Oleh: Eva Rahmawati
(Ibu Rumah Tangga, Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com- Sedikit atau banyak tetap saja namanya korupsi. Salah satu jargon anti korupsi yang sering didengungkan oleh pegiat anti korupsi. Tapi jargon hanya sekedar jargon, faktanya justru korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak luar biasa pada hampir semua sendi kehidupan.

Upaya untuk memberantas korupsi ini sudah digalakkan dari era reformasi dengan dibentuk sebuah lembaga negara yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK ini didirikan akibat kurang puasnya pemerintah terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengatasi masalah korupsi ini.

Bahkan disinyalir pada waktu itu ada beberapa oknum anggota polisi dan jaksa yang terlibat kasus korupsi. Dengan adanya KPK, semua berharap korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Apakah KPK berhasil?

Menurut indeks persepsi korupsi 2017, Indonesia peringkat ke 96 dari 180 negara dengan nilai 37. Dengan skala 0-100 nilai 0 artinya paling korup sedangkan nilai 100 berarti paling bersih.

"Indeks persepsi korupsi tahun ini memperlihatkan bahwa mayoritas negara hanya membuat sedikit perkembangan atau justru tidak ada perkembangan sama sekali dalam mengakhiri korupsi. Sementara itu, analisis memperlihatkan jurnalis dan aktivis di negara-negara korup mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk berani bersuara". Demikian bunyi pemaparan Transparancy Internasional disitusnya. (https//m.detik.com, 22/2/18)

Artinya Indonesia masih dalam status darurat korupsi, meskipun sudah ada badan khusus yang menangani korupsi. Karena akar permasalahannya bukan soal ada atau tidak ada badan khusus yang menangani korupsi, melainkan karena di Indonesia sistem yang diterapkan adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menilai, tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab demokrasi Indonesia prosedural dan transaksional.

Karena, untuk menjadi seorang bupati saja seorang calon harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah. "Bayangkan saja menjadi bupati perlu sekian miliar dan menjadi gubernur perlu sekian ratus miliar". (republika.co.id,25/1/18).

Bayangkan untuk sekelas gubernur dana yang harus dikeluarkan ratusan miliar, bagaimana dengan pemilihan presiden? Pasti lebih besar lagi. Inilah celah dimana calon kepala daerah hingga calon presiden membutuhkan dana yang sangat besar. Perhitungannya dari biaya kampanye sampai biaya saksi-saksi di Tempat Pemungutan suara (TPS) sebagian besar ditanggung oleh calon yang maju.

Jika secara pribadi tidak mempunyai modal untuk itu maka membuka peluang sebesar-besarnya para pengusaha menjadi "donatur" untuk menyokong semua kebutuhan dalam kancah pesta demokrasi. 

Dan tentunya ini tidak ada makan siang gratis, dibalik itu semua akan selau ada transaksional antara "donatur" dan calon yang bertarung dalam pemilihan umum (PEMILU) baik untuk eksekutif dan legislatif.Disamping karena demokrasi berbiaya tinggi, semakin suburnya praktek korupsi di segala sektor karena asas demokrasi ini adalah sekulerisme.

Dalam pandangan sekuler agama hanya untuk mengatur hubungan dengan tuhannya saja misal dalam soal ibadah sementara pengurusan politik, ekonomi, pendidikan dan bernegara diserahkan pada para pembuat kebijakan yang tentunya syarat kepentingan dan manipulasi karena bersumber dari hawa nafsu manusia.

Dan asas manfaat yang mendominasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Keadan ini diperparah dengan hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Lazimnya para koruptor diberi hukuman penjara, dengan tujuan memberi efek jera. Apakah berhasil?

Faktanya baru-baru ini dihebohkan dengan penemuan KPK terkait lapas mewah koruptor di Sukamiskin.

"Kalau kita bilang tujuan pemidanaan agar orang berubah menjadi baik, agar ada keadilan, orang lain tidak meniru-niru meniru-nirunya, mendorong sosial values dan sebagainya. Lalu kalau apa yang kita lihat dari kasus ini adalah perilaku yang yang jauh panggang dari api, tujuan pemidanaan dan kenyataan jadi memang tragis" ungkap wakil ketua KPK, Saut Situmorang (OkezoneNews,26/7/18).

Artinya dengan temuan fasilitas mewah di lapas Sukamiskin penjara tidak akan memberikan efek jera, sebelumnya pernah dihebohkan juga dengan tertangkap kamera seorang koruptor dari Perpajakan Gayus Tambunan sedang asyik ada diluar penjara padahal semestinya berada rumah tahanan Mako Brimob.

Penemuan lapas mewah dan koruptor yang dengan bebas keluar masuk penjara adalah bukti bobroknya sistem demokrasi.

Sudah saatnya sistem demokrasi dicampakkan berganti dengan sistem yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Yaitu sistem Islam yang merupakan solusi dari semua problematika kehidupan yang mampu memberantas dan mencegah kasus korupsi, melalui penegakkan 3 pilar penegakan hukum-hukum Allah SWT.

Pilar yang pertama, ketakwaan individu. Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, Islam mengatur bagaimana seseorang beribadah.

Dalam mengarungi kehidupan semua perbuatan yang dilakukan harus terikat dengan hukum syara, keterikatan dengan hukum syara ini akan menjadikan manusia bertakwa kepada Allah SWT. Dengan senantiasa menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

Dalam kasus korupsi harusnya para koruptor takut terhadap laknat Allah dan RasulNya. Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda; "Laknat Allah kepada pemberi dan penerima suap" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pilar yang kedua, kontrol individu dan masyarakat. Pengawasan antara individu yang satu dengan individu lainnya memang harus selalu ada. Agar senantiasa tercipta rasa saling mengingatkan dalam kebaikan.

Dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, diatur dalam sistem sosial-kemasyarakatan Islam dalam hal ini ada seruan untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran). Allah SWT berfirman:

 "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. (TQS. Ali Imron :110).

Dari Abu Sa’id Al Khudri ra, ia berkata saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah selamahnya iman.  (HR.muslim).

Amar ma'ruf nahi mungkar dalam kasus korupsi ini masyarakat bertindak sebagai pengawas. Jika spirit ruhiah menjalankan semua hukum-hukum Allah  baik semangat amar maruf nahi mungkar akan hidup dalam masyarakat.

Pilar ketiga, adanya negara yang menerapkan seluruh syari'at Islam. Sehebat apapun ketakwaan seseorang dan ketatnya pengawasan masyarakat tanpa adanya peran nyata negara mustahil pemberantasan korupsi bisa berhasil. Dalam sistem Islam ada beberapa cara mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu:

Pertama, negara mememberikan gaji kepada aparatur negara yang bisa mencukupi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier.

Kedua, dalam pengangkatan aparatur negara, ada syarat adil dan takwa.

Ketiga, menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat, jika ada selisih yang tidak masuk akal, negara bisa mengambilnya.

Keempat, menetapkan hukuman yang berat, berupa ta'zir bisa berbentuk peringatan, ancaman, penyitaan harta hingga hukuman mati disesuaikan dengan besar kesalahannya. Sanksi ta'zir ini berfungsi sebagai pencegahan (zawajir) dan penebus dosa (jawabir), ini yang tidak dimiliki oleh sistem demokrasi.

Keempat cara ini pernah secara historis diterapkan dalam masa kekhilafahan selama 14 abad dan terbukti mampu mencegah dan menekan tindakan korupsi. Namun semenjak runtuhnya kekhilafahan tahun 1924 hingga sekarang belum diterapkan dan akan diterapkan kembali dalam naungan Khilafah 'ala minhajjin nubuwwah.

Sesuai dengan bisyaroh Rasulullah Saw "Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam” (HR. Imam Ahmad).[MO/sr]

Posting Komentar