Oleh : Isromiyah SH
 (Pemerhati Generasi )

Mediaoposisi.com-Penggunaan media sosial saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, Path, Snapcat dan masih banyak lagi jenisnya.

Belum lagi tambahan fitur-fiturnya  untuk foto bahkan video. Media sosialpun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan publik .

Sebagaimana kasus seorang Pandu Darma Wicaksono, mantan presiden Green Generation Indonesia Balikpapan yang menjadi tersangka kasus predator anak atau pencabulan terhadap anak. Sejak tertangkap di Yogyakarta pada 16 Nopember 2017, kasus Pandu menjadi viral karena selain didakwa melakukan pelecehan seksual sesama jenis pada setidaknya 6 anak yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, tersangka dikenal  sosok  cerdas dan tercatat sebagai mahasiswa UGM.

 Sidang lanjutan kasus Pandu yang berlangsung tertutup  pada 8 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Balikpapan menyisakan opini  tidak sehat di medsos.

Lambannya proses hukum  membangun opini di media sosial bahwa kasus Pandu itu direkayasa. Kuasa hukum Pandu yang terus memberikan pembelaan pernah menyebut ada kepentingan politik di balik kasus Pandu, karena sebelumnya ia menduduki banyak jabatan strategis (Balikpapan prokal,8/8/18). 


Opini yang terus dibangun di medsos, dianggap pegiat perempuan dan anak Helga Inneke Agustine Worotitjan, akan menggiring opini publik dan menjadi intimidasi bagi para korban kekerasan seksual.

“Upaya-upaya pembelaan diri pelaku pencabulan anak dengan menggiring opini publik bisa menjadi intimidasi bagi para korban. Menyikapi ini, masyarakat harus lebih jeli dan bersama-sama berada pada pihak korban sebagai bentuk solidaritas nyata,” jelas Helga. Helga yang juga survivor

pendamping para korban kekerasan perempuan dan anak ini mengatakan, memberi rasa aman pada korban merupakan bentuk nyata perlawanan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

“Apalagi, dalam konteks kasus pencabulan anak yang tengah disidangkan, pelaku adalah fasilitator forum anak yang seharusnya melindungi anak-anak dari predator. Bukan malah membuat ruang berkarya dan berprestasi anak-anak menjadi ruang rentan dan berbahaya,” tegasnya.

Mengacu pada UU Perlindungan Anak Nomor 35/2014. Tersangka dikenakan Pasal 290 ayat 2e dan Pasal 292, serta Pasal 65 KUHP, karena ada indikasi perbuatan melawan hukum. Namun lambannya penanganan hukum pada kasus pencabulan anak ini mengindikasikan ketidakseriusan dan tebang pilih dalam penyelesaian hukum.

Sungguh peradilan yang miris. Padahal  dampak  pencabulan terhadap anak, baik dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang berupa dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya, termasuk penyakit psikologis di kemudian hari bukanlah perkara yang ringan.

Islam telah memberikan solusi atas permasalahan ini, sifatnya mencegah, menghentikan pelaku sekaligus menyelesaikan permasalahan penyimpangan seksual.

Solusi pertama adalah pembinanan keimanan setiap individu, ini dilakukan oleh individu itu sendiri, masyarakat dan juga negara. Semuanya bertanggungjawab dalam membina dan menjaga keimanan, karena keimanan adalah benteng pertama yang bisa menghindarkan atas semua penyakit kemaksiatan.

Kedua, secara sistemik negara pun harus ikut campur untuk  menghilangkan pornografi dan pornoaksi yang melibatkan media cetak ataupun elektronik. Ketiga, pengadilan dalam pemerintahan Islam menerapkan hukuman sesuai hukum syara yang memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah bagi yang belum melakukan.

Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda: ”Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (liwath) maka hukum matilah baik yang melakukan maupun yang diperlakukannya” (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasa’i). 

Ketika ini diterapkan maka tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindar. Hanya saja, semua ini tidak bisa dilakukan jika hanya mengambil sebagian hukum Islam. Jika benar-benar peduli akan nasib para generasi penerus, maka sudah seharusnya menerapkan Islam  secara sempurna dalam setiap aspek kehidupan.[MO/an]







Posting Komentar