Oleh: Prof. Yusril Ihza Mahendra

Mediaoposisi.com-  KOALISI keumatan itu hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. Partai Bulan Bintang (PBB) tidak pernah terlibat di sana, bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara.

Berkali-kali Sekjen dan fungsionaris DPP PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizik itu, tetapi tidak ada respons samasekali.

Kita sudah sering bantu Gerindra, tetapi ketika partai kita terpuruk dikerjain KPU, apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati kepada kita ??. Baik Gerindra, maupun PKS, PAN yang disebut Koalisi Keumatan itu tidak pernah ada.

Simpati malah datang dari partai sekuler ketika 21 Dapil kita (21 Dapil PBB) diganjal di KPU. Sekjen dan Ketum-nya menawarkan diri menjadi saksi di Bawaslu untuk mengatakan bahwa mengapa KPU tidak adil kepada PBB, sementara partai mereka juga terlambat menyerahkan data caleg.

Kesan saya, bagi Gerindra, PKS dan PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahat daripada tetap ada. Begitu juga ketika keluar Keputusan Ijtimak Ulama yang jauh menyimpang dari Rekomendasi sebelumnya, mana ada protes dari DPW ?

Apalagi Ketua Umum Gerindra secara terbuka menfitnah saya dengan mengatakan bahwa beliau memang mengaku terus terang tidak pernah berbicara dengan Ketua Umum PBB karena “tiap kali dihubungi beliau selalu berada di luar negeri”. Mana ada aktivis PBB yang membela Ketua Umumnya yang diperlakukan seperti itu?

Di kalangan ulama peserta ijtimak di Hotel Peninsula, sikap Prabowo yang tidak memilih UAS atau USA juga masalah. Sekarang, siapa yang tidak taat kepada ulama?

Konon sekarang akan diadakan Ijtimak Ulama Tahap II untuk memutuskan apakah akan membenarkan atau menolak keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno, seorang pedagang, bukannya ulama, sementara Jokowi malah memilih ulama yang juga Ketua MUI dan sekaligus Rois Am PB NU, walau Jokowi tidak pernah mendapat amanat demikian dari para ulama yang berijtimak.

Kalau ulama peserta ijtimak saja masih mempersoalkan keputusan Prabowo memilih Sandi, mengapa ada aktivis PBB di daerah-daerah terus mendesak saya agar segera deklarasi mendukung Prabowo Sandi. Ada apa dengan mereka ini?

Nampaknya mereka terpengaruh oleh posting di medsos yang ancam akan tarik dukungan kalau PBB tidak segera deklarasi dukung Prabowo Sandi. Apa anda sadar anda sedang digiring dan dikerjain orang lain dengan opini?

Ulama2 yang berijtimak itu kini berada dalam dilema. Apakah mereka akan menarik dukungan dari Prabowo karena tidak patuh kepada hasil ijtimak.

Ijtimak Jilidy II akan mengeluarkan keputusan baru sebagai “qaul jadid” yakni mencabut “qaul qadim” keputusan sebelumnya, artinya pedagangpun boleh dipilih jadi Wapres, tdk perlu ulama spt UAS dan USA. Kalau ini terjadi, maka di mana muka para ulama itu akan ditempatkan?

Karena itu, saya tidak ingin buru-buru Partai Bulan Bintang (PBB) memutuskan dukung Prabowo Sandi. Ini jangan pula diputarbalik menjadi fitnah, kalau tidak dukung mereka berarti dukung Jokowi Kiyai Ma’ruf.

Dari dulu saya katakan, PBB tidak mau dukung Jokowi, tetapi jangan pula itu diartikan bahwa PBB otomatis dukung Prabowo Sandi. Kita akan ambil sikap dan keputusan final jika segalanya sudah terang, jelas dan nyata kemanfaatannya bagi PBB, umat, bangsa dan negara.[MO/sr]


Posting Komentar