Oleh: Arin RM, S.Si
(freelance author, member TSC)

Mediaoposisi.com- Tahun ini adalah tahun kedua zonasi diterapkan secara resmi sebagai panduan PPDB melalui peraturan Kemendikbud Peraturan Mendikbud No. 4/2018 tentang Zonasi pada bulan Mei lalu. Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima (m.mediaindonesia.com, 29/05/2018).

Zonasi dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan. Mendikbud menyampaikan: “kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru (kemendikbud.go.id, 01/06/2018).

Untuk Indonesia sendiri, disadari atau tidak kualitas lembaga pendidikan memang tidak merata. Ada kasta kelas kuat antara sekolah unggul dan tidak. Sehingga sangat wajar jika ingin diselesaikan. Namun kebijakan zonasi sepertinya tidak berjalan mulus.

Di lapangan dijumpai sejumlah permasalahan, misalnya  jarak rumah dan sekolah yang diputuskan dalam daftar zonasi justru lebih jauh dari sekolah lain yang di luar zonasinya. Walhasil untuk sampai ke sekolah memerlukan pengorbanan besar, sebab jamak dijumpai sekolah tidak dilalui akses angkutan umum.

Kesulitan lain muncul tatkala lembaga pendidikan di lokasi zonasi tak ada yang menyajikan program yang dimaui. Siswa akan bingung kemana melanjutkan belajar yang sesuai keinginan. Ada juga siswa yang terpaksa menjauh ke sekolah di luar zonasinya karena nilainya tak memenuhi syarat di sekolah yang ditunjuk oleh zonasinya.

Laman liputan6.com (06/07/2018) pun menuliskan headline “Nasib Siswa Berprestasi Terlontang-lantung Lantaran PPDB Sistem Zonasi.

Problematika lainnya adalah adanya upaya orang tua membantu anak agar bisa diterima di sekolah tujuan dengan cara curang, bahkan cenderung berunsur kriminal. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastolo, mengatakan, pada penyelenggaraan PPDB tahun ini pihaknya memfokuskan pengawasan sistem zonasi.

Berkaca pada seleksi tahun baru, penerapan rayonisasi ini banyak menjadi celah kecurangan. “Kita belum punya data, tapi angka kecurangan dari sistem zonasi ini tinggi,” kata Haneda.

Sebagai contoh, dia menyebut, penerapan sistem ini banyak menimbulkan jual beli kursi. Siswa titipan khususnya dari pihak-pihak berpengaruh sering dilakukan atas dasar rayonisasi tersebut (jabarnews.com, 02/07/2018).

Menyikapi peristiwa terkait, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, ada empat kelemahan dalam Permendikbud tersebut. Yakni, tentang biaya pada Pasal 19 ayat 1 dan 3, dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang radius atau domisili peserta dengan sekolah. SekJen FSGI Heru Purnomo menegaskan, lemahnya aturan membuat PPDB 2018 tetap menimbulkan masalah seperti tahun lalu.

Ia mencontohkan, daya tampung sekolah tak seimbang dengan jumlah pendaftar menimbulkan beragam praktik kecurangan. Di antaranya melalui penyalahgunaan fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh sejumlah oknum (pikiran-rakyat.com, 10/07/2018).

Di Jawa Tengah, Kapoda Irjen Condro Kirono menegaskan akan menindak tegas pemalsu surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan sebagai syarat agar diterima sebagai siswa saat penerimaan peserta didik baru (cnnindonesia.com, 11/07/2018).

Sekiranya polemik zonasi tidak perlu terjadi. Keberadaan kasus turunan akibat zonasi ini bisa dibaca sebagai prematurnya gagasan zonasi dalam mencoba menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia. Zonasi diwacanakan untuk mengatasi pemerataan pendidikan, namun kenyataan yang terjadi justru menunjukkan program ini belum menyentuh persoalan mendasar dunia pendidikan.

Bahkan jika kebijakan ini diterapkan sebelum dilakukan pengkajian paripurna di lapangan, maka sangat mungkin akan berujung pada kezhaliman.

Mengapa? Sebab magnetisasi sekolah favorit menarik calon siwa baru tidak terjadi secara instan. Ada waktu tahunan yang dibutuhkan hingga terjadi kelompok sekolah yang bertengger di jajaran favorit dan sekolah biasa di jajaran tak dilirik.

Proses kemunculan favoritisme sekolah  berawal dari  adanya dukungan  pemegang kebijakan level atas, baik  berupa  tenaga  pendidik maupun dana untuk pengadaan sarpras. Kuatnya dukungan berkaitan dengan kebijakan politis.

Maka, seharusnya langkah awal yang dipilih untuk memeratakan pendidikan ini adalah dengan pemerataan kebijakan politis ini dulu. Bukan dengan zonasi lalu diikuti upaya pemerataan kualitas sekolah.

Sebab, jika sekolah sudah sama rata kualitasnya di semua tempat, maka calon siswa akan otomatis berpikir ulang untuk menuju tempat jauh dengan kualitas setara yang dekat. Tidak akan ada lagi kasta dalam pendidikan.

Sehingga upaya yang ditempuh untuk mencoba melakukan pemerataan pendidikan juga tidak bisa instan langsung menyasar para siswanya. Harus ada format yang diberlakukan untuk sekolah dan sarana kelengkapannya terlebih dahulu.

Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sekolah non favorit harus diprioritaskan terlebih dahulu. Setidaknya, beberapa langkah berikut dapat ditempuh sebagai upaya awal pemerataan mutu pendidikan:

Pertama: penelaahan ulang ketersediaan jumlah sekolah dan jumlah calon siswa. Di Indonesia perbandingan jumlah SD, SMP, SMA negeri belum sebanding. Semakin naik jenjang, jumlahnya semakin sedikit.

Secara otomatis dari jumlah sekolah saja sudah memunculkan potensi persaingan calon siswa baru. Maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah memenuhi kebutuhan sekolah. Harus dipikirkan dan direalisasikan dengan serius bagaimana sekiranya jumlah sekolah negeri di jenjang SMP dan SMA bisa sebanyak sekolah SD.

Kedua: banyaknya jumlah sekolah harus diimbangi dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana fisik sekolah. Harus ada standarisasi nasional terkait hal ini. Minimal harus ada standar menejemen sekolah entah itu berupa jenis gedung apa saja beserta spesifikasi peralatan penunjang pendidikan atau apa saja yang diwajibkan tersedia di sebuah sekolah.

Dan untuk kemudian pemerintah benar-benar serius merealisakannya di setiap sekolah dengan menjamin pengadaannya. Jika konsep ini diemban dengan amanah, maka tidak ada lagi fenomena tak semua sekolah mengerjakan UN berbasis online.

Ketiga: pemerataan pendidikan perlu didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Jumlah pendidik di negeri ini banyak. Hanya saja belum semuanya berstatus pegawai tetap. Pun yang berstatus pegawai tetap belum merata tersebar ke pelosok daerah.

Masalah kesejahteraan tentu pemicunya, bukan rahasia lagi jika di pelosok gaji jauh tak sebanding dengan perkotaan, terlebih sekolah bonafit. Disinilah perlunya perombakan kepegawaian tenaga pendidik beserta sistem penggajiannya yang menyejahterakan lagi merata ke setiap orang.

Keempat: berhubung untuk menuju ke sekolah, diperlukan akses yang mudah, maka selanjutnya harus dipayakan ada fasilitas jalan yang baik menuju sekolah, sekaligus moda angkutan umum yang mampu mengampu jumlah siswa dan aman sepanjang perjalanan.

Di lapangan, akses menuju sekolah tertentu masih sulit. Jangankan moda transportasi umum, akses jalan menuju lokasi saja masih belum standar.  Fasilitas  ini perlu diratakan juga.

Kelima: memanamkan mindset di pemangku kebijakan, bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Tanggung jawab utama akan pendidikan ada di pundak negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksananya.

Pemerintah lah yang seharusnya full support untuk urusan terlaksananya pendidikan ini. Sehingga secara politis, dimana pun posisi sekolah, kucuran dana dan kucuran tenaga pendidiknya harus disetarakan. Tidak hanya terkonsentrasi di kota besar saja.

Sesungguhnya aneka problema dunia pendidikan di atas adalah buah dari penyelenggaraan pendidikan yang beorientasi pada barat. Sistem barat adalah kapitalisme dengan haluan sekuler dan liberal. Pendidikan beserta yang terlibat di dalamnya dibiarkan saja meski melahirkan kebijakan yang tidak merata.

Bahkan negara tidak masalah jika menyerahkan pembiayaan pendidikan di tangan pihak kedua, meski akhirnya muncul polarisasi pendidikan tersebab biaya. Jika ingin mengakhirinya, maka sudah selayaknya berpaling dan move on dari model pendidikan ini. Sebagai pelajaran, perlulah meneladani pendidikan di masa kekhilafahan Islam.

Mengapa bukan barat? Sebab barat pun dulu awalnya meniru jejak pendidikan cemerlang di masa khilafah. Sejarawan barat Philip K Hitti, menuliskan kekagumannya pada pendidikan di Madrasah Nizamiyah, masa khalifah Malik Syah. Tulisan Hitti adalah pertanda bahwa perhatian Islam akan pendidikan sangat besar.

Sehingga meski telah berlangsung di masa silam, kegemilangan nya masih dapat diakses jejaknya di masa kini. Memang Islam memandang pendidikan sebagai hajat dasar yang asasi bagi setiap orang. Islam konsisten melaksanakan dan memfasilitasi kewajiban menuntut ilmu yang telah digariskan syariat.

Sehingga Khalifah sebagai periayah urusan umat akan meletakkan pendidikan sebagai perkara prioritas yang harus diperhatikan. Menjamin kecemerlangan kurikulum yang berbasis aqidah Islam. Serta menjamin layanan fisik dengan baik. Merata di semua wilayah, bebas diakses siapa saja, tanpa perlu diatur ala zonasi yang berpotensi memunculkan kecurangan di sana-sini.[MO/sr]



Posting Komentar