Oleh : Lilik Yani 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com- Sistem demokrasi memerlukan biaya mahal untuk memilih para pemimpinnya. Mulai dari Bupati, Gubernur, hingga Presiden sebagai pimpinan tertinggi, untuk bisa menduduki jabatan tersebut memerlukan proses yang amat panjang dan berliku.

Jika menginginkan jalan pencapaian lebih lancar, maka harus melewati jalan tol dengan biaya berlipat mahalnya. Ada team sukses yang membantu kelancaran proses. Untuk itu perlu biaya sangat mahal karena melibatkan banyak orang dan serangkaian agenda yang harus dilalui.

Suara Rakyat Berharga Mahal
Sistem demokrasi memakai suara rakyat untuk menetapkan pemenangnya. Maka tidak heran jika, mereka berlomba untuk menarik perhatian rakyat. Berbagai cara dilakukan agar rakyat simpati dan mau mendukungnya.

Sungguh, ketika menjelang pilgub atau pilpres, suara rakyat sangat berarti. Suara rakyat bernilai mahal. Sayang tidak ada bedanya, nilai suara ulama, tokoh umat, pengusaha, pegawai, rakyat biasa, semua suaranya bernilai setara. Maksudnya masing-masing dihitung sesuai jumlah kepala pemilihnya.

Suara profesor yang ahli dalam segala bidang tetap bernilai satu suara. Sama seperti rakyat jelata yang tidak makan bangku sekolah, juga masing-masing terhitung satu suara. Rasanya tidak adil ya? Itulah sistem demokrasi yang menganggap suara rakyat adalah keputusan yang baik.

Mungkin harganya saja yang beda ya? Untuk mendapat dukungan tokoh umat, tokoh masyarakat, atau orang-orang terkenal, memerlukan biaya besar. Karena dibalik mereka ada jamaah besar, yang akan ikut memilih jika para pemimpinnya mendukung partai tertentu yang mendekatinya (melamarnya).

Hanya beberapa rakyat yang cerdas, yang tidak mau ikut-ikutan memilih karena semua amalan dimintai pertanggung jawaban sendiri-sendiri.

Proses pendekatan kepada tokoh umat atau langsung kepada rakyat itu memerlukan biaya. Ada harga yang harus dibayar untuk meraih dukungan umat. Perlu biaya operasional yang tidak sedikit. Tanpa dana, maka operasional partai politik akan terganggu.

Untuk biaya kampanye memerlukan panggung dan segala perlengkapannya. Perlu alat peraga, banner yang dipasang di sepanjang jalan sebagai sarana promosi atau sosialisasi. Belum lagi biaya untuk melobi para tokoh untuk menjadi juru kampanye. Dan masih banyak lagi agenda yang tidak bisa gratis.

Semua perlu dana besar untuk bisa meraih kursi pimpinan. Apalagi kalau itu pimpinan tertinggi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya biaya operasional yang dibutuhkan jauh lebih mahal.

Mahar Nikah vs Mahar Politik
Biaya politik itu diperhalus dengan istilah "mahar politik." Dengar
kata "mahar" jadi ingat kalau mau menikah. Di mana mempelai laki-laki (keluarganya) harus memberikan sejumlah uang atau barang kepada mempelai perempuan (keluarganya) pada saat pernikahan.

Lha kalau mahar politik, katanya sebagai biaya operasinal bagi partai politik ketika menjalankan proses meraih suara rakyat. Demi memenangkan kandidat pemimpin yang diajukannya.

Apapun alasannya, seseorang yang memasuki dunia politik esensinya adalah untuk meraih kekuasaan. Jadi untuk bisa memenangkan kandidatnya, maka partai politik memerlukan dana besar sebagai biaya politik (mahar politik). Untuk itulah dipilih kandidat yang bukan sekedar mempunyai pendukung banyak tetapi juga yang mempunyai dana besar.

Jika kemudian diduga ada calon pemimpin yang melamar kepada parpol atau koalisi parpol, dengan menyerahkan sejumlah mahar yang sangat besar maka hal itu menjadi hal yang biasa bagi sistem demokrasi.

Parpol harus menyiapkan sejumlah dana untuk biaya operasonal selama kampanye hingga pelaksanaan pemilu dan bisa memenangkan calon pemimpin yang diusungnya. Maka parpol terima mahar tersebut untuk melancarkan serangkaian agenda yang akan dilakukan, termasuk biaya membeli suara rakyat.

Bagi sistem demokrasi itu dianggap biasa dan tidak dipermasalahkan. Katanya tidak ada aturan yang melarang. Kalaupun terbukti ada pelanggaran, maka yang dikenai sanksi adalah partai yang menerima mahar politik tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Bawaslu.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, tidak terdapat sanksi apabila seorang bakal calon presiden atau wakil presiden terbukti memberikan "mahar politik" dalam proses pencalonan capres-cawapres. Jika terbukti ada "mahar politik" maka sanksi akan dijatuhkan ke partai politik (parpol) yang menerima.

"Di aturan tidak ada (sanksi). Sanksinya hanya partai yang bersangkutan tidak bisa untuk mengikuti pemilu berikutnya dan itu aetelah terbuktu di pengadilan yang punya kekuatan tetap," ujar Abhan di Jakarta, Rabu (15/8).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak mengatur tentang diskualifikasi apabila bakal capres-cawapres terbukti memberikan "mahar politik" kepada partai politik.

Begitulah sistem demokrasi, menganggap masalah mahar politik sebagai hal biasa. Tidak ada sanksi karena tidak ada aturan atau Undang-Undang yang menetapkan sanksi. Maka dari itu dianggah sah-sah saja, dengan alasan untuk biaya politik yang perlu dana mahal.

Apa Bedanya dengan Suap?
Lantas dikemanakan hukum Allah? Mengeluarkan sejumlah uang untuk melancarkan usahanya agar meraih apapun yang diinginkan, termasuk jabatan atau kedudukan yang diinginkan. Apa bedanya dengan suap? Bukankah suap juga diberikan kepada seseorang atau badan tertentu agar keinginan atau harapannya teraih dengan cara mudah?

Jika suap dilarang karena merupakan dosa besar. Bahkan Rasulullah saw mengancap dengan keras baik yang memberi suap maupun yang menerima suap.

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata :
"Rasulullah saw melaknat yang memberi suap dan yang menerimanya." (HR Tirmidzi).

Jadi Rasulullah memberi ancaman laknat bagi pemberi dan penerima suap. Yang berarti akan semakin jauh dari rahmat Allah. Mengapa Bawaslu menganggap mahar politik yang nilainya sangat besar dianggap biasa. Karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur atau memberi sanksi.

Kalaupun terbukti, kata beliau maka sanksi hanya diberikan kepada penerima mahar saja. Sungguh, mereka tidak takut dengan hukum Allah. Bahkan terkesan meremehkan.

Sementara fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjelaskan, korupsi atau suap sebagai risywah. Pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak.

Saudaraku, akankah kita biarkan kebijakan yang salah tetap berjalan? Akankah kita biarkan sistem yang salah diterapkan di negeri tercinta ini?

Wahai para ulama (termasuk MUI), kalian yang lebih paham tentang aturan Allah yang benar. Mari kita sampaikan kebenaran. Jangan sampai Allah mencabut berkah negeri ini karena adanya kebijakan para pemimpin yang kurang paham hukum Allah.

Apalagi untuk meraih jabatan kekuasaan tertinggi. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang akan memimpin negeri ini. Akankah dibiarkan saja dibawa ke jalan yang Allah tidak ridlo? Tentu semua tidak ada yang mau.

Apalagi Rasulullah sangat melarang, jika seseorang meminta jabatan untuk dirinya sendiri.
"Wahai Abdurahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau yang memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, engkau akan dibantu dalam melaksanakannya." (HR Bukhari dan Muslim).

Jadi kita dilarang untuk meminta jabatan, apalagi jika harus memberi mahar atau suap. Karena perbuatan itu dilarang dan sangat berdosa jika dilanggar. Khawatirnya, negeri ini akan dicabut keberkahannya, karena banyaknya kebijakan salah yang dibiarkan berjalan. Padahal banyak ulama dan orang-orang pintar yang ada di sekitarnya.

Saudaraku, marilah kita maksimalkan doa kita. Semoga Allah melembutkan hati kita semua, dan memberi pemahaman kepada para pemegang kebijakan dalam negeri ini. Untuk segera berubah, mengganti sistem demokrasi yang biayanya mahal dan menjadi akar tumbuhnya banyak maksiat.

Termasuk korupsi, suap, mahar politik dan berbagai istilah lain yang semakin banyak di negeri ini. Untuk kembali menjalankan hukum Allah (syariat Islam) yang sudah dijamin Allah kebenarannya, tanpa harus membayar sedikitpun.

Allah begitu baik kepada semua hamba-Nya. Dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan, termasuk dalam menjalankan pemerintahan, sudah disiapkan seperangkat aturannya (syariat Islam) tanpa harus membeli. Tinggal melaksanakan saja. Dan rakyat dijamin sejahtera jika aturan Allah yang diterapkan di seluruh sendi kehidupan.[MO/sr]

Posting Komentar