Oleh: Ummu Nadhira Faiza
(Pegiat Komunitas MuP)

Mediaoposisi.com- Aroma Pemilihan Presiden sudah semerbak.  Apalagi pasangan calon presiden dan wakil presiden harus segera diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).   Karena lembaga ini menetapkan pengajuannya sekitar tanggal 4 hingga 10 Agustus.

Terkait Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 %  yang sempat jadi perdebatan di publik,  merupakan syarat minimal yang harus dicapai partai atau gabungan sehingga bisa mengajukan calonnya . 

Dengan ketentuan itu, partai yang memenuhi syarat minimal 20 persen suara atau kursi di DPR  pada Pemilu 2014 dapat mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi.  (bbc.com , 21/7/2018).   Adapun partai yang  kurang suaranya harus mencari kawan  (koalisi) untuk memenuhi ambang batas.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ,  Fadhli Ramadhani mengatakan Presidential threshold sudah tidak relevan lagi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.  “ Kalau memakai Pemilu 2014, dan nanti ada parpol baru yang jadi peserta Pemilu 2019,  dia otomatis kehilangan hak untuk mengajukan capres, “ ujarnya. 

Sedangkan yang mendukung pengaturan ambang batas  berargumen bahwa mekanisme demikian akan mampu memperkuat sistem presidensial . 

Karena sosok Presiden terpilih adalah ‘konstruksi’ jabatan politik dari hasil konsolidasi yang terorganisir dalam parpol,” ujar Diah Pitaloka dari PDI P.  Jadi penentuan ambang batas sangat diperlukan untuk mendukung posisi presiden terpilih.

Namun “ Hasil Pemilu 2014 tidak bisa dijadikan rujukan sebagai hasil Pemilu Legislatif 2019 yang akan menyokong presiden terpilih, karena konfigurasi politik (bisa)  berbeda, dan pendekatan pemilih juga berbeda. “, timpal Fadhli lagi. (bbc.com).

Kontroversi trus bergulir, bahkan beberapa pihak yang menolak keberadaan aturan ini, mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi  (MK).  Terakhir MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 11 Januari 2019 yang saat itu diajukan oleh Partai Idaman. 

Partai ini bermaksud mencalokan ketua umumnya , Rhoma Irama, sebagai calon presiden.  Ketua Umum PBB  sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra pun menyebut presidential threshold tidak mungkin diterapkan karena MK sudah memutuskan bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mulai tahun 2019 digelar serentak (detik.com , 21/6/2017) ).

Analisa banyak pihak , diduga kuat ada skenario unntuk memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.  Kalau itu terjadi akan banyak yang memilih kotak kosong. 

Bagi rakyat –terutama pendukung #2019GantiPresiden- , petahana sudah tidak bisa diharapkan memenuhi aspirasi mereka. Lalu apa yang terjadi ke depan, tetaplah  penting untuk dicermati, karena ini berkaitan dengan penggunaan aspirasi dan bagaimana prospeknya untuk kepentingan kaum muslimin secara keseluruhan. 

Jangan sampai umat hanya dimanfaatkan tiap 5 tahunan dan cuma bisa gigit jari ketika kebijakan-kebijakan pemimpin yang terpilih  tidak ‘mewakili’ aspirasi kaum mayoritas di negeri ini.

Peta politik pilpres 2019
Umat saat ini masih banyak berharap bahwa partai Islam dan tokoh muslim -yang memiliki kepedulian kepada kondisi umat Islam- tetap konsisten dengan idealismenya.

Bahkan gerakan #2019GantiPresiden seolah tak bisa dicegah terus membesar , meski inisiator atau perhelatan yang mereka adakan mendapat ‘gangguan’.  Ini indikasi bentuk dukungan umat agar segera terjadi perubahan yang signifikan , walaupun sebenarnya mereka masih terbelah karena berbagai kepentingan dalam koridor Demokrasi.

Namun kiranya penting untuk dicermati oleh umat, bagaimana konfigurasi koalisi parpol jelang pendaftaran capres- cawapres untuk Pemilihan Presiden 2019 ,  yang masih sangat dinamis.    Pada awalnya ada 2 kubu,  yang pertama tidak lain adalah partai politik pendukung Joko Widodo ( PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, Perindo, PSI dan PKPI). 

Kedua, partai politik di luar itu  yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PKB dan PAN.  Belakangan PKB menyatakan mendukung Jokowi . (tribunnews.com , 14/7/2018).

Tapi berbeda dengan itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi,  Pilpres 2019 akan menjadi arena pertarungan bagi tiga poros partai politik.  Hal ini didasarkan pada PKS yang semula tampak 'mesra' dengan Gerindra,  justru semakin menjauh lantaran adanya ketidakinginan Gerindra mengambil cawapres bagi Prabowo  dari  PKS. 

Hal ini dikuatkan  dengan fakta berkunjungnya Prabowo ke Cikeas pada 27 juli kemarin . Melihat Partai Demokrat yang getol menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan siapa saja di Pilpres 2019,  diprediksi  Gerindra akan bergabung bersama Demokrat dan membentuk poros tandingan Jokowi.    Sedangkan poros ketiga adalah  PKS dan PAN . 

Keadaan yang  tentunya menyisakan persoalan,  sebab mereka tidak mempunyai tokoh sentral. Meskipun begitu, banyak pihak pesimis soal 3 poros ini. (daimca.com , 21/4/2018).

Prediksi konfigurasi koalisi partai politik tersebut bisa jadi akan berubah lagi , jika Mahkamah Konstitusi  mengabulkan permohonan uji materi atas presidential threshold sebesar 0 persen. Artinya, setiap parpol bisa mengusung pasangan capres-cawapres. 

Misalnya,  PKS bisa memajukan kadernya dan sekaligus dapat 'coattail effect' dengan mewacanakan sejumlah nama. Termasuk dengan memunculkan pasangan Anies Baswedan-Ahmad Heryawan . (kompas.com , 9/7/2018)

Begitu pula partai oposisi, Gerindra.   Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra , Sandiaga Uno mengatakan koalisi PDIP-Gerindra sangat mungkin  terjadi.  Wagub DKI ini mengatakan jika Gerindra dan PDIP mempunyai satu dasar ekonomi yang sama yaitu pasal 33 Undang-undang 1945. 

Namun untuk Calon Presiden  maka Gerindra akan tetap memilih Prabowo, karena menurut Sandi saat ini masyarakat menginginkan ekonomi yang terbangun. Jika wacana ini terbentuk, maka koalisi yang mungkin adalah memasangkan Prabowo-Puan Maharani sebagai calon pasangan capres-cawapres.

Sedang PKS mengintensifkan komunikasi dengan beberapa partai untuk menyiapkan langkah antisipasi tersebut.  Komunikasi yang pernah dilakukan adalah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar. 

Juga akan dilakukan dengan Demokrat dan PAN. "Jadi sebetulnya koalisi ini masih cair. Bahkan koalisi di Pak Jokowi masih cair.," tutur Suhud Alynudin, Direktur Pencapresan DPP PKS. 

"Sebetulnya nanti tinggal misalnya Pak Jokowi umumkan siapa wakilnya, kemudian ada partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kami tangkap," ujar Suhud.

Di sisi lain juga terdapat usulan dibentuknya Koalisi Keumatan dan Kebangsaan , yang digagas Habib Rizieq. 

Hal ini mengemuka pada Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa  (GNPF) Ulama, dihadiri banyak tokoh nasional termasuk Yusril Ihza Mahendra , Prabowo  Subianto dan Zulkifli Hasan.  Sebagai upaya membuat poros baru yang mengakomodir masukan para ulama .

Intinya kondisi itu belum final .  Lobi-lobi politik transaksional terus berlangsung hingga diserahkan nama-nama capres cawapres. Semua masih bisa berubah dan masing-masing parpol pasti melakukan manuver-manuver politik yang  semakin masif .  Info terakhir, terjadi pertemuan antara elite Gerindra , PKS dan PAN bahas koalisi.

Sekjend Partai Gerindra menyebutkan bahwa koalisi yang terbentuk antara Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat akan mendaftarkan Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019. 

Sedangkan siapa yang akan terpilih jadi cawapres, sempat digadang-gadang nama Abdul Somad dan Salim Assegaf (PKS).  Walaupun menurut survei Lingkar Survei Indonesia (LSI ) elektabilitas keduanya masih sangat kecil, di bawah 5 persen. (kompas.com , 31 /7/2018).

Apapun itu, tentu umat sangat berharap muncul sebuah koalisi yang ideal, di mana partai Islam dan partai dengan tokoh muslim mampu bersatu untuk memperbaiki kondisi umat yang semakin terpuruk.  Lebih jauh lagi , keinginan untuk bersatu dalam naungan Syariah formal harusnya semakin kuat.

Demokrasi Memunculkan Politisi  Pragmatis  
Mengingat dalam sistem Demokrasi menduduki kekuasaan adalah sangat penting.  Sedangkan besaran suara rakyat (pemilih) lah yang mengantarkan politisi meraihnya,  maka mereka akan berupaya membuat konfigurasi dari berbagai nama tokoh yang memiliki elektoral baik di mata publik. 

Bahkan ketika ada calon dari parpol ‘ rival’, bisa saja kemudian digandeng dengan perhitungan kepentingan politik.    Istilah ‘sangat cair’ , tentu tepat untuk menggambarkan koalisi antar parpol untuk tujuan ‘pemenangan’ pemilu di sistem Demokrasi.

Perbedaan platform atau idealisme yang dicanangkan semula, seolah-olah tidak mampu ‘menahan’ syahwat untuk meraih kemenangan.   Sehingga yang nampak adalah sikap pragmatis, demi kepentingan sesaat. 

Padahal semua sikap mengabaikan idealisme (apalagi kalau parpol sudah mengklaim dirinya sebagai partai Islam) akan mengakibatkan bahaya : Pertama, ketika berkoalisi dengan yang tidak sepaham atau dengan partai yang memiliki reputasi ‘buruk’ kepada Islam dan umat, apa mungkin teman sekoalisi ini akan membiarkan perjuangan formalisasi Syariah Islam kaffah ?

Tak mungkin lah. Yang terjadi akhirnya adalah kompromi politik sebagai solusi perbedaan di antara mereka yang berkoalisi.  Kedua,  melemahkan parpol Islam atau tokoh Islam yang berkoalisi dari sisi idealisme, daya juang dan bahkan bisa menyeret para aktifis menjadi ‘pendukung’ kebijakan bertentangan dengan  Islam. 

Lebih parah lagi, ketika kebijakan anti Islam, mereka beri hiasan dalil agama.  Ini betul-betul ‘penipuan’ berkedok Islam! Ujung-ujungnya, umat Islam kembali harus gigit jari telah menyumbangka suara. 

Maka agar tidak kecele, umat harus semakin ‘melek’ politik, bukan hanya politik Demokrasi.  Tapi wajib memahami politik Islam agar bisa menakar siapa sebenarnya partai Islam dan tokoh Islam yang benar-benar memperjuangkan aspirasi umat Islam. 

Karena politik dalam Islam adalah mengatur urusan umat, baik persoalan di dalam negeri maupun urusan luar negeri oleh negara maupun oleh umat. Negara mengurusi kepentingan umat secara praktis, sementara umat melakukan koreksi terhadap pemerintah.

Semuanya berlandaskan Syariah Islam.  Maka jika sudah jelas diketahui parpol (katanya) Islam dan tokoh (mengaku) muslim mau berkompromi atau mendiamkan  kebijakan yang bertentangan dengan Islam, untuk apa umat Islam mendukungnya?  Karena mereka telah melenceng dari makna politik yang sesuai dengan Syariat. 

Begitu pula, kenyataan koalisi yang ‘sangat cair’ , meniscayakan idealisme menjadi kabur.   Apalah lagi untuk memperjuang Islam sebagai sebagai sebuah sistem kehidupan . Jadi umat Islam akan dapat apa dari Pemilu 2019 ?  Umat yang cerdas politik bisa menjawabnya.[MO/sr]

Posting Komentar