Oleh: Isna Yuli
"Women Movement Institute"

Kisruh yang terjadi saat Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden di Surabaya merupakan bukti bahwa hukum di negeri ini tajam kebawah dan tumpul keatas. Deklarasi yang diagendakan akan dihadiri oleh Bunda Neno Warisman, Sang Alang, Ahmad Dhani dan Ustadz Haikal Hasan Baras gagal terlaksana dan mendapat persekusi dari pihak keamanan.

Polisi bersikeras menghadang dan membubarkan masa karena dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat. Diwaktu bersamaan dari kubu yang bersebrangan dibeberapa wilayah lain dengan aman mendeklarasikan dua periode  tanpa ancaman dan persekusi dari pihak manapun.

Persekusi yang dilakukan oleh kepolisian sendiri semakin mencoreng citra pemerintah saat ini, karena instrument Negara seperti Polri, TNI dan Badan Intelejen sendiri seharusnya bersikap netral.

Tidak memihak, dan seharusnya malah memberikan pengawalan saat masyarakat menyampaikan pendapatnya.  Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Sebuah kemunduran jika aparat Negara sudah mau diintervensi oleh rezim yang berwenang. Semakin besar tekanan yang lakukan maka akan semakin memperbesar gerakan ganti presiden.

Patut kita cermati bahwa esensi gerakan ini sebagai "wake up call" bagi umat Islam di Indonesia. Mardani sebagai inisiator gerakan ini memperingatkan bahwa Pemilu 2019 sudah di depan mata dan saatnya mencari pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia. Tak ada yang salah dengan gagasan 2019 Ganti Presiden.

Tahun 2019 memiliki agenda 5 tahunan yang wajib terlaksana, pemilu tinggal menghitung hari, calon presiden beserta wakilnya juga telah mendaftarkan diri. Presiden saat ini tak boleh lagi menjabat lagi setelah pemilu berlangsung, kecuali mereka mengikuti pilpres dan menang kembali.

Sebuah ketakutan besar terlihat oleh masyarakat ketika satu persatu dari rangkaian kegiatan yang berusaha membangunkan kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar dipersekusi oleh aparat keamanan.

Sebuah kewajaran pula jika masyarakat menginginkan pergantian presiden, karena mereka merasakan langsung semua kebijkan yang selama ini dibuat pemerintah tidak lagi memihak pada kepentingan rakyat. Saat pemerintah mampu mensejahterakan rakyat, memimpin pemerintahan dengan benar maka akan secara otomatis rakyat akan mendukung kembali jika presiden sebelumnya mengikuti pilpres selanjutnya.[MO/an]

Posting Komentar