Oleh: Rina Indrawati 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Menuju gelaran pilpres 2019, berbagai perbincangan mengenai prediksi-prediksi di panggung pilpres semakin santer diberitakan. Salah satunya adalah prediksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai akan munculnya koalisi poros Islam di Pilpres 2019. Yang juga diprediksi sebagai poros ketiga selain poros Jokowi dan Prabowo.

Bergabungnya Partai Gerindra, PKS, PAN dan PBB turut melatarbelakangi prediksi ‘poros Islam’ tersebut. Terlebih setelah gabungan partai yang menamai diri mereka sebagai koalisi keumatan turut hadir dalam perumusan hasil ijtima ulama mengenai rekomendasi capres dan cawapres yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) selama dua hari sejak 27/7 lalu.

Ketua DPP PBB Sukmo Harsono pun menyatakan bahwa, kemungkinan munculnya poros Islam ini juga bisa terjadi andai Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan hidayah. Dia menilai poros ini akan menjadi 'the winner'. (news.detik.com/2/8/2018)

"Maka akan terbuka peluang kalau PKB alias cak Imin dapat hidayah bisa jadi akan muncul opsi koalisi parpol Islam (PKS, PKB, PBB, dan PAN). Saya rasa ini akan menjadi the team dan the winner," kata dia.

Istilah poros ketiga yang dikenal sebagai poros Islam muncul setelah aksi 212 lalu. Disusul pilgub DKI Jakarta setahun lalu yang memunculkan dua suara dukungan, pertama untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sang petahana yang saat itu terkena kasus penistaan agama dan kedua adalah suara dukungan untuk Anies Baswedan yang dianggap mewakili suara muslim.

Maka kini, muncul kembali poros dukungan yang berlatar belakang suara umat muslim.
Hanya saja pertanyaannya, benarkah gabungan poros partai Islam akan menjadi the winner seperti yang diprediksi PBB?

Menjadi the winner artinya adalah harus berhasil meraih suara umat muslim di Indonesia. Mengingat 80 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Pertanyaannya, cukupkah hanya dengan bersatunya partai-partai bernama belakang Islam? 

Kerinduan umat muslim atas pemimpin muslim yang adil dan amanah adalah keniscayaan di era kekinian. Hanya saja tidak cukup dengan nama belakang Islam semata. Untuk memenangkan hati umat, para pegiat partai harus menunjukkan keseriusan mereka mengemban Islam dalam visi dan misi mereka.

Selama ini, hampir seluruh partai baik yang mengusung nama Islam ataupun bukan belum menunjukkan keseriusan mereka dalam mengurusi urusan umat. Umat akan selalu ‘dikhianati’ setelah wakil sebuah partai berkuasa. Ini menimbulkan trauma yang cukup mendalam.

Bahkan ketika pun mereka memilih capres yang notabene mewakili ‘wong cilik’, nyatanya kini umat kembali harus gigit jari karena fakta menunjukkan bahwa kepentingan penguasa lebih dari segalanya. Alhasil terkhianati lagi.

Hal ini berimbas dengan menurunnya elektabilitas Jokowi sebagai petahana sebesar 49,3 persen per bulan Juli 2018 (LSI) jika dibandingkan dengan dukungan survei Populi Center Desember 2017 pada Februari 2018  sebesar 52,8 persen.

Maka jelas, umat bukan hanya membutuhkan the winner yang memenangkan surat suara, tapi juga yang mampu memenangkan hati rakyat yang ridho menyerahkan kepemimpinan dirinya kepada orang yang dipilih. Yang artinya harus mewakili umat muslim secara keseluruhan.

Yakni dengan menjamin pengurusan rakyat berdasarkan syariat Islam, sebagaimana makna politik secara syar’i (ri’ayah su’un al ummah). Bukan hanya sekedar menjalankan kekuasaan atas kepentingan dirinya dan partai.

Tentunya hal itu berarti bahwa calon pemimpin terpilih harus sudah memiliki rumusan bagaimana caranya mengganti sistem ini (kapitalis-demokrasi) dengan sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi umat. Yakni sistem Islam. Sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menjadi Pemimpin Daula Islam di Madina kala itu.

Karena bagaimanapun sempurnanya visi dan misi calon pemimpin maupun partai Islam saat ini, tidak akan mampu mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin jika sistem yang diemban negaranya masih sama, Kapitalis-Sekuler.

Jika ingin menjadi the winner maka siapkan saja konsep penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi negara. Dan umat pasti akan ridho atas kepemimpinan itu.[MO/sr]





Posting Komentar