Oleh: Rina Indrawati 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com- Beberapa waktu lalu, Bea Cukai Jawa Timur menemukan tiga kontainer berisi 50.664 botol minuman keras selundupan dari Singapura. Segera saja puluhan ribu botol miras ilegal tersebut diamankan Kanwil Bea Cukai Jatim I di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Total barang ilegal yang diamankan tersebut mencapai Rp 27 miliar. Sementara potensi kerugaian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp 57,7 miliar. Terdiri dari bea masuk Rp 40,5 miliar, PPN Rp 6,7 miliar, PPh Rp 5,1 miliar, dan cukai Rp 5,4 miliar. (republika.co.id/2/8/2018)

Dengan potensi pajak sebesar 57,7 miliar rupiah, Menteri Keuangan Indonesia yang juga menteri terbaik sedunia, Sri Mulyani justru menginginkan miras ilegal tersebut dilelang saja ke pengusaha atau industri dengan dalih menutupi kerugian negara.

"Ini adalah barang sitaan jadi statusnya bukan barang yang bebas. Kita akan sangat bergantung kepada kejaksaan dan pengadilan untuk bisa melakukan proses secara cepat, sehingga barang itu kemudian bisa sah untuk dilakukan pelelangan," kata Sri Mulyani seusai menggelar konfrensi pers di PT. Terminal Peti Kemas Surabaya, Kamis (2/8).

Selama ini berita mengenai minuman keras sering menuai kontroversi. Aturannya pun kerap berganti-ganti. Terhitung sudah tiga kali perubahan aturan yang mengatur tentang minuman beralkohol dan minuman keras. Yang pertama Keppres No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 31 Januari 1997 ini mengatur minol golongan A (kadar 1-5 persen) boleh beredar cukup bebas asalkan tidak berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah atau tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah.

Sedangkan minol golongan B, C boleh beredar di kawasan tertentu seperti bar, hotel, restoran dan tempat yang telah ditentukan kepala daerah.

Kedua adalah Keppres No. 74 Tahun 2013. Sejak ditandatanganinya Keppres ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka mulailah muncul 147 Peraturan Daerah yang melarang dan membatasi penjualan minol golongan A, B dan C.

Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini. Dilanjutkan dengan Permendag No.20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya.

Yang terakhir adalah Permendag No.6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selain Keppres 74/2013 dan Permendag 20/2014, peraturan dalam Permendag 6/2015 juga masih berlaku hingga saat ini. Namun, satu poin perubahan terjadi pada peraturan ini. Permendag 6/2015 resmi diterapkan sejak 16 April 2015. 

Perubahan yang sangat terasa dari adanya peraturan ini adalah kamu tidak lagi bisa menemukan berbagai minuman beralkohol golongan A di minimarket atau toko pengecer lainnya. Penjualan minol tersebut hanya boleh dilakukan pada supermarket maupun hypermarket.

Sungguh watak kapitalis-sekuler yang mendarah-daging pada elit pejabat telah menunjukkan wajah asli sistem negeri ini. Jangankan menimbang halal-haram. Bahkan menimbang efek maslahat atau mudharat bagi manusia pun tak pernah terbersit di pikiran.

Yang ada adalah bagaimana menghasilkan untung, untung dan untung. Alhasil segala jalan pun akan ditempuh. Tidak akan melewati satu kesempatan sekecil apapun. Tidak peduli bahwa khamr dilaknat secara mutlak.

Rasullullah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Khamr dilaknat pada sepuluh hal: (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.” (HR. Muslim)

Tetapi bagi pengemban ekonomi kapitalis, materi adalah segalanya. Maka wajar jika kebijakan-kebijakan negara selalu bermuatan materi. Moralitas dan ruhiyah itu nanti. Yang penting menghasilkan untung bagi negeri. Ukurannya jelas hanya materi dan materi.

Lalu kebaikan apa yang kita harapkan? Tidak ada. Berharap keberkahan dari langit dan bumi menaungi negeri? Itu hanya mimpi. Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin Allah SWT. akan melimpahkan keberkahanNya. Sementara syarat –penduduk negeri beriman dan bertakwa– untuk mendapatkannya tidak dipenuhi. Yang ada kita malah merugi.

Allah SWT. berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (TQS. AL-A’raf:96)

Lantas sudah seharusnya kita menolak usulan Bu Menteri Sri Mulyani untuk melakukan pelelangan miras sitaan tersebut. Jika pun pada akhirnya usulan ini diterima, maka jelas ini menjadi alasan bagi kita untuk semakin yakin menjauhkan diri dari sistem kapitalisme demokrasi. Semakin yakin berdakwah untuk perubahan negeri ini. Agar menjadi lebih baik dan diberkahi.

Ingat, saatnya tinggalkan kapitalisme-demokrasi! Sudah saatnya kita menjadi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Melawan segala kemaksiatan. Dan berjuang untuk terwujudnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan menerapkan Islam kaffah, hingga pada taraf institusi negara.[MO/sr]

Posting Komentar