang pedagang kecil, tukang becak mungkin juga para pengemis dan pemulung.

Rizki Kapitalis, Rizki Musiman
Rizki kapitalis rizki musiman, alih alih memberikan solusi justru kapitalislah biang keladi keruwetan hidup. Biaya kebutuhan hidup yg semakin tinggi, dampak penerapan ekonomi kapitalis yang berprinsip memberi ruang kebebasan mutlak bagi siapapun untuk berusaha.

Ibarat perlombaan tinju kelas bebas. Petinju kelas ringan akan menghadapi petinju petinju kelas berat. Kaum dhuafa' menghadapi pengusaha kelas kakap bahkan pengusaha asing.
Bisa ditebak, yang terjadi adalah hukum rimba, yang kuat adalah pemenangnya. Yang lemah, babak belur dan terseok terseok hidupnya.

Prinsip ekonomi kapitalis yang berlandaskan kebebasan hak milik memposisikan  negara  tak lebih sebatas penjaga malam. Wajib lepas tangan terhadap "pertarungan" yang terjadi di ring tinju antara kelas dhuafa dan kelas pemilik kapital. Negara wajib cabut subsidi supaya fair pertarungan harga di pasar.

Dhuafa, haram hukumnya diberi bantuan kecuali bantuan tersebut bisa memperpanjang umur si miskin untuk hidup hari itu. Jadilah, pemenuhan hidup dhuafa sekedar "hiburan" kapitalis dikala pergantian waktu ronde demi ronde pertarungan hingga jelang kekalahan kaum dhu’afa.

Perihal tersebut sangat nampak nyata pada event  pagelaran JFC yang diikuti segenap perubahan infra struktur sekaligus upaya setengah maksa memunculkan destinasi tempat wisata lokal, berikut menjamurnya pembangunan hotel. Yang digelar dari tahun ke tahun tidak mampu menggeser angka kemiskinan di Jember.

Angka kemiskinan dan tingkat kesejahterahan di Jember tetap berjalan di tempat. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, presentase penduduk miskin di Jember dari tahun 2012-2017  berkisar 11.81% th 2012 dan di tahun 2017 menjadi 11.00%. 

Jika dibandingkan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2016, persentase penduduk miskin 10,97 persen, pada tahun lalu naik menjadi 11 persen.
Jika dinominalkan, jumlah penduduk Jember yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2017 mencapai 266.900 orang.

Menurut Indria, dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Walaupun terobosan JFC tahun 2018 ini melibatkan ribuan tukang becak dan UMKM, tetap saja statusnya rezeki hiburan yang hanya semusim, satu tahun sekali.
Bak hujan rintik dikala terik matahari panas menyengat.

Tidak mampu membasahi tanah yang kering kerontang. Mungkin penghasilan di musiman tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup beberapa hari kedepan. Padahal pemenuhan kebutuhan hidup bukan hanya untuk beberapa hari ke depan. Dan kebutuhan bukan hanya makan namun juga sandang,papan, kesehatan dan pendidikan.

Bukti bahwa perbaikan ekonomi ala kapitalis yang mengandalkan sektor hiburan baik itu berupa  karnaval tahunan ataupun sektor pariwisata , yang ramai saat "musim" tertentu, tidak akan bisa mennyelesaikan persoalan pengentasan kemiskinan.

Justru berujung munculnya mudhorot baru, berupa serangan liberalisasi yang luar biasa menerjang kehidupan masyarakat.

Hiburan dan sektor pariwisata butuh "kebutuhan" yang tidak biasa. Mulai dari hotel berfasilitas miras dan "pendamping", tempat hiburan karaoke dan cafe nonstop 24 jam bahkan masyarakat wajib mentoleransi kebebasan mengumbar aurat dan pergaulan wisatawan di muka umum.

Semakin kompleks derita rakyat, sudahlah terhimpit sulitnya biaya pemenuhan kebutuhan hidup, serangan liberalisasi memporak porandakan tata nilai moral lingkungan dan menghancurkan sendi kehidupan keluarga.

Islam,Memberikan Rizki Nyata
Islam menetapkan negara berfungsi sebagai raa’in (penanggung jawab) sekaligus ri’ayah (melayani) urusan hidup rakyat. Implikasi dari dua fungsi tersebut, negara wajib memastikan pemenuhan kebutuhan primer rakyat, mulai dari sandang, pangan dan papan berikut pula kesehatan, pendidikan plus keamanan.

Dengan berlandaskan pada mekanisme penetapan kepemilikan. Yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara dan kepemilikan rakyat. Maka negara mengoptimalkan pengelolaan kepemilikan rakyat berupa sumber daya alam; lautan, sungai, tambang, hutan sepenuhnya berpulang kepada rakyat baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan mekanisme tersebut, pemenuhan kebutuhan hidup rakyat terjamin terpenuhi secara nyata. Tidak sekalipun Islam menjadikan hiburan sebagai solusi pemenuhan biaya kehidupan rakyat. Sekalipun Islam membolehkan hiburan. Selama hiburan tersebut tidak melanggar hukum yang lain, seperti larangan ikhtilat, larangan khalwat, larangan tabarruj dan lainnya.

Syari’at Islam syari’at yang sempurna dan pparipurna telah nyata mendatangkan kemaslahatan hidup. Hal tersebut telah  terbukti secara historis dan normatif. Sepatutnya rakyat memperjuangkannya kembali unuk mengatur kehidupan manusia.Menjadi negara yang Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur.[MO/sr]

Posting Komentar