Oleh: Soffy WS, drg. 
(Praktisi kesehatan, Komunitas Peduli Negeri, Bogor)

Mediaoposisi.com-Pemilihan caleg yang sudah di ambang pintu membuat banyak partai politik berlomba-lomba untuk mencari kader yang dapat mendongkrak suara dalam pileg/pilpres 2019 nanti.  Seorang artis sebagai sosok yang dikenal luas oleh fansnya, menjadikan mereka diburu untuk meramaikan suara partai. 

Ajang kampanye politik sarat dengan aneka hiburan yang membius jiwa masyarakat dan minimnya rencana kerja dengan tujuan memakmurkan rakyat banyak.  Target utama mereka adanya kantong suara tertinggi untuk mencapai kursi legislatif, sedang kesejahteraan rakyat hanya sebagai efek samping.  Maka janji  kampanye tinggallah kenangan belaka. 
     
Banyaknya artis yang maju jadi caleg tergambarkan saat sejumlah parpol mendaftarkan nama-nama bakal caleg Pemilu 2019 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. (Tribun.news.com, Selasa 17/7/18). Ada beberapa diantara para artis tersebut sudah terlebih dahulu terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu sebelumnya. 

Sebut saja Okky Asokawati yang pindah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Selain itu, ada pula Wanda Hamidah yang juga telah terjun di dunia politik.  Nama baru yang terjun ke dunia politik, misalnya, Giring Nidji yang diiusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Olla Ramlan, Manohara Odelia Pinot, Adly Fairuz, Mandra yang diusung Partai Nasdem dan masih banyak lainnya (kompas.com, 19/7/2018)
     
Politik pun berjalan dengan mengusung kader-kader instan yang disulap menjadi politikus handal hanya bermodal wajah rupawan dan ketenaran.  Memang di alam Demokrasi ini, politik yang merakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat) hanya sekedar jargon di siang bolong. 

Faktanya demokrasi  merupakan politik kepentingan penguasa dan antek-anteknya.  Maka siapa yang menjadi penguasa, dan pejabat legislatif (wakil rakyat) akan diuntungkan dengan fasilitas dan tunjangan yang menggiurkan. 

Boleh jadi inilah alasan para artis rela berpanas-panas ria keliling daerah untuk mencari simpati pemilihnya.  Padahal siapapun yang terjun di politik, harus memahami hakekat politik itu sendiri.
     
Sebagai seorang muslim, Islam mempunyai pemahaman yang jelas tentang politik.  As-Siyasah (politik) merupakan ri’ayatun syu’unil ummat (mengurusi urusan rakyat). 

Sehingga ketika terpilih menjadi penguasa atau pejabat wakil rakyat, maka dia sadar jabatan yang diperoleh adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt., sehingga kepentingan umat-lah yang diutamakan pelaksanaannya menurut aturan Allah Swt dan Rasul-Nya. 

Bukan keuntungan duniawi/materi pribadi dan partai yang diutamakan seperti dalam sistem kapitalis saat ini dengan demokrasinya.  Sehingga target asal menang, dengan ketenaran dan uang yang dihamburkan untuk kampanye  menghibur menjadi hal yang biasa di kalangan caleg artis.  Inilah pengkerdilan makna politik. 

Selama sistem sekuler/kapitalis masih diterapkan, politikus yang lahir hanya berkutat pada persaingan menumpuk materi dari jalan manapun untuk mempertahankan ke-eksisannya, karena tidak adanya ketaqwaan yang menyeluruh dalam aspek kehidupan.  Taqwa hanya muncul di tempat ibadah, selepasnya hilang berganti asas manfaat untuk kepentingan materi belaka.
       
Berbeda dengan sistem Islam, taqwa yang sempurna di setiap lini kehidupan akan membimbing langkah politik mencari ridla Allah dengan ikhtiar dan tawakkal. 

"Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan).  Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah.  Bertaqwalah kalian kepada Allah.  Sungguh Allah sangat pedih azab-Nya" (TQS.Al-Hasyr : 7).

Adanya modal taqwa serta kemampuan mengatur urusan umat inilah yang membawa individu masuk dalam dunia politik.

Perwakilan rakyat/umat dalam sistem Islam dikenal dengan Majelis Umat (untuk tingkat pusat) dan Majelis Wilayah (untuk tingkat daerah).  Semua warga negara berhak untuk menjadi wakil, baik muslim maupun non-muslim.  Mereka mewakili umat untuk mengkontrol/mengkoreksi (muhasabah) Khalifah/Imam dan para pejabat pemerintah dengan memberi nasehat, pendapat/saran. 

Semata-mata untuk mewakili umat dalam melaksanakan kewajiban amar makruf nahi munkar.

"Hendaklah ada diantara kalian sekelompok orang yang menyeru al-Khayr (Islam) serta melakukan amar makruf nahi munkar" (TQS. Ali Imran : 104). 

Adanya orang non-muslim yang menjadi bagian dari perwakilan ini berfungsi untuk menyampaikan pengaduan kezaliman penguasa terhadap mereka, atau kemungkinan buruknya penerapan Islam atas mereka dengan tidak tersedianya pelayanan, dsb. 

Mereka tidak diminta pendapat tentang masalah hukum dan undang-undang yang diadopsi oleh Khalifah/Imam karena ketiadaan iman mereka dalam Islam.Hanya dengan sistem Islam yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan secara merata untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh umat.[MO/sr]

Posting Komentar