Oleh: Sischa Yunita

Mediaoposisi.com- Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia baik untuk tingkat kabupaten maupun tingkat kepala negara.

Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut sebagai timbal balik dari terselenggaranya sistem pemerintahan sebelumnya sehingga waktunya untuk rakyat memilih pemimpin yang bisa memperbaiki kesalahan kepemimpinan pada gubernur, bupati, maupu presiden yang menjabat sebelumnya.

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh negara Indonesia ini memang dirasa tidak seluruhnya bisa mengatasi semua permasalahan rakyat. Secara fakta, banyak pemimpin yang lupa akan janji ketika mereka kampanye.

Salah satu contohnya adalah janji dari kepala negara untuk menindak lanjuti mobil karya anak bangsa yaitu mobil SMK, buktinya sampai sekarang belum sempat untuk ditindak lanjuti. Tidak hanya itu, Bupati Kelupauan Talaud telah dinonaktifkan oleh mendagri karena telah pergi ke luar negeri tanpa izin.

Bupati tersebut bernama Sri Wahyumi Manalip. Bupati ini melanggar Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 76 Ayat 1 huruf I dan J.  Kepala daerah tersebut telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sehingga sanksi permberhentian sementara selama 3 bulan.

Kasus-kasus ini merupakan contoh kecil dan fakta kecil dari segudang fakta yang ada yang dilakukan oleh para pemimpin. Di dalam Islam, hal ini adalah sebuah kezaliman kepada rakyat. Pemimpin memiliki tugas untuk mengurusi rakyat setiap hari, lantas apa yang dilakukan oleh beberapa pemimpin tidaklah sesuai dengan janji mereka.

Pada akhirnya, janji-janji ketika kampanye, usaha-usaha ketika masih dalam proses mengambil hati rakyat merupakan Pencitraa belaka. Dari pemimpin yang jarang masuk masjid, tiba-tiba berkunjung ke masjid untuk sholat, setelah ditelusuri ternyata pemilu sudah dekat.

Dari yang pihak setuju dengan penista agama tiba-tiba memakai surban dan mengaku menjalankan ibadah Islam, ini namanya Munafik. Politik Pencitraan juga dilakukan oleh Pak Jokowi, misalnya ketika beliau berkunjung di Malioboro.

Coba kita lihat apa hasil dari yang mereka lakukan, kenyataanya mereka hanya berkunjung tapi tidak mengatasi masalah disana. Maka ini tandanya bahwa pemilu sudah dekat.

Di dalam Islam, seorang pemimpin WAJIB hukumnya untuk berkeliling mengurusi rakyat dan tidak hanya Melihat-lihat Saja. Seperti Umar Bin Khattab, yang pagi dan oetang berptroli dan dengan segan menangkap  pelaku-elaku tindak kecurangan oleh warga dan dengan tanggannya sendiri dia memasakkan makanan oleh rakyat perempuan.

Hal ini menjadi bukti bahwa Sistem Demokrasi bukanlah yang tepat untuk menyejahterakan rakyat, tetapi Sistem Islam yang sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah. Sehingga rakyat sejahtera dengan buktinya Masa Kekhilafahan zaman nabi dan para sahabatnya. Sehingga Khilafah adalah Sistem Terbaik sesuai dengan Perintah Allah SWT dengan Kholifah pemimpinnya.[MO/sr]




Posting Komentar