Oleh: Rina Indrawati 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-  Kembali terbongkarnya kasus fasilitas mewah para napi korupsi membuat menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini adalah utopis. Setelah sel rasa hotel milik apartemen Artalyta Suryani atau Ayin di Rutan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur terbongkar di tahun 2010.

Serta fasilitas mewah lapas juga dinikmati oleh terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang dengan mudah keluar lapas Mako Brimob, Depok. Kini kemewahan lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat terbongkar dengan ditangkapnya kalapas Wahid Husen yang terjaring OTT KPK beberapa waktu lalu.

Ironi memang. Ketika semangat memberantas korupsi tengah tinggi di negeri ini, tersangka korupsi semakin tak tahu diri.

"Bagaimana koruptor bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kalau fasilitas yang mereka peroleh di lapas masih dalam tanda kutip istimewa dibandingkan napi lain?" kata Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina saat diwawancarai kompas.com di Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Pertanyaan sarkastik Almas sepertinya mewakili tanya yang sama dalam benak masyarakat Indonesia.

Pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dinilai sangat sulit, bahkan mendekati mustahil. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal. Pertama, mahalnya biaya politik di sistem demokrasi. Untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur saja seorang kandidat mesti mengeluarkan ongkos politik untuk berbagai pembiayaan bisa di atas puluhan miliar rupiah bahkan bisa 100 miliar rupiah.

Sangat timpang jauh dengan gaji seorang Gubernur yang tidak sampai 50 juta rupiah. Akhirnya korupsi adalah pilihan utama untuk dapat “balik modal” menutupi ongkos yang sudah dikeluarkannya.

Kedua, pandangan sekuleristik (memisahkan agama dari kehidupan) yang lahir dalam demokrasi menjadikan manusia jauh dari iman dan taqwa. Alhasil, pejabat korupsi pun menjadi niscaya. Seolah tak taku berdosa.

Ketiga, sistem hukum yang minus fungsi pencegah dan pemberi efek jera. Hal ini terbukti dengan nyamannya fasilitas bagi para tersangka korupsi. Orang lain akan rentan megimitasi. Siapa yang betah jika tinggal di sel tahanan yang menjamin kemewahan bagi tersangkanya.

Jika demokrasi masih terus dipertahankan, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi mimpi tak berkesudahan.

Hal berbeda jika Islam diterapkan dalam sistem kehidupan. Sistem hukum dalam Islam memiliki dua fungsi, yakni sebagai pemberi efek jera (al-jawazir) dan penebus dosa (al-jawabir).

Sanksi islam yang tegas bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Sistem sanksi yang berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (al-jawabir), sehingga mendorong para pelakunya untuk bertobat dan menyerahkan diri.

Tentunya dalam pelaksanaannya, sistem Islam harus diwasi dengan tiga pilar penegakan hukumnya. Pengawasan pertama dari Individu yang bertaqwa. Kedua pengawasan dari kelompok masyarakat. Ketiga adalah pengawasan dari negara.

Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Spirit ruhiah yang sangat kental pada Individu dan masyarakat ketika menjalankan hukum-hukum Islam, berdampak pada menggairahnya budaya amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.

Begitu pula dengan peran negara. Selain tegas memberikan sanksi hukum sesuai dengna syariat Islam, negara juga harus memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Sebagaimana yang pernah dicontohkan Negara Khilafah Islamiyah yang menerapkan sistem penggajian yang layak bagi para pegawainya.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan , hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya mengambil rumah.” (HR. Abu Dawud).

Dengan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, tentunya hal ini akan cukup menekan terjadinya tindakan korupsi.

Kemudian, untuk menghindari membengkaknya harta kekayaan para pegawai, sistem Islam juga melakukan penghitungan harta kekayaan. Pada masa kekhilafahan Umar Bin khatab, hal ini rutin dilakukan. Beliau selalu menghitung harta kekayaan para pegawainya seperti para Gubenur dan Amil.

Sedangkan dalam upayanya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, sistem Islam melarang pejabat Negara atau pegawai untuk menerima hadiah.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Dawud).

Bukankah kita menginginkan korupsi berkurang apalagi lenyap dari praktik politik negeri ini? untuk itu, sudah saatnya kita meninggalkan sistem demokrasi dan menggantinya dengan menerapkan syariat Islam kaffah sebagai aturan hidup manusia sekaligus undang-undang negara. Insya Allah keberkahan dari langit dan bumi akan menjadi nyata. Dan rahmat Islam akan dirasakan oleh seluruh.[MO/sr]

Posting Komentar